Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemerintah Gelontorkan Rp 400 T untuk Infrastruktur

TEMU KARYA - Presiden Joko Widodo seusai membuka Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2018 di Kawasan Garuda Wisnu Kencana, Kuta Selatan, Jumat (19/10).

BALI TRIBUNE - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sebesar Rp 400 triliun untuk pengembangan infrastruktur selama tahun 2018, sehingga mendorong perputaran uang di desa. "Dengan demikian, pemerintah pusat bukan menghabiskan uang, namun bagaimana penempatan uang dengan jumlah yang besar itu harus tepat sasaran agar uang berputar di desa," kata Presiden saat membuka Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2018 di Kawasan Garuda Wisnu Kencana, Kuta Selatan, Jumat (19/10). Didampingi istri Iriana Joko Widodo, Kepala Negara menyatakan pengembangan infrastruktur itu penting agar perputaran dana jangan kemana-mana, namun semakin besar perputarannya untuk meningkatkan kesejahteraan di desa. "Untuk menyejahterakan ekonomi kerakyatan dalam pedesaan, pemerintah juga akan mengajukan dana opersional desa dan kelurahan se-Indonesia untuk menghidupkan titik ekonomi baru," katanya dalam sambutan di hadapan 7.000 orang dari Kemendagri, Kemendesa, Gubernur Bali, Tim Penggerak PKK se-Indonesia, bupati dan wali kota serta kepala desa dan lurah se-Indonesia. Ia menambahkan nilai Rp 400 triliun itu merupakan dua kali lipat lebih daripada jumlah dana infrastruktur pada empat tahun lalu yang hanya mencapai Rp 160 triliun. Selain itu, Presiden meminta seluruh pemerintah daerah untuk meninggalkan cara kerja manual dalam sistem pemerintahannya. "Masuk ke aplikasi sistem yang cepat, biar gampang dikontrol, yang gampang dicek," katanya. Menurut dia, dengan adanya revolusi industri 4.0, maka pemerintah daerah harus mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya dalam kinerja sistem pemerintahan di daerah. Apabila pemerintah daerah tidak mengikuti perkembangan teknologi dan mengurangi kesejahteraan masyarakat di Indonesia maka akan tertinggal dari negara lain. "Hati-hati, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa harus tahu dan bisa mengantisipasi ini agar kita tidak tertinggal oleh negara-negara lain dan kita tidak kalah berkompetisi dengan negara lain. Ingat, (revolusi industri 4.0) ini sudah bergerak, bukan akan, (tapi) sudah bergerak," katanya. Oleh karena itu, Presiden meminta seluruh aparat pemerintah daerah untuk mengikuti kecenderungan/tren perkembangan teknologi, mulai dari kecerdasan buatan (artificial intelligence), tenaga robot, "big data" dan realitas maya (virtual reality). "Kalau tidak tahu, kita akan tertinggal dari negara lain yang bergerak sangat cepat. Kita harus tahu cryptocurrency, bitcoin itu apa, harus tahu, sehingga manajemen pemerintahan ini dibawa kemana, kita ngerti semuanya," ujar Presiden.

wartawan
redaksi
Category

Perayaan Puncak “ManguCita” HUT ke-16 Kota Mangupura, Bupati Adi Arnawa dan Wabup Bagus Alit Sucipta Ajak Masyarakat Membangun Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menghadiri langsung puncak perayaan HUT Ke-16 Kota Mangupura, bertempat di Lapangan Puspem Mangupraja Mandala, Sabtu (22/11).

Baca Selengkapnya icon click

ECOMOVE 2025, Langkah Nyata HIMA LSPR Bali Jaga Ekosistem Pesisir

balitribune.co.id | Mangupura - HIMA LSPR Bali kembali menunjukkan komitmennya dalam pelestarian lingkungan melalui kegiatan ECOMOVE #1 yang diselenggarakan di Ekowisata Mangrove Batu Lumbang pada Minggu (23/11). Mengusung tema “Satu Aksi, Seribu Arti, untuk Bumi yang Lestari,” kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta dari berbagai SMA, perguruan tinggi, dan perwakilan sponsor.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komite III DPD RI Gelar Rapat Kerja Bersama Pemerintah di Bali dalam Inventarisasi Materi Pengawasan UU Narkotika

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki mandat konstitusional untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam proses penyusunan kebijakan nasional, termasuk dalam sektor kesehatan melalui alat kelengkapan Komite III. Sebagai representasi daerah, DPD RI berperan memastikan bahwa kebijakan nasional di sektor kesehatan benar-benar dapat diimplementasikan di daerah.

Baca Selengkapnya icon click

Tradisi Makepung Lampit, Ritual Kesuburan dan Syukur Petani

balitribune.co.id | Negara - Makepung sebagai salah satu kekayaan budaya di Jembrana. Selain atraksi makepung cikar, Jembrana juga memiliki atraksi makepung lampit. Makepung lampit memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Sebagai warisan budaya tak benda, kini makepung terus dilestarikan di Jembrana.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK: Konsistensi Kinerja Perbankan Dipastikan Solid Sampai Akhir Tahun 2025

balitribune.co.id | Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) triwulan IV-2025 yang menunjukkan optimisme responden bahwa kinerja perbankan akan tetap solid hingga akhir tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.