Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mensos Juliari Bantuan Sosial Harus Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Bali Tribune / Menteri Sosial RI, Juliari P Batubara.
Balitribune.co.id | Badung - Dengan angka kemiskinan yang 9,4 persen saat ini tentunya presiden berharap agar semua program pengentasan kemiskinan khususnya yang ada di Kementerian Sosial bisa berjalan dengan lebih baik, lebih sempurna dan lebih tepat sasaran walaupun di tengah perlambatan ekonomi dunia.  Begitu diungkapkan Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari P Batubara saat menghadiri acara 'Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial', di Harris Hotel, Jalan Sunset Road, Kuta, Bali, Jumat (15/11/2019). 
 
"Harapan presiden angka kemiskinan di Indonesia bisa turun. Sehingga kelak pada saat 100 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia sudah bisa masuk dalam negara berpendapatan tinggi," katanya. 
 
Untuk mencapai kearah sana tentu strategi yang sudah ada saat ini, yang baik akan tetap dijalankan. Seperti, program keluarga harapan, bukan hanya program bagi-bagi bansos tapi yang perlu yaitu pendampingan sehingga keluarga-keluarga tersebut bisa naik kelas dan keluar dari kemiskinan.
 
"Sedangkan program-program yang lain akan kita evaluasi demi kelangsungan program itu sendiri," katanya. 
 
Ia merasa optimis jika program yang ada dikerjakan dengan baik dan tepat sasaran, diisyaratkan akan berhasil. Lagipula dengan mulai turunnya angka kemiskinan mesti ada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan. 
 
"Kita upayakan menekan angka kemiskinan yang diimbangi dengan kesejahteraan dan pemerataan. Tapi memang harus bertahap," imbuhnya, sembari berujar yang menjadi indikator dikatakan antara lain, turunnya angka kemiskinan, pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia.
 
Pada kesempatan ini , dihadapan sekitar 400 peserta, Mensos juga mengajak peserta yang hadir untuk bekerja  dengan cinta. Bekerja mencari uang, pasti. Tapi kalau motivasinya hanya uang dan tanpa cinta, yakin uangnya tak akan banyak. Karena itu, bekerja jangan hanya sekadar menjalankan rutinitas, yang penting masuk kantor, tetapi bekerjalah dengan cinta. 
 
Apa yang disampaikan Mensos bukan tanpa sebab,  ia tidak menginginkan para pejabat dan pegawai di lingkungannya  bekerja hanya sekadar menjalankan rutinitas, dengan masuk kantor dan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. 
 
Apa yang disampaikan Mensos rupanya bagian dari memotivasi peserta yang hadir. Mereka terdiri dari Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Kepala Dinas Sosial Provinsi se-wilayah II, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/ Kota se-wilayah II, serta tim dari pusat. 
 
"Saya yakin, orang super kaya di dunia ini, semua bekerja dengan cinta. Dengan mencintai pekerjaan, pasti Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita rejeki. Itu keyakinan saya, semoga menjadi motivasi bagi bapak dan ibu sekalian," ucapnya. 
 
Menurut dia, salah satu tugas penting Kementerian Sosial RI adalah menekan angka kemiskinan. Sebagai pemimpin di lembaga itu, Juliari mengaku sedang memikirkan sesuatu yang lebih kreatif supaya tugas besar mengatasi kemiskinan dapat berkesinambungan dan semakin banyak keluarga miskin yang sejahtera. 
 
"Yang paling penting, kita harus berani ke luar dari rutinitas. Jangan hanya masuk kantor, pulang, lalu masuk kantor, pulang. Saya sebagai Menteri, juga Dirjen, para Kepala Dinas, kita harus pegang setir, kita nakhoda. Kendaraan ini mau dibawa ke mana, tergantung kita. Kalau Presiden, Menteri, Dirjen, Kepala Daerah, Kepala Dinas, hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan uang, hanya memikirkan jabatan, pastinya negara ini kacau. Jadi, harus ke luar dari rutinitas, harus lebih inovatif," tandasnya. 
 
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI. Tujuannya, untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang mengganjal dalam penyaluran bantuan sosial selama ini. 
 
Selain itu, kegiatan evaluasi ini juga dilaksanakan untuk mendapatkan solusi terhadap berbagai permasalahan, terutama terkait penyajian data fakir miskin. Sebab selama ini, data masih berbeda - beda untuk setiap program. 
 
Selanjutnya dalam kegiatan evaluasi ini, juga diharapkan dapat memperoleh kesepakatan tentang mekanisme untuk mempercepat penyampaian bantuan sosial setiap bulannya kepada para penerima. 
wartawan
Arief Wibisono
Category

Pemkot Denpasar Komitmen Kelola Pengaduan Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya membuka secara resmi Rapat Konsultasi Teknis Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang  dilaksanakan di Gedung Graha Swaka Dharma Denpasar pada Selasa, (9/12) siang.  Kegiatan inu merupakan wujud komitmen Pemkot Denpasar dalam mengelola pengaduan sebagai masukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.