Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemerintah Lakukan Konsolidasi untuk Pemulihan Pariwisata Bali

Bali Tribune / I Putu Astawa

balitribune.co.id | Bangli – Sejak adanya pandemi Covid-19, ada keraguan dari pelaku pariwisata terhadap segala kebijakan penanganan pandemi ini dan pemulihan pariwisata yang telah diambil oleh pemerintah. Maka, perlu dilakukan konsolidasi, penyamaan pandangan, gerak dan langkah menghadapi Covid-19 dalam rangka pemulihan kepariwisataan Bali. 

"Para pelaku pariwisata harus memahami langkah-langkah yang sudah dilaksanakan dan rencana aksi yang akan dilakukan untuk membangkitkan pariwisata Bali kembali khususnya serta rencana aksi untuk pembangunan Bali secara utuh. Dengan simakrama ini, pemerintah juga mencari masukan dari pelaku pariwisata terkait hal-hal teknis yang bisa dilakukan dalam rangka percepatan pemulihan pariwisata Bali," ucap Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa saat Simakrama Kepariwisataan ke 3, di Desa Penglipuran, Bangli, Selasa (20/10).

Pada kesempatan itu ia memaparkan dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan lumpuhnya pariwisata Bali yang juga menyebabkan anjloknya ekonomi Bali secara umum. Dimana triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Bali mencapai  -10,98%.

Pada kondisi normal, kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Bali yaitu mencapai 53% terutama yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi serta menampung tenaga kerja sekitar 1,1 juta orang. Akibat pandemi ini, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 2.667 orang sedangkan yang dirumahkan sebanyak 73.631 orang. 

Sementara menurut anggota kelompok ahli pembangunan Provinsi Bali bidang Pariwisata, Ketut Jaman menyampaikan selama masa pemulihan pariwisata ini akan dilaksanakan simakrama sebanyak 6 kali. Dimana yang pertama dilaksanakan di Taman Sukasada Karangasem, kedua di Klungkung, metiga di Bangli, kemudian akam dilanjutkan ke Tabanan dan terakhir di Buleleng. 

Pada simakrama kali ini mengundang peserta sebanyak 100 orang yang merukapan pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Bangli. Serta menghadirkan narasumber yakni R. Kurteni Ukar selaku Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa, Kepala Kantor BI Perwakilan Bali Tri Nugroho, Kepala Dinas Kesehatanan Provinsi Bali Ketut Suarjaya. 

Simakrama ini juga dijadikan ajang untuk simulasi implementasi protokol kesehatan berbasis clean, healty, safety, environment (CHSE), yaitu kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan hidup dalam suatu kegiatan pariwisata khususnya kegiatan MICE. Materi yang disampaikan pada simakrama yakni program-program dan kebijakan terhadap pemulihan pariwisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Kemenparekraf) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali serta Tim Pemulihan Pariwisata Bali.

wartawan
Ayu Eka Agustini

Tandatangani Prasasti Karya di Bualu, Bupati Adi Arnawa: Budaya Adalah Garda Pariwisata Bali

balitribune.co.id I Mangupura - Kebudayaan dan spiritualitas Bali bukan sekadar warisan leluhur, melainkan modal sosial yang menopang keberlanjutan pariwisata. Atas dasar itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Badung tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga eksistensi adat, tradisi, dan tempat ibadah sebagai fondasi identitas daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Imbas Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, Pergerakan Wisatawan Domestik Terganggu

balitribune.co.id I Badung - Sehubungan dengan peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, berdampak pada pergerakan wisatawan domestik dari sejumlah daerah di Indonesia ke Bali. Pasalnya, sejak Minggu (6/9/2026), operasional penerbangan sejumlah bandara di Tanah Air ditutup sementara imbas sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Inflasi Bali Perlu Diwaspadai, Rantai Pasokan dan Logistik Harus Diperkuat

balitribune.co.id | Denpasar - Tekanan inflasi di Bali memasuki fase yang perlu mendapat perhatian serius menjelang akhir tahun. Pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali diminta memperkuat pengawasan terhadap pasokan pangan, kelancaran distribusi, hingga perkembangan biaya transportasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.