Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

OJK Ungkap Perkembangan Perusahaan Pembiayaan di Bali

Bali Tribune / Kristrianti Puji Rahayu

balitribune.co.id | DenpasarOtoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menyampaikan perkembangan perusahaan pembiayaan, Fintech Peer to Peer Lending, dan perusahaan modal ventura di Bali posisi April 2024. Pada periode tersebut, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan di Bali masih tumbuh double digit, walaupun dengan laju yang melandai dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pembiayaan dari perusahaan pembiayaan di Bali mencapai Rp11,24 triliun atau tumbuh 18,03 persen yoy (year on year), lebih rendah dibandingkan posisi April 2023 yang tumbuh sebesar 55,50 persen yoy.  

Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan, pembiayaan tersebut didominasi oleh pembiayaan kepada perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (market share 28,32 persen) serta pembiayaan kepada aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha Lainnya (market share 13,00 persen). Di sisi lain, tingkat pembiayaan bermasalah relatif rendah dan terkendali. 

"Tingkat Non Performing Financing (NPF) posisi April 2024 sebesar 0,99 persen, sedikit meningkat dibandingkan Maret 2024, namun menurun apabila dibandingkan April 2023 yang sebesar 1,52 persen," ungkapnya dalam siaran persnya beberapa waktu lalu.

Ia mengakui, penyaluran pembiayaan melalui Fintech peer to peer lending masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi mencapai 60,46 persen yoy yakni sebesar Rp1,12 triliun, meningkat dibandingkan April 2023 yang tumbuh sebesar 51,59 persen yoy. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan pembiayaan, Tingkat Wan Prestasi 90 hari (TWP 90) Fintech peer to peer lending posisi April 2024 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,34 persen dibandingkan April 2023 yang sebesar 1,20 persen, namun masih dalam rentang yang terkendali.

Sementara itu, penyaluran pembiayaan melalui modal ventura di Provinsi Bali sebesar Rp87,78 miliar dengan pertumbuhan sebesar 6,26 persen yoy, melandai dibandingkan April 2023 yang tumbuh mencapai 58,47 persen yoy. Tingginya pertumbuhan posisi April 2023 disebabkan oleh low based effect yaitu pada posisi April 2022 dengan pembiayaan modal ventura sebesar Rp52,13 miliar. Sama halnya dengan perusahaan pembiayaan, tingkat Non Performing Financing (NPF) modal ventura posisi April 2024 relatif rendah dan terkendali yaitu sebesar 1,52 persen. "Walaupun sedikit lebih tinggi dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 1,42 persen," sebutnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, OJK telah menetapkan sasaran prioritas literasi dan inklusi keuangan tahun 2024. Sasaran prioritas literasi antara lain masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), petani, nelayan, pelajar, santri, dan penyandang disabilitas. Sedangkan, sasaran prioritas inklusi keuangan antara lain pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perempuan, masyarakat wilayah pedesaan, pelajar dan penyandang disabilitas.

"Dalam rangka sasaran priotitas tersebut, OJK Provinsi Bali terus melakukan bauran strategi yang dilaksanakan antara lain melalui edukasi keuangan secara tatap muka, edukasi keuangan secara online, aliansi strategis, dan juga melalui edukasi keuangan secara tematik," ujarnya. 

Selama tahun 2024 hingga Mei, OJK Provinsi Bali telah melaksanakan 52 kegiatan edukasi keuangan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yang telah menjangkau lebih dari 5.593 orang, dan juga edukasi melalui media sosial yang menjangkau sekitar 134.500 orang. Kegiatan edukasi keuangan dilakukan baik oleh OJK sendiri maupun bekerjasama dengan stakeholders melalui program intensifikasi pemanfaatan SiMolek, program 1-3 km care, edukasi segmented kepada pelajar, mahasiswa, dan komunitas disabilitas dan edukasi kepada Finalis Jegeg Bagus yang dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali. 

"Selain itu, dilakukan juga kegiatan edukasi secara online seperti edukasi melalui media sosial yaitu Instagram dan publikasi Iklan Layanan Masyarakat pada radio serta media online yang ada di Provinsi Bali," bebernya.

Ia menambahkan, dalam rangka mengakselerasi tingkat literasi keuangan masyarakat di Provinsi Bali khususnya di wilayah pedesaan, OJK Provinsi Bali kembali menjalin aliansi strategis dengan universitas dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Literasi dan Inklusi Keuangan (KKN LIK) tahun 2024.  Aliansi strategis dengan civitas akademika merupakan salah satu bauran strategi OJK Provinsi Bali dalam meningkatkan tingkat literasi dan inklusi di Bali. Program KKN LIK tahun 2024 menyasar total 40 desa di Bali dengan peserta sebanyak 640 mahasiswa.

Dijelaskannya, upaya literasi keuangan tersebut disertai dengan penguatan program inklusi keuangan yang didukung oleh berbagai pihak, diantaranya melalui sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan kementerian/lembaga, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholder lainnya. Selama tahun 2024 hingga Mei, TPAKD di Provinsi Bali telah menyelenggarakan 8 kegiatan Asistensi dan Pendampingan Program TPAKD. OJK Provinsi Bali melalui TPAKD telah melakukan peluncuran program TPAKD Tahun 2024 pada tanggal 12 Juni 2024 untuk Kabupaten Buleleng dan tanggal 13 Juni 2024 untuk Kabupaten Bangli. 

OJK melalui TPAKD mendorong program Kredit/Pembiayan Sektor Prioritas (K/PSP) Sektor Pertanian di seluruh Kabupaten/Kota di Bali. Program ini juga sejalan dengan program pembangunan semesta berencana di Provinsi Bali yang juga menjadikan pembangunan di sektor pertanian menjadi prioritas utamanya. OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) tersebut, baik yang berindikasi sengketa maupun yang berindikasi pelanggaran.

wartawan
YUE
Category

Antisipasi Penyebaran Hantavirus, Dinas Kesehatan Karangasem Pastikan Kesiapan Rumah Sakit

balitribune.co.id I Amlapura - Terkait masuknya Hanta Virus ke beberapa wilayah di Indonesia, Kementrian Kesehatan RI telah menyebarkan surat edaran ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dan surat edaran tersebut juga telah diterima oleh Dinas Kesehatan Karangasem, pada 10 Mei 2026 lalu.

Baca Selengkapnya icon click

Dukung Kesehatan dan Bakti Sosial, ILDI Denpasar Siap Bersinergi dengan K3S Kota Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Wilayah Ikatan Langkah Dansa Indonesia (DPW ILDI) Kota Denpasar menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan mendukung berbagai program Pemerintah Kota Denpasar, khususnya dalam bidang kesehatan dan sosial.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Klungkung Mulai Pasang Kuda-Kuda Hadapi Hantavirus

balitribune.co.id I Semarapura - Belakangan ini, nama Hantavirus lagi ramai dibicarakan di beberapa wilayah Indonesia. Dinas Kesehatan Klungkung langsung tancap gas memperketat penjagaan. Dinas Kesehatan Klungkung mulai meningkatkan kewaspadaan menyusul munculnya sejumlah kasus Hantavirus di beberapa daerah di Indonesia. Pengawasan diperketat, mulai dari tim surveilans di lapangan hingga fasilitas kesehatan.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkot Denpasar Mulai Tata Kawasan Wisata Pantai Sidakarya

balitrbune.co.id I Denpasar - Pemkot Denpasar mulai menata Pantai Sidakarya di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, sebagai destinasi wisata baru. Kawasan yang mulanya merupakan tempat sandar perahu nelayan ini kini menawarkan daya tarik hamparan hutan mangrove dan ketenangan air bagi penikmat wisata air serta para pemancing.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DLHK Badung Target Fasilitas RDF Beroperasi Juli 2026

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung memastikan proses pengadaan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) tetap berjalan pada tahun 2026. Fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif itu ditarget mulai beroperasi pada pertengahan Juli mendatang.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Bidik PMA Ilegal, Vila dan Usaha Asing Bermasalah Disorot

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menyoroti maraknya dugaan Penanaman Modal Asing (PMA) ilegal yang beroperasi di sejumlah kawasan pariwisata. Komisi I dan Komisi II DPRD Badung bahkan menggelar rapat kerja lintas komisi bersama sejumlah OPD untuk membahas pengawasan dan pembatasan investasi asing di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.