Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pasar Singamandawa Kintamani Belum Kantongi Sertifikat

panorama
I Nengah Sudibya

BALI TRIBUNE - Walaupun Pasar Sinagmandawa didirikan tahun 1994, namun hingga kini pasar pasar terbesar di Kecamatan Kintamani belum mengantongi sertifikat. Untuk itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan kini sedang berusaha untuk menyertifikatkan lahan pasar seluas hampir 15170 m2  itu. “Sejauh ini untuk penggunaan lahan baru sebatas mengantongi hak pengelola, yang terdaftar HPL 01/Desa Kintamani,” jelas Kadisperindag Bangli, I Nengah Sudibia, Selasa (10/4).


Kata Nengah Sudibia untuk pengelolaan pasar sebelumnya ditangani oleh Dinas Pendapatan, dan baru ditahun 2014 kewewenangan pasar diserahkan ke Disperindag. Berkaiatan dengan rencana revitalisasi Pasar Singamandawa, maka pihaknya terlebih dahulu memastikan kepemilikan atas aset lahan pasar tersebut. “Pensertifikatan dilakukan guna mencegah timbulnya klaim atas lahan  berdirinya pasar dikemudian hari,” tegas Nengah Sudibya.


Sebagai bentuk tindak lanjut kearah pensertifikatan itu, maka kami telah melakukan rapat kordinasi dengan mengundang Bagian tata Pemerintahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangli.” Selain pasar Singamandawa untuk pasar hewan Kayuambua belum mengantongi sertifikat,” jelas Nengah Sudibya.


Disinggung rencana revitalisasi pasar Singamandawa,kata Sudibya rencananya akan digeber tahun 2019 “Untuk DED sudah dibuat tinggal direview saja,” jelas Sudibya.


Sesuai konsep pasar akan dibanguan tiga lantai ,Untuk lantai pertama akan dibangun los  untuk pedagang hasil bumi, pedagang basah  dan sebagi untuk lahan parkir.Sedangkan untuk lantai dua peruntukanya pedagang asesioris ,kain dan lainya. Sementara untuk lantai tiga dimanfaatkan untuk restoran. ”Nantinya kalau pasar sudah berdiri akan menjadi daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung,selain bisa membeli cendera mata ,wisatawan juga bisa makan siang samabil melihat keindahan panorama gunung dan Danau Batur dari lantai tiga pasar,” sebutnya.

wartawan
Agung Samudra
Category

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Bangli Terima Penyampaian 2 Raperda dari Eksekutif

balitribune.co.id | Bangli - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli menggelar Rapat Paripurna bersama Eksekutif (Pemkab) Bangli terkait penyampian 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni, Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) semesta Berencana Bangli tahun 2025-2029, pada Selasa (2/7)

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.