Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

MENCARI PRODUK PERTANIAN DI TENGAH GANASNYA VIRUS CORONA

Bali Tribune / Wayan Windia - Guru Besar (E) pada Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Made Sanaggra di Sukawati.

balitribune.co.id | Kalau ada wabah atau bencana, maka manusia pasti berpaling pada pertanian. Sebab manusia pertama-tama harus mengamankan isi perutnya, sebelum berpikir pada kepentingan sekunder lainnya. Demikian juga pada fenomena kasus virus corona saat ini. Begitu ada kasus dua WNI positif terserang virus corona di Depok, maka warga Jabodetabek mulai panik. Mereka memborong bahan makanan, termasuk makanan olahan. Mereka menyerbu mall dan super market, dll. Untunglah para pejabat negara mampu dengan sigap memberikan penerangan. Sehingga kepanikan mulai mereda. Sementara itu, gabungan pengusaha produsen makanan juga memberikan jaminan bahwa stoknya sangat cukup. Untuk itu penduduk tidak perlu panik.  

Demikian pula dalam kasus perang Iran-Irak, atau setelah terjadinya Bom Bali I dan II, banyak mantan karyawan hotel yang bertekad untuk hidup dari pertanian. Tetapi setelah ekonomi mulai pulih, maka sektor pertanian kembali ditinggalkan lagi. Kenapa? Karena kehidupan di sektor pertanian tidak menjanjikan. Hanya para penganggur yang memiliki otot, yang siap terjun ke sektor pertanian.  Petani yang menanam padi satu hektar, penghasilannya hanya sekitar Rp. 3, 5 juta per bulan. Nyaris sama dengan pendapatan buruh bangunan atau pengemis jalanan.

Kalau saja kita siap untuk membeli hasil pertanian dengan harga yang lebih menguntungkan petani, maka banyak pemuda yang siap hidup di sektor pertanian. Demikian juga para petani, pasti tidak akan dengan mudah menjual sawahnya. Karena para petani paham sekali, tentang makna sawah bagi keberlanjutan kehidupannya. Mereka juga paham tentang bagaimana sawah yang dahulu di bangun dan dibela dengan berdarah-darah. Kasus di Subak Guama, Marga, Tabanan, menunjukkan hal yang sangat membantu petani. Di mana para petani di subak itu, dilayani segala kebutuhannya oleh koperasi-tani. Dengan demikian, tidak heran kalau banyak pemuda di sana yang terjun di sektor pertanian. Di samping itu tidak ada petani di Subak Guama yang menjual sawahnya untuk kepentingan non-sawah. Awig-awig subak di sana, sangat kuat.   

Gunnar Myrdal, dalam bukunya Asian Drama menulis bahwa, pembangunan pertanian selalu menimbulkan pro dan kontra. Pembangunan pertanian juga memerlukan waktu yang panjang. Tetapi pada saatnya akan menentukan, apakah bangsa itu akan hancur atau tidak. Suatu bangsa, akan dihormati di forum-forum internasional, kalau bangsa itu mampu memberikan makan kepada rakyatnya. Patut dicatat bahwa sukses pembangunan pertanian pada tahun 1985 (dicirikan dengan swasembada beras), dimulai pembangunannya pada tahun 1971. Pada era itulah Indonesia mendapat penghormatan di forum internasional. Tercatat Prof. Makagiansar terpilih menjadi Dirjen UNESCO, Pak Harto mendapat penghargaan dari FAO, dll.

Selanjutnya, beberapa hari setelah kasus Corona muncul di Indonesia, maka para pejabat Indonesia sudah mulai was-was soal makanan. Menteri Perdagangan sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk import gula pasir dan bawang putih, dll. Sebetulnya, sudah cukup lama Indonesia sangat tergantung dari bawang putih import. Komoditas itu membawa pengaruh terhadap inflasi yang cukup kuat. Termasuk komoditas cabe dan beras. Kalau demikian keadaannya, kenapa pemerintah tidak sejak lama mengambil ancang-ancang untuk memenuhi kebutuhan sendiri? Jawabnya sangat sederhana. Karena pada umumnya pemerintah (di seluruh dunia), tidak suka melakukan pembangunan pertanian. Alasan-alasannya, seperti yang telah dikemukakan Gunnar Myrdal di depan.

Negara Indonesia, yang penduduknya sangat besar, dan pulau-pulaunya sangat luas, memerlukan penyediaan bahan makanan yang cukup, khususnya beras. Belum lagi kebiasaan-kebiasaan di Papua, yang penduduknya cendrung mulai suka makan beras. Demikian juga penduduk di NTT. Mereka mulai meninggalkan makanan tradisionalnya, yakni sagu dan jagung. Sebetulnya hal itu tidak menjadi masalah, karena potensi pertanian di Indonesia sangat baik, dan juga budaya pertaniannya masih baik. Tetapi sangat berpulang pada perhatian dan fokus pemerintah dalam sektor pertanian. Sebetulnya, Indonesia bisa menjadi negara maju, meski harus berbasis pertanian. Kalau hal itu dapat dilakukan, maka ada saatnya semua negara di sekitar Indonesia, akan sangat tergantung bahan pangannya dari bumi Indonesia. Selandia Baru, Vietnam, dll adalah contoh dari negara-negara, yang pembangunan ekonominya berbasis pertanian.

Tetapi jangan diartikan bahwa yang dimaksudkan dengan sektor pertanian hanyalah orang-orang yang bekerja dan mencangkul di sawah mereka. Pertanian saat ini sudah mulai dipandang sebagai kegiatan agribisnis. Di mana kegiatan usahatani di sawah (on farm), hanyalah salah satu sisi dari lima sisi agribisnis. Sisi-sisi lainnya adalah kegiatan industri hulu (yang menhasilkan input bagi on farm), kegiatan industri hilir (yang memproses output dari on farm), kegiatan penunjang on farm (koperasi tani, lembaga perkreditan, dll), dan kegiatan pemasaran hasil on farm.    

Kalau saja sistem agribisnis ini bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah, maka kita bisa mandiri dalam hal pemenuhan bahan makanan penduduk. Perhatian pemerintah termasuk dalam menunjang sektor pertanian di bidang riset dan teknologi yang sepadan. Kalau tidak ada perhatian dari program pemerintah, maka jangan harap sektor ini bisa berkembang. Prof.Tun (pemenang nobel dari Venezuela) mengatakan bahwa, sektor pertanian pasti akan tergilas kalau tidak ada perhatian yang sepadan dari pemerintah. Kalau pada titik itu ada bencana, maka barulah kita sadar betapa pentingnya bahan makanan yang dihasilkan oleh sektor pertanian. Atau kalau tokh kita punya uang, tetapi tidak ada yang bisa dibeli, karena tidak ada stok bahan makanan. Maka itu, pembangunan sektor pertanian jangan dilupakan.

 

 

wartawan
Wayan Windia
Category

Pemkot Denpasar Komitmen Kelola Pengaduan Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya membuka secara resmi Rapat Konsultasi Teknis Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang  dilaksanakan di Gedung Graha Swaka Dharma Denpasar pada Selasa, (9/12) siang.  Kegiatan inu merupakan wujud komitmen Pemkot Denpasar dalam mengelola pengaduan sebagai masukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.