Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pendapatan Daerah Dirancang Rp 1, 187 Triliun

PARIPURNA - Rapat Paripurna DPRD Bangli, Kamis (8/11).

 BALI TRIBUNE - Pendapatan daerah dalam rancangan APBD tahun anggaran 2019 dirancang sebesar Rp 1,187 Triliun lebih. Dalam rancangan APBD 2019 ini pendapatan dan belanja daerah dirancang berimbang. Hal tersebut disampaikan Bupati Bangli I Made Gianyar dalam Rapat Paripurna DPRD Bangli dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2019, di gedung DPRD Bangli, Kamis (8/11). Bupati Made Gianyar menjelaskan, pendapatan daerah tahun anggaran 2019 dirancang meliputi tiga sumber, pendapatan asli daerah (PAD) dirancang sebesar RP 139 Miliar lebih yang berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaa kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan dirancang Rp 749 Miliar yang berasal dari hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirancang Rp 299 Miliar, yang bersumber dari dana hibah dari Pemerintah Provinsi, dana bagi hasil pajak Provinsi dan Pemerintah daerah lainya, dana penyesuaian dan otonomi khusu, dan bantuan keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainya. Untuk belanja daerah pada APBD tahun 2019 dirancang Rp 1,187 Triliun lebih. “Untuk posisi rancangan APBD anggaran 2019 dirancang berimbang,” sebutnya seraya mengatakan belanja tidak langsung dirancang Rp 747 Miliar dan belanja langsung Rp 440 Miliar. Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bangli Ngakan Made Kutha Parwata, Bupati Made Gianyar menambahkan penyusunan APBD Kabupaten Bangli tahun anggaran 2019 merupakan salah satu media untuk mengatasi permasalahan didalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan khususnya terhada permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rangka mewujudakan masyarakat Bangli yang sejahtera. “Kegiatan yang dirancang pada APBD 2019 dalam rangka memecahkan dan mengatasi berbagai permasalahan yang perlu mendapat penyelesaian untuk mencapai tujuan daerah dan terwujudnya masyarakat Bangli yang semakin sejahtera,” imbuhnya. 

wartawan
Agung Samudra
Category

Sektor Pariwisata dan UMKM Jadi Motor Utama, Kinerja Fiskal Bali 2026 Tumbuh Solid

balitribune.co.id | Denpasar - Secara umum, kinerja fiskal Bali di awal 2026 menunjukkan fondasi yang cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi di atas nasional, pendapatan negara dan daerah yang meningkat dua digit, serta ekspansi kredit UMKM menjadi sinyal optimisme terhadap daya tahan ekonomi Pulau Dewata di tengah dinamika global.

Baca Selengkapnya icon click

BPJS Ketenagakerjaan Karangasem Perkuat Perlindungan Pekerja Desa

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Wantilan Sabha Prakerti Kantor Bupati Karangasem, Kamis (26/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Cegah Penyelewengan, Ketua DPRD Klungkung Kumpulkan Penerima Bansos

balitribune.co.id I Semarapura - Masalah hukum menjadi atensi serius dalam pertemuan strategis antara Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom dengan para Kelihan Pura serta kelompok masyarakat penerima hibah bantuan sosial (bansos) yang cair di tahun anggaran induk 2026 yang telah difasilitasinya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

LPD Cempaga Tetap Beroperasi, Jaminan dan Uang Milik Nasabah Aman

balitribune.co.id I Bangli - Pasca musibah kebakaran Kantor LPD Desa Adat Cempaga yang terjadi pada Rabu (25/2/2026), operasional  dari lembaga keuangan milik desa tersebut tetap berjalan normal. Bahkan dipastikan semua aset LPD yakni jaminan dari nasabah dan uang milik nasabah serta file penting lainnya aman   Hal tersebut diutarakan Bendesa Adat Cempaga I Wayan Nyepek, Kamis (26/2/2026).

 

Baca Selengkapnya icon click

Satpol PP Siap Bongkar Paksa 56 Reklame di Buleleng

balitribune.co.id I Singaraja - Penataan ruang publik di Kabupaten Buleleng memasuki babak yang lebih tegas. Melalui Satpol PP Kabupaten Buleleng bersama DPMPTSP Kabupaten Buleleng, pemerintah daerah mengultimatum 56 titik reklame yang dinilai melanggar aturan untuk segera dibongkar secara mandiri.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.