Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Panca "W" Suri Tauladan dalam Memperkuat Ekonomi Desa Adat

Bali Tribune / I Nyoman Cendikiawan.

balitribune.co.id | Denpasar - Seiring berjalannya waktu, Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali terus berusaha meningkatkan kinerja mereka. Tujuan ini adalah untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks di masa depan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh BKS LPD adalah melakukan evaluasi dan koreksi diri secara terus-menerus, yang tercermin dalam penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait.

"Dalam hal ini, meskipun kita menerima teknologi dari Barat dan menjadi Bali yang modern, kita tidak boleh melupakan untuk tetap menjaga dan melestarikan modal budaya dan modal sosial yang tercermin dalam selogan desa adat yang disebut Sima Swatantra," ujar I Nyoman Cendikiawan, Ketua BKS LPD Provinsi Bali, dalam Rakerda BKS LPD, pada Senin (10/7) di Denpasar.

Konsep Sima Swatantra yang terdiri dari "Panca W" yaitu wareg, waras, wastra, wisma, waskita, yang selalu dijadikan teladan oleh para pelaku keuangan adat, juga merupakan bagian penting dalam memperkuat ekonomi desa adat, melestarikan seni dan budaya adat, serta menjaga sumber ekonomi, salah satunya melalui kontribusi 20% dana pembangunan yang disetor oleh LPD.

"Selain itu, penguatan LPD melalui regulasi seperti peraturan daerah (perda), awig-awig di desa adat, dan perarem adalah upaya untuk memperkuat LPD kita agar berdasarkan Agama Hindu menuju desa adat yang mandiri, sulit diintervensi, dan otonom," tambahnya.

Lebih lanjut, Cendikiawan memberikan makna hal tersebut sebagai bentuk komitmen LPD Bali, bukan hanya sekadar perkataan belaka. Oleh karena itu, ia yakin bahwa LPD Bali dapat menuju Bali yang damai dan sejahtera dengan menerapkan prinsip "Sad Kerthi Loka Bali".

"Salah satu implementasi dari visi ini adalah melalui kerjasama dengan Bank BPD Bali, Jamkrida, dan pihak-pihak yang memiliki keahlian di bidang ini," tandasnya.

Seperti yang diketahui, selama 39 tahun perjalanan LPD Bali sebagai lembaga keuangan adat yang awalnya hanya dikelola secara tradisional untuk mendukung pelaksanaan adat, seni, dan budaya yang didasarkan pada Agama Hindu, telah menjadi kebanggaan masyarakat lokal, nasional, dan internasional. Menurut Cendikiawan, hal ini ditandai oleh banyaknya penelitian yang dilakukan oleh para sarjana tentang LPD.

"Akibatnya, banyak sarjana, baik dari tingkat sarjana (S1), magister (S2), maupun doktor (S3), yang telah meraih gelar akademik mereka dari penelitian mereka tentang LPD," jelasnya.

Secara kuantitatif, Cendikiawan juga menjelaskan perkembangan LPD hingga Mei 2023, yang menunjukkan dana tabungan sebesar Rp. 11,1 T; Deposito Rp. 11,4 T; Pinjaman Rp. 15,6 T; dan Aset Rp. 27 T.

"Semua ini melibatkan 1.439 LPD di seluruh wilayah Bali, dengan jumlah karyawan sebanyak 8.363 pegawai," tambahnya. 

wartawan
ARW
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.