Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pastikan Tidak Ada Bantuan Lewat Terus

Bali Tribune/ DIDAMPINGI - Bupati Gianyar I Made Mahayastra didampingi pimpinan DPRD Gianyar.
Balitribune.co.id | Gianyar - Seluruh warga Gianyar dipastikàn mendapat bantuan akibat dampak pandemi Covid-19. Karena itu, 28 ribu paket sembako yang disiapkan akan hanya untuk KK berdampak yang selama ini belum kebagian. Bagi masyarakat yang tidak masuk daftar penerima bantuan dipastikan adalah KK yang masuk katagori mapan sesui penilaian di desanya masing-masing. 
 
Bupati Gianyar I Made Mahayastra menegaskan itu, Senin (13/7). Didampingi pimpinan DPRD Gianyar, Bupati Mahayastra menyebutkan pembagian sembako ini merupakan upaya Pemkab Gianyar atas usulan DPRD Gianyar terkait adanya polemik di masyarakat. Karena itu, pendataannya pun kini terus diupdate sebelum pelaksanaannya. Dimana KK yang menerima sembako ini adalah KK yang sebelumnya memang belum pernah mendapat bantuan. Sehingga tidak hanya mereka yang sudah menerima bantuan sembako dari Pemerintah, termasuk pula penerima BLT, BST, stimulus, BHKH dan lainnya tidak bis amendapat bantuan sembako ini. "Kami tidak ingin ada istilah Bantuan Lewat Terus yang kerap diplesetkan dari singkatan BLT. Kalaupun ada warga yang tidak dapat, berarti warga bersangkutan memang tidak masuk dalam daftar tercecer atau memang tidak masuk katagori keluarga kurang mapan yang terdampak sesuai keputusan di masing-masing desa. Jadi , barometer mapan dan tidaknya  ada di desa berdasarkan musdessus," ungkapnya.
 
Mengenai persiapan Bupati Mahayastra juga megaku sudah melakukan pengawasan ketat untuk mengantisipai terjadi peyimpangan. Karena  setiap satu paket sembako bernilai sekitar Rp 400.000 yang berisi beras 25 kg, gula, kopi, susu dan sabun mandi.  “Kalau ada ketimpangan misalnya beras 25 kg namuan hanya diterima 24 kg, pihak penyedia dipastikan akan bertanggunjawab secara hukum,” tegasnya.
 
Permasalahan yang timbul dalam pemberian bantuan sebelumnya juga terus devaluasi dan dikomunikasikan. Bahkan dari hasil evaluasi banyak  terjadi salah pengertian antara warga dan prajuru atu aparatur di desa. “Karena itu, untuk menghindari polemik di masyarakat, Pemerintah berupaya memenuhi bantuan masyarakat yang tercecer melalui pembagian sembako tahap kedua ini. Dari laporan pendataan-pandataan yang kami terima, dari 28 .000 sembako yang kami siapkan, ada sekitar 13 ribu  KK kurang mapan yang terdaftar dari laporan  Musdessus di masing-masing desa. Terbanyak di Sukawati mencapai 5 ribu KK, lanjut Gianyar, Ubud dan seterusnya. Jadi yang belum dapat pasti terdata sebagai penerima sembako ini. Kalau tidak terdaftar tentunya tidak masuk dalan daftar KK kurang mapan sebagaimana diputuskan oleh desanya masing-masing,” terangnya.
 
Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta mengungkapkan,  pembagian sembako kali ini adalah langkah besar Pemkab Gianyar atas dorongan DPRD Gianyar.  Diakuinya, dalam pelaksanaan membutuhkan kehai-hatian agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan  di masyarakat. Karena itu,  pihak  berharap  semua pihak, khususnya aparatur desa mencermati data perbaikan dan tidak adalah kesan salah menyalahkan. 
 
Sebagaimana diberitakan, untuk tahap kedua Bupati Gianyar, mengelontor sembako yang jumlahnya hingga empat kali lipat lebih banyak. Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang dikelaurkan untuk sembako ini mencapai Rp 11 Miliar. Selain KK Miskin, penerima sembako kali ini adalah seluruh masyarakat yang kena dampak Pandemi 19. 
wartawan
Nyoman Astana
Category

Selamat Memperingati Hari Pahlawan

Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dalam diri, meneladani perjuangan para pahlawan bangsa
untuk membangun Badung yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click

Bank BPD Bali Dukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

balitribune.co.id | Denpasar - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memperkuat langkah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui ikut aktif dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi elektronifikasi dalam penguatan sumber dana dan belanja daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.