Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pengusung Rochineng Belum Final

Luh Gede Herriyani

Denpasar, Bali Tribune

Jelang Pilkada Buleleng Februari 2017, PDIP sepertinya berada di atas angin. Sebab, sejauh ini baru ada dua pasangan calon independen yang dikabarkan akan siap menantang pasangan calon petahana Putu Agus Suradnyana-Nyoman Sutjidra (PAS) dalam suksesi kepemimpinan di Bumi Panji Sakti itu.

Adapun koalisi partai politik (parpol) yang digadang-gadang menjadi rival terberat PDIP, justru masih sibuk dengan urusan penjaringan di internal partai masing-masing. Jangankan bersepakat soal pasangan calon yang akan diusung, parpol-parpol ini bahkan belum satu kata soal format koalisi untuk menghadapi Pilkada Buleleng.

Kegamangan koalisi ini dibuktikan dengan adanya rapat yang digelar pimpinan kelima parpol tersebut di Denpasar, Rabu (20/4). Rapat ini dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Buleleng Nyoman Sugawa Korry, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Buleleng Lu Gede Herriyani, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Buleleng Jro Nyoman Rai Yusha, Ketua DPD PAN Kabupaten Buleleng Suwandi, serta Ketua DPC PPP Kabupaten Buleleng Mulyadi.

Selain itu, hadir pula dalam rapat kali ini kader Partai Hanura Kabupaten Buleleng Wayan Artha serta salah satu bakal calon bupati Buleleng yang sedang gencar memburu dukungan, Ketut Rochineng. Hanya saja, sebagaimana pertemuan sebelumnya, rapat kali ini lagi-lagi belum menyepakati formati koalisi kelima parpol.

Walau masih gabeng, namun tetap ada “lampu hijau” akan terwujudnya koalisi ini. “Sudah ada langkah maju. Masing-masing pihak sepakat untuk segera membuat MoU (Memorandum of Understanding) Koalisi,” papar Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Buleleng Nyoman Sugawa Korry, usai rapat tersebut.

Menurut dia, dalam pertemuan lanjutan nanti, diharapkan format koalisi ini sudah final dan dikuatkan dengan adanya MoU Koalisi yang ditargetkan rampung bulan Mei. “Target kita, dalam pertemuan lanjutan tersebut format koalisi sudah fonal dan MoU sudah bisa ditandatangani Mei nanti,” kata Sugawa Korry, yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bali.

Hal tak jauh berbeda juga disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Buleleng Lu Gede Herriyani, yang dikonfirmasi secara terpisah. Menurut dia, dibandingkan pertemuan awal di Buleleng beberapa waktu lalu, maka kali ini pembahasan terkait rencana koalisi untuk Pilkada Buleleng 2017 sudah mengalami kemajuan.

“Memang format koalisi belum disepakati. Sebab pertemuan kali ini juga masih sebatas komunikasi dan akan ditindaklanjuti dalam pertemuan lanjutan. Nanti juga akan ada MoU guna menguatkan koalisi ini,” urai Luh De, sapaan srikandi ‘mercy’ itu.

Selain terkait koalisi, demikian Luh De, pertemuan kali ini juga membahas mengenai mekanisme pencalonan. Para pimpinan parpol menyepakati, bahwa siapapun yang ingin bertarung melalui pintu koalisi, maka diperbolehkan untuk mendaftarkan diri ke parpol-parpol yang ada. Ini dilakukan, mengingat sudah ada partai yang membuka pendaftaran, dan yang lainnya baru akan membuka pendaftaran.

“Silahkan mereka mendaftar ke semua partai yang ada, karena kita harus hormati mekanisme yang ada di masing-masing partai politik. Nantinya, nama-nama yang mendaftar diproses di internal partai masing-masing sebelum dilakukan kesepakatan oleh koalisi terkait siapa yang diusung,” ujar Luh De.

Lantas bagaimana dengan Ketut Rochineng yang cukup gencar memburu rekomendasi dari koalisi? Terkait ini, Luh De menegaskan, PNS aktif itu tetap akan diperlakukan sama dengan figur-figur lain yang akan mendaftar. Artinya, tidak ada perlakuan khusus untuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali itu.

“Disilakan Pak Rochineng mendaftar ke semua partai. Sebab kita punya sistem masing-masing. Apakah nantinya Pak Rochineng yang diusung, sangat tergantung kesepakatan di koalisi dengan tetap mengacu pada proses penjaringan di internal partai koalisi,” pungkas Luh De.

wartawan
San Edison
Category

Antisipasi Penyebaran Hantavirus, Dinas Kesehatan Karangasem Pastikan Kesiapan Rumah Sakit

balitribune.co.id I Amlapura - Terkait masuknya Hanta Virus ke beberapa wilayah di Indonesia, Kementrian Kesehatan RI telah menyebarkan surat edaran ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dan surat edaran tersebut juga telah diterima oleh Dinas Kesehatan Karangasem, pada 10 Mei 2026 lalu.

Baca Selengkapnya icon click

Dukung Kesehatan dan Bakti Sosial, ILDI Denpasar Siap Bersinergi dengan K3S Kota Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Wilayah Ikatan Langkah Dansa Indonesia (DPW ILDI) Kota Denpasar menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan mendukung berbagai program Pemerintah Kota Denpasar, khususnya dalam bidang kesehatan dan sosial.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Klungkung Mulai Pasang Kuda-Kuda Hadapi Hantavirus

balitribune.co.id I Semarapura - Belakangan ini, nama Hantavirus lagi ramai dibicarakan di beberapa wilayah Indonesia. Dinas Kesehatan Klungkung langsung tancap gas memperketat penjagaan. Dinas Kesehatan Klungkung mulai meningkatkan kewaspadaan menyusul munculnya sejumlah kasus Hantavirus di beberapa daerah di Indonesia. Pengawasan diperketat, mulai dari tim surveilans di lapangan hingga fasilitas kesehatan.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkot Denpasar Mulai Tata Kawasan Wisata Pantai Sidakarya

balitrbune.co.id I Denpasar - Pemkot Denpasar mulai menata Pantai Sidakarya di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, sebagai destinasi wisata baru. Kawasan yang mulanya merupakan tempat sandar perahu nelayan ini kini menawarkan daya tarik hamparan hutan mangrove dan ketenangan air bagi penikmat wisata air serta para pemancing.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DLHK Badung Target Fasilitas RDF Beroperasi Juli 2026

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung memastikan proses pengadaan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) tetap berjalan pada tahun 2026. Fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif itu ditarget mulai beroperasi pada pertengahan Juli mendatang.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Bidik PMA Ilegal, Vila dan Usaha Asing Bermasalah Disorot

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menyoroti maraknya dugaan Penanaman Modal Asing (PMA) ilegal yang beroperasi di sejumlah kawasan pariwisata. Komisi I dan Komisi II DPRD Badung bahkan menggelar rapat kerja lintas komisi bersama sejumlah OPD untuk membahas pengawasan dan pembatasan investasi asing di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.