Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemprov Bali Terima Penghargaan Bidang Pengurangan Risiko Bencana

Bali Tribune / penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Harmensyah dan diterima oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin
balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali diwakili Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, Selasa (13/10) menerima penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta. Penghargaan tersebut diterima atas kontribusi dalam bidang pengurangan risiko bencana di Provinsi Bali yang telah dijalankan selama ini. 
 
Penghargaan dalam rangka peringatan bulan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) yang rutin dilaksanakan setiap tahun di bulan Oktober. Tahun ini tema peringatan Bulan PRB adalah Daerah Punya Aksi Pengurangan Resiko Bencana. Serah terima penghargaan tersebut dilaksanakan dalam acara puncak Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana yang digelar di Gedung BNPB. 
 
Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Harmensyah dan diterima oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin. Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Bali melakukan aksi nyata terhadap pengurangan risiko bencana yang telah dijalankan selama ini diantaranya sertifikasi Kesiapsiagaan Dunia Usaha Pariwisata dan menetapkan Hari Simulasi Bencana tanggal 26 tiap bulan. 
 
Hal ini mengingat Bali berpotensi dilanda gempa bumi dan tsunami berdasarkan kondisi geografis Bali Pulau yang berhadapan dengan Zona Megathrust Segmen Sumba. Adapun kesiapsiagaan Bali menghadapi ancaman tsunami diantaranya menjalin kerja sama dengan French Red Cross (Palang Merah Perancis) untuk mendirikan Crisis Centre, menjalin kerja sama dengan German Indonesia Tsunami Early Warning System (GITEWS).
 
Selain itu juga menjalin kerja sama dengan BMKG dengan pemasangan Intensitimeter dan WRS New Generation serta memasang sirine peringatan dini tsunami di sembilan titik maupun pembuatan peta evakuasi tsunami dan tempat evakuasi sementara. 
 
Provinsi Bali juga membentuk desa tangguh bencana dan sekolah aman bencana dengan mengedepankan kearifan lokal. Menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memasang papan petunjuk evakuasi dan melakukan sosialisasi bahaya tsunami. 
wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.