Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Menkumham Gagal Paham Soal Remisi

Bali Tribune/ I Made Ariel Suardana

Bali Tribune, Denpasar - Pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, yang tidak akan meninjau ulang remisi kepada I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan wartawan Bagus Narendra Prabangsa, mendapat kritik keras dari Solidaritas Jurnalis Bali (SJB). Kuasa hukum  keluarga korban sekaligus wartawan yang tergabung dalam SJB, I Made "Ariel" Suardana, mempertanyakan kemampuan Yasona Laoly dalam menginterpretasikan Pasal 9 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Bahkan dia menganggap pernyataan Yasona di sejumlah media, blunder.  "Cara berpikir Menteri Hukum dan HAM itu sudah keliru dan blunder. Pemberian remisi ini bukan berarti Susrama menjalani 30 tahun lagi, itu salah dan berkali-kali menteri mengatakan demikian. karena itu saya sebagai kuasa hukumnya agak kecewa. Saya menilai menteri tidak paham hukum dan gagal memahami hukum soal remisi ini," kata Ariel, seusai bertemu dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali, Sutrisno, di Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Denpasar, Selasa lalu.  Kalau melihat Keppres Nomor 29/2018, tentang Remisi kepada Susrama, maka Susrama akan pulang ke rumahnya paling lambat tahun 2029. Kalau dipotong-potong kembali, lanjut dia, tidak sampai 10 tahun Susrama sudah ada di rumah. “Karena itulah saya katakan bahwa kakanwil ini wajib menyampaikan itu kepada menterinya agar dia semakin sadar bahwa statemennya di media termasuk blunder dan gagal paham soal hukum tentang remisi," tegas Ariel.  Ariel mendesak Presiden Joko Widodo meresuffle politisi PDI Perjuangan tersebut dari  jabatannya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Sebab, kata dia, tidak ada transparansi dalam proses terkabulnya permohonan remisi ini dan malah bertentangan dengan pernyataan Jokowi yang menyebutkan jika masih ada peluang untuk mengkaji ulang terkait remisi ini. Pada kesempatan yang sama, istri dari Alm. Prabangsa, AA Sagung Mas Prihantini juga mendatangi Kanwil Kemenkumham Bali untuk menemui Kakanwil Kemenkumham Bali, Sutrisno.  Kedatangan ibu dua anak ini, ingin menitipkan pesan kepada Menteri Yasona melalui Sutrisno supaya remisi terhadap otak pelaku pembunuhan suami tercinta dicabut. "Tadi saya meminta remisi itu untuk dibatalkan. Karena ini berkaitan dengan rekan pers yang sedang menjalankan tugasnya sebagai pilar demokrasi dan saya sangat berharap apa yang menimpa almarhum tidak terulang teman-teman dan rekan pers yang lain," katanya.

wartawan
Valdi S Ginta
Category

Buntut Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Panti, Bupati Buleleng Bekukan Panti Asuhan Ganesha Sevanam

balitribune.co.id I Singaraja - Polres Buleleng resmi menentapkan pimpinan Panti Asuhan Ganesha Sevanam, Kecamatan Sawan, Buleleng sebagai tersangka. Pascapenetapan tersebut, tindakan tegas ditunjukan Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra. Orang nomor satu di Buleleng itu memutuskan membekukan atau menutup aktivitas panti dan merelokasi anak-anak panti yang masih berada di tempat itu ketempat lain yang dianggap lebih aman.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Rasniathi Adi Arnawa Pimpin Aksi "Badung Peduli" di Desa Sedang

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Badung, Ny. Rasniathi Adi Arnawa, melaksanakan aksi sosial bertajuk "Badung Peduli" di Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, Minggu (5/4/2026). Kegiatan ini menyasar berbagai aspek, mulai dari kesehatan, lingkungan, hingga penguatan UMKM setempat.

Baca Selengkapnya icon click

Gedung A Puspem Gianyar Akan Ditempati 5 OPD, Mahayastra : Puspem Milik Masyarakat Bukan Milik Pegawai

balitribune.co.id I Gianyar - Pemerintah Kabupaten Gianyar menggelar upacara pecaruan Pengulapan Alit Gedung A Pusat Pemerintahan (Puspem) Gianyar yang dirangkaikan dengan prosesi nasarin (peletakan batu pertama) pembangunan pelinggih Padmasana oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Kamis (2/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perkuat Penanganan Sampah Liar, DLHK Badung akan Siapkan Posko Terpadu Berbasis Banjar

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) akan menyiapkan posko terpadu berbasis banjar dan lingkungan sebagai langkah strategis memperkuat penanganan sampah liar. Sistem ini dirancang untuk mempercepat koordinasi di lapangan sekaligus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.