Bali Tribune, Semarapura - Gonjang ganjing kisruh masalah bantuan Hibah Bansos di Klungkung membuat Bupati Klungkung Nyoman Suwirta gerah juga. Dirinya sempat mengeluarkan wacana unggulan ke depan jika situasi seperti ini, dirinya berencana untuk mengganti Hibah Bansos dengan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) saja. Hal tersebut menurutnya untuk mengurangi adanya campur tangan dari politisi serta lebih menekankan pada kemandirian masyarakat Klungkung mulai dari pengajuan anggaran, penggunaannya maupun pertanggung jawabannya. Menurut Suwirta, dengan wacana tersebut masyarakat mulai diajarkan untuk kritis dan mandiri. Tidak seperti sekarang ini, masyarakat sepertinya dimanjakan disusui mulai dari pengajuan proposal hingga proses pencairan. Dengan kejadian selama ini masyarakat tanpa sadari dibikin tidak mandiri ,sehingga terkesan seperti tidak memiliki tanggung jawab dalam merealisasikan pengerjaan dilapangan. Selama ini proses administrasi Bansos dibuatkan,pencairan dituntun,membuat laporan pertanggung jawaban juga dibantu sehingga masyarakat sepertinya dibuat manja. “Justru ini membuat pembodohan kepada masyarakat. Mereka tidak tau dana bantuan itu harus dipertanggung jawabkan dengan baik dan benar,” ujar Bupati Siwirta, seraya menyebutkan hal inilah yang sering terjadi saat ini. Dirinya juga melihat faktor pengawasan sangat kurang maksimal, kondisi ini membuka peluang terjadinya kondisi yang tidak baik dimasyarakat. Untuk itu Bupati Suwirta berencana untuk tahun 2020 nanti, bantuan hibah diubah dengan Bantuan Keuangan Khusus(BKK). Menurutnya bantuan mekanisme model ini masuk ke APBD Desa. Bantuan itu nantinya melalui usulan yang matang dari masyarakat dan sudah diverifikasi baru nantinya bisa dianggarkan. Jika seperti ini ,proses pengawasan akan lebih maksimal, karena pengawasan akan langsung dilakukan oleh pihak desa. Sehingga bantuan model ini akan dirasakan manfaatnya dan masyarakat lebih mandiri dalam mengelola bantuan hibahnya,baik dalam pengusulan, pengerjaannya maupun pertanggung jawabannya. Ditegaskannya, dengan banyaknya kegiatan fisik dari hibah ini, Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga terasa cukup kewalahan melakukan pengawasan,apalagi kalau tidak memiliki SDM yang optimal. Bupati menyebutkan secara regulasi mengubah Hibah menjadi BKK sangat memungkinkan . Untuk itu dirinya bakal mengumpulkan Perbekel dan Bendesa disampaikan kedepan bakal ada BKK pengganti Hibah ,namun tentu saja tetap memintakan persetujuan dengan Legislatif. “Jadi nantinya Dewan lebih Fokus dalam melakukan pengawasan, dan tidak ada lagi dewan yang memfasilitasi bantuan hibah Bansos dan hal inilah yang membikin ribet sendiri,” terangnya. Untuk itu Bupati akan lebih memaksimalkan tugas Inspektorat, sebelum bertindak mereka harus tahu terlebih dahulu seperti apa hibah yang diberikan kepada masyarakat. Namun ketika hal ini disampaikan kepada Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru terkait adanya wacana pengubahan hibah menjadi BKK ini, santai menanggapi wacana tersebut. Dia malah berpendapat berbeda, ingin hal tersebut dikaji dulu lebih matang, agar dipikirkan dampak negatifnya maupun dampak lainnya, termasuk dampak secara politik. Ketua Partai Gerindra Klungkung ini mengaku sempat berdiskusi dengan Bupati Suwirta terkait rencana mengubah Hibah tersebut, namun dirinya memastikan terlebih dahulu dibicarakan dengan anggota DPRD Klungkung sesuai kelembagaan karena Dewan memiliki hak budgeting. “Tidak bisa mengubah begitu saja, tetap harus ada kajian dampak positifnya, dampak negatifnya,dan termasuk dampak politiknya,” terangnya. Menurutnya, proses penganggaran harus dibahas terlebih dahulu secara bersama-sama, karena lembaga Dewan juga memiliki tim akhli untuk melihat wacana tersebut, termasuk apa perubahan tersebut diperlukan atau tidak. Dirinya beralasan bukan kapasitas posisi menolak niat tersebut ataupun menyetujuinya. Intinya dirinya berharap jangan terlalu tergesa-gesa melakukan perubahan sebaiknya dikaji lebih dahulu agar kedepan tidak bermasalah.
