Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemerintah Dorong Standarisai Mutu Spa

Spa
Usaha Spa diharapkan penuhi standarisasi pelayanan

Ubud, Bali Tribune
Berdasarkan data direktori Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar sekarang ini tercatat sebanyak 215 usaha spa. Namun dari jumlah tersebut sebagian besar tersebar dan beroperasional di kasawan Ubud.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, A.A Dalem Jagadhita ketika ditemui di Ubud, Gianyar, beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa spa merupakan salah satu dari 13 lingkup usaha pariwisata. "Itu artinya Kemenpar menjadikan spa sebagai salah satu destinasi khusus dalam operasionalnya," ucapnya.
Dia menyatakan, karena spa tersebut menyangkut pemberian pelayanan jasa untuk pariwisata maka jenis usaha ini perlu memiliki standarisasi, terutama yang berkaitan dengan mutu produk, pelayanan, pengelolaan dan sertifikasinya kedepan.
Untuk menuju ke arah itu, dikatakan Dalem, maka ada instrumen yang harus dipenuhi diantaranya menyangkut pendaftaran usahanya. "Jadi ada suatu sinergi pengaturan antara standarisasi spa yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014. Kemudian juga kita ikuti regulasinya melalui TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) itu, dalam rangka kepastian hukum tentang keberadaan spa sesuai standarisasi yang mereka mampu penuhi," papar Dalem.
Standarisasi ini kata dia sangat penting karena menyangkut 2 aspek yaitu pertama aspek substansial. Melalui aspek tersebut kedepannya bagaimana usaha spa ini meningkatkan mutu layanan dan dalam pengelolaan bisa memberikan jaminan yang memadai bagi konsumen, khususnya wisatawan. "Kedua untuk memberikan kepastian hukum, itu dijadikan tolak ukur untuk memenuhi daya saing," sebutnya.
Dalam hal ini dia menyatakan, bahwa pemerintah pun berperan hadir untuk memberikan fasilitas penguatan instrumen perizinan. Tidak hanya dari sisi perizinan, begitu juga terkait peningkatan mutu produk.

"Mutu produk juga ada peran-peran pemerintah, satuan kerja yang berkaitan. Jadi kualifikasi SDM pariwisata tentu ada peran dinas tenaga kerja dan dinas kesehatan. Kalau pariwisata tentu ada dukungan dari berbagai satuan kerja," jelas Dalem.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar, Gede Widarma Suharta mengungkapkan hampir 100 persen tenaga terapis spa di Gianyar telah tersertifikasi.

"Tidak hanya dilatih, kita juga berikan sertifikasi. Setelah dilatih kita sertifikasi. Angka pastinya tenaga spa yang tersertifikasi sekarang kami belum ada. Kalau yang bekerja di spa sekarang sudah hampir 100 persen tersertifikasi. Yang akan kita latih ini untuk pengembangan jika ada penambahan usaha spa baru dan permintaan jumlah personil. Itu yang kita latih dan sertifikasi," terangnya.

wartawan
ayu eka

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click

Gunakan Regulasi Baru, Perbekel 2 Periode Bisa Dicalonkan Lagi di Pilkel Serentak

balitribune.co.id I Gianyar - Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 10–18 Juli 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Pilkel tahun ini menggunakan regulasi baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.