Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pecatu Darurat Air dan Marak Pencurian Meteran, Made Sumerta Desak Progres Nyata PDAM Badung

meteran air
Bali Tribune / KELUHAN - Anggota DPRD Badung Made Sumerta, Kamis (26/3/2026) menerima keluhan seorang wisatawan yang meteran air hilang sehingga membuat air terbuang sia-sia. Padahal di Pecatu adalah kawasan krisis air bersih

balitribune.co.id | Mangupura -  Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Made Sumerta, memberikan atensi serius terhadap rentetan kasus pencurian meteran air (water meter) milik Perumda Tirta Mangutama (PDAM) Badung yang kian masif di wilayah Kuta Selatan. Selain masalah kriminalitas, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti krisis distribusi air yang tak kunjung teratasi di Desa Pecatu.

​Dalam pantauan langsung di lapangan, Made Sumerta yang juga menjabat sebagai Bendesa Adat Pecatu mengaku masih menemukan kasus kehilangan meteran air setiap harinya. Ia khawatir kondisi ini akan mencoreng citra pariwisata Bali di mata internasional.

​"Barusan saya keliling menemukan langsung dua sampai tiga meteran hilang, bahkan di sekitar vila warga asing. Kalau ini diunggah di negara mereka, bisa menimbulkan kesan tidak baik bagi pariwisata kita," tegas Sumerta, Kamis (26/3/2026).

​Selain isu pencurian, Sumerta melontarkan kritik tajam terkait pelayanan distribusi air di wilayahnya. Ia mengungkapkan adanya warga di Jalan Belimbing Sari, Banjar Dinas Tambiak, Pecatu, yang sama sekali belum pernah menikmati aliran air sejak sambungan meteran dipasang.
​Kondisi ini dinilai ironis karena di lokasi pencurian meteran air lainnya, tekanan air justru terpantau sangat deras. Ia meminta PDAM Badung segera melakukan progres penyambungan pipa yang lebih efisien agar tidak muncul persepsi negatif di tengah masyarakat.

​"Di Jalan Belimbing Sari ini sejak dipasang meteran sama sekali tidak dapat giliran air. Padahal dari lokasi meteran yang hilang, saya lihat airnya mengalir cukup deras. Tolonglah biar ada progres," imbuhnya.

​Sumerta juga menyayangkan alasan teknis dari petugas lapangan yang mengaku kesulitan mencari titik katup (valve) sambungan karena instalasi yang rumit. Menurutnya, alasan tersebut tidak masuk akal jika pihak PDAM memiliki data teknis atau denah instalasi yang jelas.

​"Kata petugas, mereka tidak tahu valve mana yang bisa disambung. Ini kan aneh, masa tidak ada gambar (denah) instalasinya?" pungkas tokoh masyarakat Pecatu tersebut sembari mendesak PDAM Badung untuk segera melakukan pemetaan ulang dan perbaikan layanan secara menyeluruh.

wartawan
ANA
Category

Prosesi Mapeed di Pura Puseh Gianyar Diiringi Penampilan Barongsai

balitribune.co.id | Gianyar - Prosesi mapeed (iring-ringan geroban) serangkaian odalan di Pura Puseh Desa Adat Gianyar, Selasa (10/2/2026) sangat memikat dan unik. Suguhkan akulturasi tradisi warga Tionghoa setempat ikut mengiringi dengan menampilkan Barongsai Cahaya Dewata dari Pura Sri Sedana/Cong Po Kong Bio.

Baca Selengkapnya icon click

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.