Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Minta Dana Banpol Dinaikan, Fraksi Lain Sayangkan Usulan PDIP

Bali Tribune/RAPAT - Pembahasan KUA PPAS, Fraksi PDIP DPRD Jembrana meminta dana bantuan parpol dianaikkan.


balitribune.co.id | Negara  - Sikap Fraksi PDIP yang meminta agar dana bantuan parpol (Banpol) dinaikan di tengah situasi sulit pandemi disayangkan politisi dari fraksi lainnya di DPRD Jembrana. Pihak eksekutif yang memiliki niatan menaikkan bantuan parpol secara bertahap memastikan tidak dapat memenuhi keinginan Fraksi PDIP tersebut.
 
Pandemi yang telah berlangsung sejak awal 2020 lalu hingga kini berdampak diberbagai sektor, tak terkecuali keuangan daerah. Namun di tengah situasi sulit dampak pandemi Covid-19, Fraksi PDI P justru meminta agar dana bantuan parpol dinaikan. Keinginan Fraksi PDI P tersebut terungkap saat dilaksanakan rapat  pembahasan KUA-PPAS tahun 2022 dengan Pemkab Jembrana dengan DPRD Jembrana di ruang rapat DPRD Jembrana. Rabu (15/9/2021), Fraksi PDI P Jembrana ngotot tetap agar uang bantuan parpol bisa dinaikkan.
 
Dana bantuan parpol yang sebelumnya Rp 3.500 persuara diminta dinaikan menjadi Rp 7.500 per suara. Sehingga total seluruh fraksi hanya membutuhkan dana sebesar Rp 1,2 miliiar. Sehingga nilai tersebut tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan hibah hibah yang dikeluarkan oleh Pemkab Jembrana. 
 
Ketua Fraksi PDIP Jembrana Ketut Sudiasa menyatakan, hingga kini masih belum ada kesepakatkan antara eksekutif dan legislati terkait besaran dana bantuan parpol tersebut. “Dengan dinaikkannya dana parpol ini, pihak Pemkab tidak mau,” ungkap politisi adal Baler Bale Agung ini.
 
Kendati sama-sama akan memperoleh bantuan parpol, namun adanya usulan peningkatan nilai bantuan parpol ini justru mendapat respon negatif dari fraksi-fraksi lainnya. Seperti yang diungkapkan Ketut Sabda dari Fraksi Golkar, sangat meyayangkan sikap PDIP tersebut. Pasalnya, di masa pandemi seperti ini pihak Pemkab Jembrana yang sudah mensetujui kenaikan dana parpol meskipun dari Rp 3.500 perorang menjadi Rp 5.500 sudah cukup baik.
 
Hal senada diungkapkan oleh Ketut Catur dari Fraksi Demokrat. Dengan sudah dinaikkan sebesar Rp 5.500, ia menyebut seharusnya parpol sudah bersyukur karean pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Jembrna sudah mau mengalah. Namun Fraksi PDI tetap ngetot agar 7500. “Kita masa pandemi, Pak Bupati sudah mau ngalah dengan menaikkan menjadi 5500, sebelumnya 3500. Ya kalau mau naik lagi nantilah agar stuasi normal,” ungkapnya
 
Namun usulan Fraksi PDIP tersebut belum bisa dipenuhi oleh eksekutif. Sekda Jembrana I Made Budiasa mengatakan, pihaknya berkeinginan menaikkannya secara bertahap. Sejak awal pihaknya sudah menyampaikan dana parpol yang kini indeknya Rp 3.500 akan dinaikan secara bertahap karena melihat kondisi keuangan daerah. Bahkan saat ini pihaknya sudah mau meningkatkan. Dengan berkaca dari lain agar setara dengan Jembrana sehingga dana bantuan parpol akan dinaikan menjadi sebesar Rp 5.500 perorang. “PDIP tetap meminta Rp 7.500. Dengan tetapnya meminta 7500 perorang, sehingga kami pihak eksekutif belum mampu membayar itu,” tandasnya. 
wartawan
PAM
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Konjen Jepang di Denpasar Serahkan Penganugerahan Bintang Jasa Jepang kepada Prof. Wirawan

balitribune.co.id | Denpasar - Upacara Penganugerahan Bintang Jasa Jepang untuk Musim Gugur Tahun 2025 kepada Prof. Ir. I Gede Putu Wirawan, M.Sc., Ph.D., Guru Besar Universitas Udayana berlangsung Senin 16 Maret 2026, bertempat di Kediaman Dinas Konsul-Jenderal (Konjen) Jepang di Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click

Nyepi Caka 1948, Bupati Badung Ajak Masyarakat Jaga Keteduhan Hati dan Kebersamaan

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1948 kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Badung.

Bupati dan Wakil Bupati Badung berharap perayaan Nyepi Caka 1948 membawa ketenangan, kedamaian, serta semangat kebersamaan bagi seluruh masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Soal Utang Obat RSU Tabanan, Komisi IV Minta Ada Audit dan Subsidi Pemkab

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan mengusulkan perlunya audit terhadap piutang pasien yang memicu penumpukan utang obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) senilai Rp36 miliar lebih di RSU Tabanan.

Tidak hanya itu, Komisi IV berencana akan bertemu dan meminta Bupati Tabanan memberikan dukungan anggaran untuk menyelamatkan operasional rumah sakit rujukan tipe B tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.