Denpasar, Bali Tribune
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali merespons positif rencana pemerintah pusat kembangkan wisata bahari di Indonesia. Bali yang memiliki garis pantai sepanjang 430 km, memiliki potensi yang cukup baik sebagai kawasan wisata bahari.
Berbagai upaya telah diupayakan Pemprov Bali untuk mendatangkan pendapatan dari wisata bahari tersebut, seperti perbaikan infrastruktur dan promosi. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, saat mewakili Gubernur Bali mengikuti rapat Evaluasi Percepatan Pengembangan Wisata Bahari dengan Menteri Pariwisata, Arief Yahya, di Hotel Golden Tulip Bay View, Unggasan, Badung, Senin (9/5).
Menurut Sudikerta, dalam pengembangan wisata bahari, Pemprov telah menetapkan beberapa wilayah untuk dikembangkan yaitu di Amed dengan potensi bawah lautnya, kawasan Teluk Benoa, Tanah Ampo dan Celukan Bawang dengan pengembangan pelabuhannya. “Target kami untuk pengembangan pelabuhan ingin menjadikan pelabuhan di Bali sebagai tempat berlabuh favorit kapal pesiar kelas dunia untuk menggenjot pendapatan daerah,” jelasnya.
Untuk itu, diperlukan dana untuk perbaikan dan penambahan infrastruktur. Sudikerta mengusulkan agar diadakan promosi yang gencar terhadap potensi laut di Indonesia khususnya Bali. “Kami bisa mengadakan event bersakala internasional di perairan kami, dan jika berkenan mungkin dari Kementerian Pariwisata bisa ikut berpartisipasi,” ajaknya.
Ditambahkan Sudikerta, untuk kekayaan flora dan fauna bawah laut di Bali, potensinya ada di Karangasem, Benoa dan Nusa Penida. “Jadi kami bisa jual beberapa aktivitas untuk wisatawan seperti berjemur, berenang, parasailing, cruise, fishing, marine parks dan berbagai atraksi bahari lainnya,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, Sudikerta juga menyinggung tentang rencana pembangunan Bandara di kawasan utara. Ia berharap pusat memuluskan rencana ini.
Penjelasan Menpar
Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya, menjelaskan, pengembangan wisata bahari merupakan tindak lanjut dari deklarasi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menurutnya, luas lautan Indonesia yang sebesar 5,8 juta km2 atau 75 persen dari total luas negara ini memiliki potensi besar untuk digali untuk kemakmuran bersama. “Jika dikelola dengan baik, wisata bahari diperkirakan akan menghasilkan sekitar USD1,2 triliun dolar per tahun atau tujuh kali lipat dari APBN 2015,” kata dia.
Ia mencontohkan pengembangan pelabuhan untuk kapal pesiar. Dia menyayangkan pendapatan dari berlabuhnya kapal mewah yang menampung wisatawan kelas atas itu di Indonesia masih sangat kecil. “Kita hanya mendapatkan sekitar USD 137 juta per tahun, angka itu hanya sepersepuluh dari Malaysia bahkan sepertiga puluh dari Singapura. Padahal potensi Indonesia lebih besar,” ujarnya.
Untuk mengembangkan semua itu, tambah dia, harus melalui perencanaan yang matang. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain global standard, benchmark agar pembangunan terarah dan angka-angka yang valid agar semua program tepat sasaran. Lebih lanjut, Menpar memaparkan, konsep wisata bahari harus memperhatikan beberapa hal, seperti keadaan pantai, bentang laut dan bawah laut.
Dalam kesempatan itu, dia juga membeberkan beberapa hal yang menghambat pengembangan wisata bahari, seperti regulasi yang berbelit serta banyaknya bangunan yang membelakangi pantai sehingga menghalangi pemandangan indah pantai itu sendiri. “Saya sudah buatkan surat edaran untuk membuat perda yang melarang hotel dan objek wisata membuat bagunan yang memunggungi laut, itu merugikan banyak pihak dan menutup pemandangan, semua harus terbuka dan pemandangannya harus bisa dinikmati,” imbuhnya.
Lebih dari itu, untuk memuluskan remcana pengembangan ini, tentu saja diperlukan promosi yang gencar. Maka dari itu Menpar berjanji akan jor-joran mengalokasikan dana promosi. “Kami juga akan menggelar event-event bahari bertaraf internasional seperti yatch sail,” katanya dalam rapat ecaluasi yang dihadiri pihak terkait seperti Imigrasi, Angkasa Pura, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementrian PU serta praktisi parriwisata ini.
