Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Optimisme BI Jaga Inflasi Bali di Tahun Politik

Causa Iman Karana

Denpasar, Bali Tribune – Terjaganya harga-harga dari sisi administered price, salah satunya harga tiket pesawat mengalami penurunan secara bertahap, menumbuhkan optimisme Bank Indonesia dalam menjaga inflasi di Bali. Bank Indonesia (BI) optimis inflasi Bali tetap terjaga apalagi di tahun politik ini. Optimisme tersebut tercermin  dari hasil survai pemantauan harga yang dilakukan oleh KPw BI Bali, pada minggu ke 3 Januari trennya melandai dibandingkan awal bulan. “Indonesia National Air Carrier Asscociation (INACA) sudah memiliki kesepakatan untuk menurunkan harga secara bertahap. Ini merupakan langkah bagus dan kita lihat hasilnya nanti,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Causa Iman Karana melalui selulernya di Denpasar, Kamis (24/1).

Begitupula dari komponen administered price dari sisi harga-harga lain seperti listrik dan BBM juga diprediksi masih bertahan di harga-harga yang lama. Menjelang pemilu, pemerintah juga tidak akan gegabah menaikkan harga. Di samping itu, Cik biasa disapa meyakini inflasi di Bali dapat terjaga seiring terbitnya Pergub 99 tahun 2018. Pergub tersebut diyakininya merupakan salah satu wujud menyeimbangkan struktur ekonomi yang selama ini lebih dominan ke pariwisata. “Dengan adanya Pergub 99 tahun 2018, sektor pertanian, perkebunan dan industri kreatif akan tumbuh. Ini juga akan membawa struktur ekonomi Bali yang lebih merata," jelasnya.

Menurutnya dalam upaya menjaga inflasi, perlu diperhatikan ketersediaannya dengan melihat produksi dari sisi hulunya. Tidak dipungkiri kebutuhan masyarakat Bali selama ini masih didatangkan dari luar seperti Jawa, Sulawesi, NTB dan lainnya sehingga rentan menimbulkan inflasi. “Berbanding terbalik bila semua kebutuhan diproduksi di daerah ini sendiri. Hal ini akan menjaga stabilitas harga lebih terjaga lagi di Bali,” imbuhnya. 

Disinggung tahun politik terhadap pertumbuhan ekonomi, Cik menegaskan situasi politik ini sudah beberapa kali dialami masyarakat sehingga dalam penanganannya pun telah berpengalaman. Dari sisi masyarakat tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas ekonominya mengingat sudah beberapa kali berpengalaman melakukan itu. “Pada 2019 ini yang harus dihadapi adalah digital ekonomi. Digital ekonomi ini perkembangannya sangat masif dan cepat,” pungkasnya. arw

wartawan
Arief W.
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bentengi Siswa dari Narkoba, DPRD dan Pemkab Perlu Pastikan Sosialisasi Tak Sekadar Seremonial

balitribune.co.id | Mangupura - Bunda Anti Narkoba Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, kembali mengingatkan pentingnya pencegahan  penyalahgunaan narkoba sejak usia sekolah.

Pesan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMK TI Global, Kuta Utara, Rabu (15/7), yang dirangkaikan dengan penyuluhan bahaya narkoba bagi siswa baru.

Baca Selengkapnya icon click

Karya di Pura Dalem Sempidi, Pemkab Badung Gelontorkan Hibah Rp1,9 Miliar

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta didampingi Ketua WHDI Kabupaten Badung Nyonya Yunita Alit Sucipta menghadiri persembahyangan Bhakti Penganyar di Pura Dalem Desa Adat Sempidi, Kecamatan Mengwi, Selasa (14/7). Kehadiran ini merupakan bagian dari rangkaian Karya Agung yang diselenggarakan oleh desa adat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinsos Badung Raih Nilai Tertinggi Penilaian Ombudsman, Bupati Minta Jadi Motivasi Tingkatkan Pelayanan

balitribune.co.id | Mangupura - Dinas Sosial Kabupaten Badung meraih nilai tertinggi dalam penilaian unit layanan Ombudsman Republik Indonesia dengan skor 89,59. Atas capaian tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Kepala Dinas Sosial Badung I Gde Eka Sudarwitha di Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa (14/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

PP Akomodasi Calon Tunggal di Pilkel, Komisi I dan DPMD Tabanan Pilih Tunggu Permendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Komisi I DPRD Tabanan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sedang menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai acuan teknis pelaksanaan pemilihan perbekel (Pilkel) serentak pada 2027.

Langkah ini dilakukan untuk mengatur mekanisme calon tunggal yang kini telah diakomodir dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 untuk melawan kotak kosong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.