balitribune.co.id | Bangli - Sejumlah kepala lingkungan di wilayah Kota Bangli dipanggil untuk mengikuti rapat di di ruang rapat RJ Bupati Bangli, Selasa (21/6/). Rapat yang dipimpin Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta ini membahas soal penanganan sampah dan normalisasi saluran air
Rapat juga dihadiri Sekda Bangli, IB Gede Giri Putra dan juga diikuti OPD terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPR Perkim Bangli.
Adapun kepala lingkungan yang dipanggil, kepala lingkungan Kawan, Pule, Blungbang, Cempaga, Pande dan Bebalang.
Kepala Lingkungan Pule Dewa Asmara mengatakan, adapun permasalahan yang dibahas dalam rapat yakni masalah sampah, banjir dan juga perbaikan drainase.
Menyikapi masalah sampah, pihaknya sudah melakukan edukasi kepada masyarakat. Menurut Dewa Asmara selama ini sudah ada layanan angkut sampah oleh DLH.
“Dalam pelayanan pengangkutan sampah sudah ditentukan jam dan lokasi untuk membuang sampah. Setelahnya sampah tersebut diangkut oleh petugas," ujar Dewa Asmara didampingi Kepala Lingkungan Blungbang, Pande Suarna.
Hal senada juga diutarakan Kepala Lingkungan Kawan I Nengah Sujena, upaya edukasi sudah dilakukan. Memang pihaknya tidak bisa memantau secara keselurahan aktivitas masyarakat. "Kemungkinan ada yang membuang sampah sembarangan dan ada kemungkinan ada juga sampah kiriman," ujar pria yang juga seorang seniman lukis ini.
Kata Nengah Sujena, setelah rapat ini masih akan ada rapat lanjutnya. Yang mana akan dibahas terkait pararem dalam pengelolaan sampah. "Untuk pararem ini ranahnya bendesa adat. Bupati menyampaikan akan berkoordinasi dengan MDA," sebutnya.
Sementara Sekda Bangli IB Gede Giri Putra mengatakan, untuk penanganan banjir direncanakan beberapa langkah, salah satunya perlu dilakukan normalisasi gorong-gorang di wilayah Bangli. Terlebih usia sudah 30 tahunan. Nantinya dari Dinas PUPR Perkim Bangli akan membuat master plan untuk saluran air secara menyeluruh.
"Memang ada yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten. Untuk normalisasi ini akan dikomunikasikan ke provinsi. Yang jadi tanggung jawab provinsi akan dibangun oleh provinsi, dan begitu juga sebaliknya yang jadi tanggung jawab kabupaten dikerjakan kabupaten,” tegasnya.
Lebih lanjut akan dilakukan pembagian air dari hulu (Desa Kayubihi) sehingga tidak numplek di satu jalur. Kedepan akan dibuat sodetan di beberapa titik sehingga air tidak seluruhnya di satu jalur
Disebutkan kalau Bupati merencanakan pembuatan skat besi di masing-masing perbatasan sehingga lebih mudah melihat lokasi yang digenangi sampah.
"Nanti bisa diketahui masyarakat mana yang membuang sampah sembarang. Sampah akan menumpuk di skat besi. Kalau wilayah itu sampah menumpuk otomatis warga di lokasi itu yang tergenang banjir," sebutnya.
Dengan adanya skat tersebut menjadi titik pengambilan sampah. Sekda IB Giri Putra mengingatkan langkah yang paling penting adalah penanganan sampah berbasis sumber.
Disinggung terkait pembuatan parerem pengelolaan sampah, Sekda Giri Putra mengatakan jika akan dilaksanakan rapat lanjutnya dengan mengundang Majelis Desa Adat.
