Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mengenal Lebih Dekat Aplikasi PeduliLindungi

Bali Tribune/Dialog Rabu Utama KPCPEN pada Rabu (8/9) siang membahas seputar aplikasi PeduliLindungi.


balitribune.co.id | SEIRING menurunnya kasus aktif Covid-19 selama masa PPKM Level 4, Pemerintah mulai melonggarkan sejumlah pengetatan, salah satunya dengan mulai membuka pusat perbelanjaan. Meski begitu, pemerintah meminta kita tetap waspada agar tidak terjadi lonjakan kasus baru.
 
Berbagai cara dilakukan termasuk dalam penyiapan aplikasi PeduliLindungi hampir mirip dengan aplikasi Trace Together milik Singapura dengan kemampuan melacak dan mengawasi mobilitas pasien positif corona (SARS-CoV-2) di Indonesia selama 14 hari ke belakang.
 
Belakangan, aplikasi PeduliLindungi mulai banyak digunakan seperti di pusat perbelanjaan sebagai barrier pengaman penularan virus corona. Aplikasi ini diklaim sangat membantu pemerintah dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Covid-19.
 
Aplikasi ini melibatkan masyarakat untuk saling membagikan data lokasi saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita Covid-19 dapat dilakukan. Penggunaannya akan diperluas ke seluruh akses publik tanpa kecuali," ungkap Menko Marves, Luhut B Pandjaitan.
 
Untuk mengenalkan lebih dekat aplikasi PeduliLindungi, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menggelar diskusi menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten dalam acara Dialog Rabu Utama pada Rabu (8/9) siang.
 
Pembicaranya  antara lain Muhamad Fajrin Rasyid (Direktur Digital Business Telkom Indonesia), Devie Rahmawati (Tenaga Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa), dan Alphonzus Widjaja (Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia).
 
Rasyid mengatakan, aplikasi PeduliLindungi dikembangkan sejak awal 2020 dan semakin banyak digunakan masyarakat misalnya untuk mendapatkan sertifikat vaksin. "Aplikasi ini akan makin efektif dan efisien jika makin banyak orang yang menggunakan, karena adanya fitur tracing yang mengidentifikasi adanya orang dengan Covid-19 di lokasi tersebut," ujarnya.
 
Devie Rahmawati mengungkapkan aplikasi ini sudah digunakan oleh 39 ribu lebih pengguna dan sudah melakukan skrining di fasilitas publik hampir 23 juta lebih. Aplikasi ini akan terus diperluas seiring dengan pelonggaran pengetatan secara bertahap untuk enam sektor prioritas. Meliputi perdagangan, pariwisata, transportasi, pendidikan, keagamaan, perkantoran, dan pabrik.
Q
"Tujuan aplikasi ini memang sebagai pelindung diri, semacam asisten pribadi pengamanan individu di masa pandemi," jelasnya. Di lain sisi, secara keamanan aplikasi ini terjaga  dengan terlibatnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hal ini dipastikan oleh Rinaldy selaku Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN, yang juga tampil sebagai pembicara.
 
Dia menegaskan jika keamanan data pengguna aplikasi selalu jadi prioritas utama. Rinaldy mengimbau masyarakat untuk bijak membagikan informasi pribadi di media sosial agar tidak disalahgunakan pihak lain untuk tujuan tertentu. "Jangan mudah untuk membagikan informasi pribadi di media sosial agar tidak disalahgunakan oleh orang lain," pungkasnya.
wartawan
VTR
Category

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.