Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

New Normal Diharapkan Tidak Terjadi Perang Tarif Kamar

Bali Tribune / Putu Satyawira Marhaendra

balitribune.co.id | Denpasar - Serikat pekerja pariwisata mengkhawatirkan apabila nantinya industri pariwisata dibuka saat era New Normal atau kenormalan baru dengan tatanan baru, akan terjadi perang harga di usaha akomodasi seperti hotel dan villa. Apabila hal itu sampai terjadi maka mustahil pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelas akan terwujud. Demikian disampaikan Ketua PD FSP Par SPSI Bali, Putu Satyawira Marhaendra beberapa waktu lalu. 

Menurut dia, serikat pekerja pariwisata Bali mendukung jika pemerintah membuka pariwisata dengan konsep tatanan baru yang mengutamakan protokol kesehatan. Dibukanya kembali pariwisata Bali ini akan menghidupkan perekonomian masyarakat yang telah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di pariwisata. 

"Dengan perekonomian masyarakat Bali bisa hidup tentunya masyarakat Bali bisa makan, karena bisa makan maka bisa sehat. Dengan sehat maka imun bertambah, dengan imun bertambah Covid-19 akan bisa kita lawan," ucapnya. 

Serikat pekerja pariwisata kata dia dengan senang hati bisa mengikuti standar new normal. "Justru kita menginginkan pekerjaan kita bisa dikerjakan apapun standarnya akan kita lakukan," tegas Satyawira.

Namun untuk hotel dan restoran, dengan menjalankan konsep New Normal maka akan ada pengurangan pendapatan di jasa penjualan makanan dan minuman (food and beverage) karena menerapkan social distancing atau jaga jarak fisik. Padahal, pegawai hotel ini awalnya bergantung pada jasa service food and beverage sebesar 10%. Kata dia, para pekerja pastinya akan mengejar jasa pelayanan ini. 

"Restoran misalnya kapasitas 120 dengan mengikuti protokol kesehatan jaga jarak mungkin bukan 100 lagi. Dan ini tantangan buat kita. Bagaimana revenue (penghasilan) perusahaan tetap stabil dengan kapasitas yang kurang. Karena duduk dikurangi tapi restoran bisa menghasilkan revenue yang sama ini kan tidak mudah," beber Satyawira.

Dikatakannya, yang perlu dipikirkan adalah  bagaimana dengan pengurangan tempat duduk di restoran karena pembatasan jarak di era New Normal tersebut bisa mendapatkan pemasukan yang tidak melorot terlalu jauh. "Yang kami khawatirkan di New Normal ini yang harus dijaga jangan sampai ada perang tarif. Kalau ini sampai terjadi, apa yang kita idam-idamkan Bali menjadi destinasi berkualitas dan berkelas itu hanya impian belaka," katanya.

Kata dia, penawaran diskon secara berlebihan untuk memikat tamu menikmati fasilitas hotel akan secara pelan-pelan membunuh semuanya. "Peluang ini sangat tinggi karena saat New Normal tamu akan sedikit. Hotel dan villa akan menawarkan fasilitas lebih dengan rayuan yang menggiurkan. Ini tanpa disadari membunuh kita bersama-sama," ungkapnya. 

Disampaikan Satyawira, agar hal itu tidak sampai terjadi semestinya ada komitmen antara semua pengusaha baik hotel, villa, spa dan jasa pariwisata lainnya untuk menyepakati tarif standar. "Tidak boleh ada yang turun, kalau turun pemerintah memberikan sanksi yang jelas," cetusnya.

wartawan
Ayu Eka Agustini

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.