Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PAD Anjlok, Dewan Minta BRIDA Bangli Lakukan Riset

Ketua DPRD Bangli
Bali Tribune/DPRD - Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika.

balitribune.co.id I Bangli - Anjloknya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli tahun 2025, menjadi perhatian serius kalangan DPRD Bangli. Dalam rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika. Saat itu, sejumlah OPD yang hadir diantaranya, Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud), BKPAD dan OPD terkait lainnya.

Ditemui usai rapat kerja, Suastika menyampaikan bahwa, maju mundurnya keuangan daerah bersumber dari pendapatan. Terlebih, bercermin dari tahun sebelumnya, realisasi target PAD Bangli alami penurunan. Dalam hal ini, dari awal Dewan ingin mengingatkan jangan sampai capaian pendapatan tahun ini, kembali tak capai target. "Hasilnya tadi trend target bulanan dari Januari - Februari justru turun,"kata politisi PDI-P ini.

Oleh karena itu kata Suastika, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) harus turun melakukan penelitian soal turunnya PAD yang selama dua tahun  terakhir ini. "Harus lakukan penelitian dan riset. Kebocorannya dimana dan lain sebagainya. Serta bagaimana solusinya dan harus cepat dilakukan. BRIDA harus mengkaji. Idealnya apa yang harus dilakukan sehingga capaian PAD bisa sesuai target," ujar  Suastika. 

Kata Suastika  kalangan DPRD Bangli juga sepakat akan lakukan uji petik kaitan retribusi di Penelokan, Kintamani yang tahun lalu realisasinya jeblok. "Kita sudah jadwalkan.  Kita akan turun langsung untuk mengetahui berapa retribusi pendapatan per hari, saat low dan high sesion" jelasnya.

Pihaknya  menilai dengan turunnya saat ini, masih ada tanda tanya. "Apakah tamunya sepi. Padahal dari data, tamu tidak sepi. Masih macet kok. Banyak bus-bus. Tapi kok penghasilanya turun. Adakah kebocoran, nanti kita cek melalui uji petik itu," sebutnya.

Dalam hal ini, pihaknya juga menekankan agar data potret Bangli secara menyeluruh diberikan OPD untuk menggambarkan potensi, sumber penghasil sekaligus kendalanya untuk bisa melakukan  tindak lanjut kedepannya.

wartawan
SAM
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.