balitribune.co.id | Denpasar - PT PLN (Persero) telah membebaskan tagihan listrik 100 persen bagi pelanggan 450 KWH serta diskon 50 persen bagi pelanggan 900 KWH selama periode April-Juni 2020. Namun di lapangan, ternyata pelanggan 1300 KWH juga sangat membutuhkan potongan.
Demikian disampaikan anggota DPR RI I Nyoman Parta, di Denpasar, Kamis (16/4). Melihat dampak ekonomi akibat wabah virus corona (Covid-19) yang tidak saja memberatkan kalangan bawah, Parta pun mendesak agar PT PLN juga memberikan diskon bagi pelanggan listrik 1300 KWH.
Selain itu, politikus asal Guwang, Sukawati ini juga melontarkan kritik keras terkait cara PLN mendata pelanggan yang mendapatkan bantuan berupa potongan tagihan listrik ini. Pasalnya, perusahaan plat merah itu justru mendata melalui WhatsApp (WA).
"Banyak yang tidak terakses, sosialisasinya tidak clear, tidak menjangkau penduduk yang membutuhkan. Apakah ada warga miskin yang tidak melek WA? Tanya sekitaran kita yang pengguna 450 KWH, apakah tahu dan paham bagaimana caranya mendapat listrik gratis? Baiknya petugas PLN yang proaktif," tandas Nyoman Parta.
Ia menambahkan, saat ini PLN di samping membenahi data sasaran 450 KWH dan 900 KWH, dirinya juga menuntut agar PLN memberikan potongan 50 persen kepada pelanggan listrik 1300 KWH. Sebab, banyak di antara mereka yang terpaksa mencari listrik 1300 KWH karena dulu dibilang tidak ada lagi yang 450 KWH dan 900 KWH.
"Pelanggan listrik 1300 KWH kebanyakan adalah penduduk urban yang bekerja di sektor pariwisata yang sekarang terkena dampak Covid-19 paling masif," papar Parta.
"Sekali ini saja, kita harapkan PLN dapat memerankan fungsi sebagai BUMN yang lebih bersifat spending, tidak mengedepankan profit bagi kebutuhan dalam negeri. Misalnya selama 3 bulan ini, bukan untuk bantuan tapi dipandang sebagai additional stimulus agar industri bisa survive, dan mereka (industry) tidak dengan segera melakukan gelombang PHK," imbuh anggota Komisi VI DPR RI ini.
Politikus PDIP ini menambahkan, beberapa titik yang selama ini sebagai konsumen listrik industri terbesar, pasti akan drop. Ia pun mempertanyakan langkah PLN untuk mengatasi kemungkinan over suplly karena beberapa pabrik atau industri shutdown.
"Kebutuhan energi akan bersifat general. Jika konsumsi industri jauh turun selama 3 bulan, langkah yg diambil apa? Kita kan tidak ingin PLN tampil dalam rencana pembukuan dalam agenda Kemenkeu ikut menyumbang Rp 110 triliun berupa insentif bebas listrik, namun nantinya dalam implementasi mungkin hanya terserap 50 persen atau bahkan kurang. Maka rakyat miskin atau rentan miskin (dengan indikator listrik 450 KWH dan 900 KWH) tidak riil menerima insentif itu," tegas Parta, sembari meminta agar mengalihkan dana CSR PLN sebagai dana tanggap Covid-19 bagi area kerja masing-masing.
