Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Minta Dana Banpol Dinaikan, Fraksi Lain Sayangkan Usulan PDIP

Bali Tribune/RAPAT - Pembahasan KUA PPAS, Fraksi PDIP DPRD Jembrana meminta dana bantuan parpol dianaikkan.


balitribune.co.id | Negara  - Sikap Fraksi PDIP yang meminta agar dana bantuan parpol (Banpol) dinaikan di tengah situasi sulit pandemi disayangkan politisi dari fraksi lainnya di DPRD Jembrana. Pihak eksekutif yang memiliki niatan menaikkan bantuan parpol secara bertahap memastikan tidak dapat memenuhi keinginan Fraksi PDIP tersebut.
 
Pandemi yang telah berlangsung sejak awal 2020 lalu hingga kini berdampak diberbagai sektor, tak terkecuali keuangan daerah. Namun di tengah situasi sulit dampak pandemi Covid-19, Fraksi PDI P justru meminta agar dana bantuan parpol dinaikan. Keinginan Fraksi PDI P tersebut terungkap saat dilaksanakan rapat  pembahasan KUA-PPAS tahun 2022 dengan Pemkab Jembrana dengan DPRD Jembrana di ruang rapat DPRD Jembrana. Rabu (15/9/2021), Fraksi PDI P Jembrana ngotot tetap agar uang bantuan parpol bisa dinaikkan.
 
Dana bantuan parpol yang sebelumnya Rp 3.500 persuara diminta dinaikan menjadi Rp 7.500 per suara. Sehingga total seluruh fraksi hanya membutuhkan dana sebesar Rp 1,2 miliiar. Sehingga nilai tersebut tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan hibah hibah yang dikeluarkan oleh Pemkab Jembrana. 
 
Ketua Fraksi PDIP Jembrana Ketut Sudiasa menyatakan, hingga kini masih belum ada kesepakatkan antara eksekutif dan legislati terkait besaran dana bantuan parpol tersebut. “Dengan dinaikkannya dana parpol ini, pihak Pemkab tidak mau,” ungkap politisi adal Baler Bale Agung ini.
 
Kendati sama-sama akan memperoleh bantuan parpol, namun adanya usulan peningkatan nilai bantuan parpol ini justru mendapat respon negatif dari fraksi-fraksi lainnya. Seperti yang diungkapkan Ketut Sabda dari Fraksi Golkar, sangat meyayangkan sikap PDIP tersebut. Pasalnya, di masa pandemi seperti ini pihak Pemkab Jembrana yang sudah mensetujui kenaikan dana parpol meskipun dari Rp 3.500 perorang menjadi Rp 5.500 sudah cukup baik.
 
Hal senada diungkapkan oleh Ketut Catur dari Fraksi Demokrat. Dengan sudah dinaikkan sebesar Rp 5.500, ia menyebut seharusnya parpol sudah bersyukur karean pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Jembrna sudah mau mengalah. Namun Fraksi PDI tetap ngetot agar 7500. “Kita masa pandemi, Pak Bupati sudah mau ngalah dengan menaikkan menjadi 5500, sebelumnya 3500. Ya kalau mau naik lagi nantilah agar stuasi normal,” ungkapnya
 
Namun usulan Fraksi PDIP tersebut belum bisa dipenuhi oleh eksekutif. Sekda Jembrana I Made Budiasa mengatakan, pihaknya berkeinginan menaikkannya secara bertahap. Sejak awal pihaknya sudah menyampaikan dana parpol yang kini indeknya Rp 3.500 akan dinaikan secara bertahap karena melihat kondisi keuangan daerah. Bahkan saat ini pihaknya sudah mau meningkatkan. Dengan berkaca dari lain agar setara dengan Jembrana sehingga dana bantuan parpol akan dinaikan menjadi sebesar Rp 5.500 perorang. “PDIP tetap meminta Rp 7.500. Dengan tetapnya meminta 7500 perorang, sehingga kami pihak eksekutif belum mampu membayar itu,” tandasnya. 
wartawan
PAM
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai Maret Jadwal Poli RSD Mangusada Berubah, DPRD Minta Warga Ikut Memantau

balitribune.co.id I Mangupura - Warga Kabupaten Badung perlu memperhatikan jadwal baru di RSD Mangusada. Pasalnya, terhitung mulai Maret hingga Agustus mendatang, layanan poliklinik akan diujicoba menjadi lima hari kerja.  Pihak RSD mengklaim perubahan jadwal layanan poli ini untuk meningkatkan efektivitas pelayanan bagi pasien.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.