Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Nasser Tolak Jabat Wasekum PSSI Bali

pssi
Nasser Fakhri Attamimy (kiri) dan Anom Prenatha (tengah) berpose bersama dalam satu kesempatan.

BALI TRIBUNE - Ketua Umum (Ketum) KONI Bali Ketut Suwandi memang sangat mengapresiasi kinerja Komite Pemilihan (KP) yang diketuai Anom Prenatha, khususnya dalam menyukseskan Kongres Luar Biasa (KLB) Asprov PSSI Bali yang berjalan lancar, aman dan sangat demokratis hingga terpilihnya Ketut Suardana sebagai nahkoda baru (ketum) induk organisasi sepakbola Bali tersebut.

Bahkan Suwandi menilai, tata cara PSSI Bali bisa dijadikan pionir (contoh) bagi cabor-cabor lain anggota KONI Bali, khususnya saat menggelar musorprov yang diawali penjaringan, kemudian ada tahapan penyampaian visi misi para kandidat ketum yang dirancang KP. Dengan demikian hasil yang ditelurkan benar-benar ketum yang dikehendaki bersama alias ‘tidak beli kucing dalam karung.’

Gayung bersambut, kinerja KP yang berjumlah tiga orang; Anom Prenatha dan dua anggotanya Nasser F. Attamimy serta Bripka I Gusti Lanang Rai diakomodir Ketum terpilih Ketut Suardana, untuk melengkapi kepengurusan Asprov PSSI Bali periode 2017-2021.

Ketut Suardana tidak sendirian mengambil keputusan, pastinya  melalui rapat bersama  komite eksekutif lainnya seperti Waketum Eko Supriadi, dan tiga Exco (Wayan Artanayasa, Ketut Sukadana dan IGAN. Anom Jaksa Saputra), Minggu (16/4) lalu.

Sayang, dalam penempatannya tidak pas. Nasser ditempatkan sebagai Wakil Sekretaris Umum (Wasekum), sementara Sekumnya Gede Subrata alias Gepeng. Padahal Gepeng sendiri yang menjabat Sekum kepengurusan era Wirasana diributkan banyak pihak, karena tidak hadir saat KLB pada 9 April lalu.

Lebih ke belakang lagi, saat penyampaian visi misi, kinerja Gepeng sebagai sekum dalam mengelola kesekretariatan PSSI Bali menjadi sorotan tajam, terutama dari Sekum Askab PSSI Tabanan, Putu Sugi Darmawan. ‘

‘Saya awalnya ditelepon Gepeng, sebagai salah satu kandidat Sekum. Tapi beberapa saat kemudian di hari yang sama Minggu (16/4), saya ditelepon Pak Ketut Suardana, dan menyatakan saya di posisi Wasekum. Saya pun langsung jawab masih pikir-pikir,” kata Nasser, Selasa (18/4).

“Setelah saya pikirkan secara matang, saya putuskan menolak jabatan itu. Lagi pula, tidak mungkin saya bisa bekerja maksimal dengan Sekum yang sebelumnya banyak menuai sorotan. Bisa jadi akan mengulangi kegagalan sebelumnya,” tandas Nasser, diamini Anom Prenatha dan Lanang Rai.

Sementara, Anom Prenatha diakomodir menjabat Komite Fair Play. “Maaf saya bukan berarti memilih-milih posisi. Kalau boleh saya meminta mumpung belum menjadi keputusan final, taruhlah saya di posisi yang pas sesuai kemampuan yang saya miliki untuk ikut ngayah memajukan persepakbolaan Bali,” harap Anom Prenatha.

Lebih parah lagi, Lanang Rai malah tidak dilirik sama sekali. Padahal Ketut Suardana saat rapat itu sempat merekomendasikan duduk di komite kompetisi. “Saya sudah tahu berkat bocoran orang dalam, katanya saya ditolak mentah-mentah oleh Pak Eko Supriadi dan Anom Jaksa. Apa alasannya, saya juga tidak tahu. Tolong tanyakan saja ke Pak Ketut Suardana,” pinta Lanang Rai.

Dikonfirmasi terpisah, baik Ketut Suardana, Wayan Artanayasa maupun Ketut Sukadana menegaskan, hasil rapat pada 16 April lalu belum final. “Masih kita godok lagi,” kilah Artanayasa via telepon. “Ya, memang benar belum final. Masih ada beberapa posisi yang tarik ulur,” imbuh Sukadana. Lantas kapan rapat finalnya? “Ya, sesegera mungkin akan kita lakukan. Meski lambat sedikit, saya pikir tak masalah,” pungkas Ketut Suardana.

wartawan
Djoko Purnomo
Category

Wujudkan Satu Data Indonesia, Pemkab Bangli Gelar Rakor Persiapan EPSS 2026

balitribune.co.id | Bangli – Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral dan mempercepat terwujudnya Satu Data Indonesia di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Pelaku Usaha Siapkan Berbagai Aktivitas untuk Wisatawan Menikmati Momen Libur Jumat Agung

balitribune.co.id | Mangupura - Libur Nasional Jumat Agung/Paskah pada Jumat 3 April 2026 bertepatan long weekend atau akhir pekan panjang kerap dijadikan kesempatan untuk berlibur. Pelaku usaha di Bali pun telah menyiapkan aktivitas spesial yang dapat dilakukan wisatawan saat menghabiskan momen libur keagamaan berdekatan dengan akhir pekan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Astra Motor Bali Perkuat Sinergi Pendidikan Melalui Uji Kompetensi Keahlian di SMKN 1 Gerokgak

balitribune.co.id | Singaraja – Astra Motor Bali kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan vokasi melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) di SMK Negeri 1 Gerokgak, kabupaten Buleleng. Kegiatan ini dilaksanakan pada 9–12 Maret 2026 dan diikuti oleh 68 siswa kelas XII jurusan Teknik Sepeda Motor (TSM).

Baca Selengkapnya icon click

Buntut Unggahan Foto Jurnalis Disebut Pelaku Perkosaan, AWK Akhirnya Minta Maaf Secara Terbuka

balitribune.co.id | Denpasar - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka perihal postingan di media sosial terkait berita palsu yang merugikan wartawan Kompas.com, VSG. 

Permohonan maaf itu AWK sampaikan secara terbuka usai bertemu Perhimpunan Jurnalis (PENA) NTT Bali, di Kantor DPD Bali, Senin (30/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Antrean Panjang di Ketapang, Sopir Truk Gelar Protes di Gilimanuk

balitribune.co.id | Negara - Padatanya arus balik menuju Bali di Ketapang, Banyuwangi hingga Senin (20/3/2026), menyebabkan diberlakukan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB) oleh ASDP. Para sopir truk/angkutan barang yang tidak terangkut di Pelabuhan Gilimanuk pun sempat menggelar protes dengan memblokade aktivitas bongkar muatan kapal.

Baca Selengkapnya icon click

Dirjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Senin (30/3), DJP mengumumkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.