Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Paket Satu Jalur PDIP Bobol Hanura Gianyar

Bali Tribune/ Nyoman Artawa Putra
balitribune.co.id | Gianyar - Dalam kontestasi politik di Pileg 2019, jangankan beda bendera partai,  dalam satu atap partai pun para caleg harus berebut suara terbanyak untuk meraih tiket ke gedung rakyat.  Namun, kali ini jurus jitu  PDIP dengan pola Paket Satu Jalur, benar-benar membuat partai lain tak berdaya. Tak terkeculai, Partai Hanura yang menjadi mitra koalisi permenennya. Karena, dari perhitungan sementara, tak satupun calegnya  bisa lolos di DPRD Gianyar.
 
Caleg Partai Hanura Gianyar I Nyoman Artawa Putra, merupakan satu dari sejumlah incumbent yang diprediksi gagal mempertahankan kursinya. Artawa mengakui dahsyatnya gerakan “Satu Jalur” caleg PDIP di bumi seni.  Disebutkan,  gerakan caleg PDIP ini  benar-benar mengkungkung ruang alternatiaf pemilih, karena sudah terbelenggu dengan pilihan satu paket ini. Terlebih, paket-paket ini, kerap disokong olah gerakan  para pimpinan partai yang  memegang jabatan tertinggi di daerah.  “Sejatinya suara saya meningkat drai lima tahun sebelumnya.  Angka 3.238 suara yang saya kantongi sulit lolos dalam perebutan 10 kursi di Dapil II (Blahbatuh-Tampaksiring),” ungkapnya.
 
Lanjutnya, dana bantuan sosial (Bansos) bukanlah kunci dari kemenangan. Sebab selama ini, pria yang menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Gianyar ini telah banyak menyalurkan bansos ke masyarakat. Namun yang menciderai demokrasi di Kabupaten Gianyar, adalah adanya keterlibatan bendesa adat, untuk mematikan caleg partai-partai kecil. “Bukan bansos yang mematikan, tetapi adanya keterlibatan perangkat adat, yang mengintimidasi pemilih,” sebutnya.
 
Baginya, gerakan satu jalur dengan dukunga bansos dari eksekutif  semakin membentang gerakan partai kecil.  Buktinya, oknum bendesa atau prajuru adat pun ikut bergerak untuk membatasi masyarakat bahkan mengarahkan pilihannya. “Intimidasi terhadap calon dari partai kecil sangat massif. Apalagi kami bukan calon yang suka berjanji. Seperti halnya program pembangunan wantilan, Dewan kan tidak punya program seperti itu, itu program bupati, hanya saja diakui oleh caleg-caleg tertentu,” ujarnya.
 
Selain itu, Artawa juga mengatakan saat ini masih terdapat banyak pemilih yang pragmatis. Dimana mereka lebih mementingkan uang, daripada pembangunan wilayahnya. Meksi tidak ada yang kena operasi tertangkap tangan atau dilaporkan, money politik disebutkan sudah tidak menjadi rahasia umum di masyarakat. 
wartawan
Redaksi
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.