Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Parta ; Mafia Tiongkok Sebagai Predator

Nyoman Parta.

BALI TRIBUNE - Pariwisata Bali dijual murah di Tiongkok, membuat masyarakat Bali meradang. Apalagi, Bali diobral murah - meriah hingga Rp200 ribu, untuk tiket pulang pergi, hotel dan makan di Bali selama 5 hari. Kondisi ini tentu sangat merugikan Bali. Apalagi, praktik ini sudah terjadi sejak lama. Bahkan ada istilah "jual - beli kepala" (JBK) untuk wisatawan Tiongkok. Hal ini dibenarkan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Parta. Ia bahkan menyebut bahwa para mafia Tiongkok yang ingin mencari untung dengan ‘menipu’ sesama Tiongkok dan merugikan Bali, sebagai predator. Ia menegaskan, praktik JBK ini sudah terjadi lama di Bali, dengan pola jaringan wisatawan dari luar negeri bekerja sama dengan travel agen di Bali, termasuk guide. Kemudian, para tamu nantinya dipaksa belanja untuk dapat fee. “Ini terjadi lama, JKB dengan konsep jaringan travel agen. Namun jarang juga ada yang melapor, karena saling melindungi dan sama – sama diuntungkan pemainnya. Padahal ini sangat merugikan Bali,” tandas Parta, di Denpasar, Rabu (17/10). Dikatakan, saat ini yang lagi ramai ada pola yang termasuk baru. Modusnya, pihak pemilik toko yang rata – rata masih asli Tiongkok yang mensponsori untuk datang di Bali, dengan pola subsidi. Dengan begitu, bisa menjual Bali dengan sangat murah, bahkan yang terakhir sampai Rp 200 ribu ke Bali. Dengan jumlah ini, mereka mendapat tiket, hotel, dan makan selama lima hari di Bali. “Dijual bahkan diobral dengan Rp 200 ribu,” tutur Parta, yang pada Pileg 2019 mendatang akan bertarung sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil Bali. Dengan mensubsidi seperti ini, imbuhnya, para wisatawan Tiongkok kemudian seperti dipaksa untuk belanja di toko – toko berjaringan yang sudah di Bali. Dengan beragam indikasi, ada pegawai toko yang masih berstatus WNA, hanya dengan visa wisata dan lainnya. "Kondisi ini sangat merugikan Bali, walaupun kesannya yang menipu dan ditipu sama – sama Tiongkok,” ujar politikus PDI Perjuangan asal Guwang, Gianyar ini. Ia menyebut, dampak bagi Bali sangat besar akibat praktik ini. Salah satunya, nama Bali menjadi jelek di Tiongkok, karena terkesan di Bali objek wisatanya hanya toko – toko saja, yang menjual barang – barang seperti kasus latex dan lainnya. tidak ada hasil UMKM Bali. "Ternyata Bali hanya wisata toko aja, karena mereka empat hari masuk toko saja. Sehari baru tour ke Uluwatu,” beber Parta. Bagi Parta, praktik para pemain – pemain Tiongkok ini sudah ibarat predator. “Mereka ibarat predator, rela memakan teman dan saudara sendiri dan rela merusak nama Bali demi keuntungannya sendiri,” pungkasnya.

wartawan
San Edison
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.