Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemprov Bali Kaji Langkah Hidupkan Kembali Pariwisata Bali Pasca Covid-19

Bali Tribune / Cok Ace

balitribune.co.id | Denpasar – Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) di Denpasar, Rabu (27/5) menyatakan dari data yang ada bahwa perkembangan kasus Covid-19 di Bali sudah masuk pada kurva flat atau datar. Namun terdapat hal yang harus diwaspadai yaitu transmisi lokal. 

Pemerintah Provinsi Bali melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 selalu menghimbau masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta beberapa protokol kesehatan dalam pencegahan penularan virus Covid-19. 

"Dimohonkan kerja sama masyarakat agar mematuhi semua peraturan yang ada. Sehingga penularan virus ini dapat ditekan terus sampai akhirnya pada angka 0 persen atau zero case," sebutnya. 

Disamping itu, Pemprov Bali juga telah memikirkan dan mengkaji bagaimana langkah menghidupkan kembali pariwisata Bali pascaCovid-19 ini, khususnya dalam promosi utama dari Bali, apakah itu budaya, alam atau yang lainnya. 

Mengingat jika pariwisata akan dibuka, maka pemerintah harus siap dengan protokol kesehatan yang ketat. Saat ini Pemprov Bali telah merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) detail dari protokol kesehatan dalam masing-masing sektor. 

"Jika nantinya pemerintah pusat mengizinkan Bali kembali dibuka sebagai destinasi pariwisata, maka Pemprov Bali tidak akan membuka semua tempat-tempat wisata yang ada di Bali. Melainkan secara bertahap terlebih dahulu, dengan selalu mengevaluasi efektivitas protokol kesehatan yang diterapkan," jelas Wagub Cok Ace.  

Hal ini dilakukan agar wisatawan yang datang ke Bali merasa aman dan nyaman dan, kembali lagi ke negaranya dengan aman dan nyaman. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga citra Bali sebagai tujuan favorit pariwisata dunia. 

“Untuk itu SOP protokol kesehatan yang berfokus pada kesehatan, kebersihan dan keamanan tersebut masih disusun secara terperinci dipersiapkan oleh tim," ujar Cok Ace. 

Selain itu Wagub Cok Ace mengatakan bahwa jika dilihat dari daya tarik wisata Bali, selama ini budaya sebesar 65%, alam 30% dan wisata buatan 5%. Namun dengan adanya pandemi ini, maka tidak mungkin untuk menampilkan budaya seperti tari-tarian dan beberapa pertunjukan lainnya. 

Untuk itu, Pemprov Bali akan mengacu pada option kedua yaitu mengedepankan daya tarik alam. Dimana di dalam alam juga terdapat nilai sasanah budaya yang dapat menarik hati para wisatawan. Untuk itu, diharapkan promosi Bali ke depannya dapat berjalan dengan lancar. 

“Nilai budaya Bali yang menjiwai daya tarik lainnya masih relevan untuk  dikembangkan. Untuk itu mari kita jadikan alam Bali sebagai daya tarik pariwisata Bali. Mari kita back to nature, memadukan nilai kearifan lokal dengan protokol kesehatan," imbuhnya. 

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Dr. Achmad Yurianto mengatakan bahwa semakin hari kasus Covid-19 ini semakin melebar di Tanah Air. Hal ini berarti proses penularan masih berjalan. Selain itu kasus di Indonesia juga masih fluktuatif dan belum dapat ditarik kesimpulan kurva kasus sudah melandai, jadi harus ditinjau beberapa hari ke depan. 

Puncak pandemi diperkirakan akan terjadi pada bulan Juni dan akan mulai berakhir pada Agustus. Jika nanti sudah melandai, maka pelan-pelan akan dilakukan pelonggaran. Untuk itu jika terdapat wacana beberapa daerah akan dilakukan pembukaan pariwisata maka harus dilakukan penyusunan SOP atau protokol kesehatan yang sangat tepat dan terperinci, protokol ditempat satu dengan lainnya tidak bisa disamakan. 

"Sebagai contoh protokol kesehatan detail di pasar tidak bisa disamakan dengan protokol di sekolah. Untuk itu daerah diminta untuk fokus dan serius dalam penyusunan ini serta melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat dan para wisatawan. Sehingga pembukaan pariwisata dapat berjalan dengan aman dan sehat," jelasnya.

wartawan
habit

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.