Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pertemuan BKSLPD dan LPLPD, Ada Usulan Membangun LPD Center

PERTEMUAN - Suasana pertemuan BKS-LPD Provinsi Bali, di Puri Kanginan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kamis (11/10).

BALI TRIBUNE - Dari hasil pertemuan Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Provinsi dan kabupaten, Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Provinsi Bali dan kabupaten, serta sejumlah penguru LPD melakukan pertemuan bersama AA Oka Mahendra yang merupakan salah satu anggota Tim Transisi, ada usulan untuk membangun LPD Center yang dinamakan Stiti Loka LPD Bali. Usualan tersebut nantinya akan dibahas dalam tim transisi besutan Gubernur Bali I Wayan Koster. Pertemuan pengelolan LPD di Bali ini berlangsung di Puri Kanginan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kamis (11/10).   Ketua BKS-LPD Provinsi Bali I Nyoman Cendikiawan mengatakan pertemuan di Puri Kanginan Bangli  untuk sharing informasi kaitanya dengan perkembangan LPD di Bali serta untuk menjalin silaturahmi. "Beliau (AA Oka Mahendra) lama bertugas di luar, maka dari itu beliau ingin mengatahui perkembang LPD di Bali yang memang sudah berkembang puluhan tahun. Begitu pula, kami meminta saran-masukan untuk langkah-langkah untuk kemajuan LPD kedepannya,” jelasnya. Diakui jika pihaknya telah menyampaikan apa yang menjadi kendala, harapan, serta langkah apa yang bisa dilakukan kedepanya untuk LPD di Bali. "Ada hal-hal yang sekiranya bisa diperjuangkan, telah kami sampaikan," sambungnya. Beberapa point aspirasi yang disampaikan agar LPD nantinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi Bali. Dimana untuk  transaksi atau pembayaran apapun agar melalui LPD. “Hampir semua ada LPD. Hingga September jumlah LPD 1433 dengan total asset Rp 25 Triliun,” jelasnya seraya mengatakan untuk perda tentang LPD bisa dijalankan sebaik-baiknya.  Disampaikan pula bahwa pihaknya memiliki rencana untuk membangun LPD center. LPD Center akan menjadi pusat pendidikan/pelatihan pengurus LPD. Dalam pengelolaan LPD memiliki standarisasi, tidak kalah penting ada persoalan teknologi. Dirancang pula sejenis museum, yang mana sejarah LPD akan ditampilkan. Menyambung pembicaraan, Ketua LPLPD Provinsi Bali I Nyoman Aryana menyampaikan, dibutuhkan inovasi dalam pengelolaan LPD. Pengelolaan LPD agar bisa mengikuti perkembangan saat ini maupun kedepanya, sehingga mampu bersaing dengan bank-bank atau lembaga keuangan lainya. “Tentunya untuk mempertahankan keberadaan LPD, maupun pengembangan harus ada kerjasama seluruh komponen,” ujarnya. Dikatakan pula, pertemuan seperti ini akan berkelanjutan. Peroalan yang ada bisa didiskusikan, mencari jalan penyelesainya, serta mencarikan masukan yang membangun.  AA Oka Mahendra menyampaikan, pertemuan pihaknya banyak mendapat informasi tentang kondisi real LPD di seluruh Bangli, mulai dari LPD yang sehat, kurang sehat maupun yang sakit. “Dari penyampaikan tadi memang yang menjadi pokok persoalan terletak pada sumber daya manusia (SDM). Untuk itu perlu dilakukan upaya/langkah untuk peningkatan kualitas SDM tersebut,” jelasnya. Dikatakan, antara LPD satu dengan yang lainnya kualitas SDM tentu berbeda, basis pendidikan belum setara. “Bagaimana sistem rekrutmen dan pengembangan SDM, haruslah ada standarnya. Kemudian kompetensi ditingkatkan dan harus berkelanjutan,” ujarnya. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu dibangun LPD Center. AA Oka Mahendra menjelaskan LPD Center ini nantinya menjadi kantor yang terintegrasi, menjadi pusat kegiatan pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM yang mengawaki LPD. “BKS-LPD, LPLDP terintegrasi, dapat menyatukan persepsi dalam pengambangan LPD,” sambungnya.  Terkait aspirasi dari BKS-LPD maupun LPLPD tersebut nantinya akan dibahas dengan tim transisi. “Kami akan bahas dengan tim terlebih dahulu, seperti apa format kedepanya, dan  selanjutnya baru akan diajukan ke Gubernur. Jika bisa terwujud harapan LPD di Bali semakin berkembang," imbuhnya.  

wartawan
Agung Samudra
Category

Antisipasi Penyebaran Hantavirus, Dinas Kesehatan Karangasem Pastikan Kesiapan Rumah Sakit

balitribune.co.id I Amlapura - Terkait masuknya Hanta Virus ke beberapa wilayah di Indonesia, Kementrian Kesehatan RI telah menyebarkan surat edaran ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dan surat edaran tersebut juga telah diterima oleh Dinas Kesehatan Karangasem, pada 10 Mei 2026 lalu.

Baca Selengkapnya icon click

Dukung Kesehatan dan Bakti Sosial, ILDI Denpasar Siap Bersinergi dengan K3S Kota Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Wilayah Ikatan Langkah Dansa Indonesia (DPW ILDI) Kota Denpasar menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan mendukung berbagai program Pemerintah Kota Denpasar, khususnya dalam bidang kesehatan dan sosial.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Klungkung Mulai Pasang Kuda-Kuda Hadapi Hantavirus

balitribune.co.id I Semarapura - Belakangan ini, nama Hantavirus lagi ramai dibicarakan di beberapa wilayah Indonesia. Dinas Kesehatan Klungkung langsung tancap gas memperketat penjagaan. Dinas Kesehatan Klungkung mulai meningkatkan kewaspadaan menyusul munculnya sejumlah kasus Hantavirus di beberapa daerah di Indonesia. Pengawasan diperketat, mulai dari tim surveilans di lapangan hingga fasilitas kesehatan.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkot Denpasar Mulai Tata Kawasan Wisata Pantai Sidakarya

balitrbune.co.id I Denpasar - Pemkot Denpasar mulai menata Pantai Sidakarya di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, sebagai destinasi wisata baru. Kawasan yang mulanya merupakan tempat sandar perahu nelayan ini kini menawarkan daya tarik hamparan hutan mangrove dan ketenangan air bagi penikmat wisata air serta para pemancing.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DLHK Badung Target Fasilitas RDF Beroperasi Juli 2026

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung memastikan proses pengadaan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) tetap berjalan pada tahun 2026. Fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif itu ditarget mulai beroperasi pada pertengahan Juli mendatang.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Bidik PMA Ilegal, Vila dan Usaha Asing Bermasalah Disorot

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menyoroti maraknya dugaan Penanaman Modal Asing (PMA) ilegal yang beroperasi di sejumlah kawasan pariwisata. Komisi I dan Komisi II DPRD Badung bahkan menggelar rapat kerja lintas komisi bersama sejumlah OPD untuk membahas pengawasan dan pembatasan investasi asing di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.