Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pertemuan BKSLPD dan LPLPD, Ada Usulan Membangun LPD Center

PERTEMUAN - Suasana pertemuan BKS-LPD Provinsi Bali, di Puri Kanginan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kamis (11/10).

BALI TRIBUNE - Dari hasil pertemuan Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Provinsi dan kabupaten, Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Provinsi Bali dan kabupaten, serta sejumlah penguru LPD melakukan pertemuan bersama AA Oka Mahendra yang merupakan salah satu anggota Tim Transisi, ada usulan untuk membangun LPD Center yang dinamakan Stiti Loka LPD Bali. Usualan tersebut nantinya akan dibahas dalam tim transisi besutan Gubernur Bali I Wayan Koster. Pertemuan pengelolan LPD di Bali ini berlangsung di Puri Kanginan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kamis (11/10).   Ketua BKS-LPD Provinsi Bali I Nyoman Cendikiawan mengatakan pertemuan di Puri Kanginan Bangli  untuk sharing informasi kaitanya dengan perkembangan LPD di Bali serta untuk menjalin silaturahmi. "Beliau (AA Oka Mahendra) lama bertugas di luar, maka dari itu beliau ingin mengatahui perkembang LPD di Bali yang memang sudah berkembang puluhan tahun. Begitu pula, kami meminta saran-masukan untuk langkah-langkah untuk kemajuan LPD kedepannya,” jelasnya. Diakui jika pihaknya telah menyampaikan apa yang menjadi kendala, harapan, serta langkah apa yang bisa dilakukan kedepanya untuk LPD di Bali. "Ada hal-hal yang sekiranya bisa diperjuangkan, telah kami sampaikan," sambungnya. Beberapa point aspirasi yang disampaikan agar LPD nantinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi Bali. Dimana untuk  transaksi atau pembayaran apapun agar melalui LPD. “Hampir semua ada LPD. Hingga September jumlah LPD 1433 dengan total asset Rp 25 Triliun,” jelasnya seraya mengatakan untuk perda tentang LPD bisa dijalankan sebaik-baiknya.  Disampaikan pula bahwa pihaknya memiliki rencana untuk membangun LPD center. LPD Center akan menjadi pusat pendidikan/pelatihan pengurus LPD. Dalam pengelolaan LPD memiliki standarisasi, tidak kalah penting ada persoalan teknologi. Dirancang pula sejenis museum, yang mana sejarah LPD akan ditampilkan. Menyambung pembicaraan, Ketua LPLPD Provinsi Bali I Nyoman Aryana menyampaikan, dibutuhkan inovasi dalam pengelolaan LPD. Pengelolaan LPD agar bisa mengikuti perkembangan saat ini maupun kedepanya, sehingga mampu bersaing dengan bank-bank atau lembaga keuangan lainya. “Tentunya untuk mempertahankan keberadaan LPD, maupun pengembangan harus ada kerjasama seluruh komponen,” ujarnya. Dikatakan pula, pertemuan seperti ini akan berkelanjutan. Peroalan yang ada bisa didiskusikan, mencari jalan penyelesainya, serta mencarikan masukan yang membangun.  AA Oka Mahendra menyampaikan, pertemuan pihaknya banyak mendapat informasi tentang kondisi real LPD di seluruh Bangli, mulai dari LPD yang sehat, kurang sehat maupun yang sakit. “Dari penyampaikan tadi memang yang menjadi pokok persoalan terletak pada sumber daya manusia (SDM). Untuk itu perlu dilakukan upaya/langkah untuk peningkatan kualitas SDM tersebut,” jelasnya. Dikatakan, antara LPD satu dengan yang lainnya kualitas SDM tentu berbeda, basis pendidikan belum setara. “Bagaimana sistem rekrutmen dan pengembangan SDM, haruslah ada standarnya. Kemudian kompetensi ditingkatkan dan harus berkelanjutan,” ujarnya. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu dibangun LPD Center. AA Oka Mahendra menjelaskan LPD Center ini nantinya menjadi kantor yang terintegrasi, menjadi pusat kegiatan pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM yang mengawaki LPD. “BKS-LPD, LPLDP terintegrasi, dapat menyatukan persepsi dalam pengambangan LPD,” sambungnya.  Terkait aspirasi dari BKS-LPD maupun LPLPD tersebut nantinya akan dibahas dengan tim transisi. “Kami akan bahas dengan tim terlebih dahulu, seperti apa format kedepanya, dan  selanjutnya baru akan diajukan ke Gubernur. Jika bisa terwujud harapan LPD di Bali semakin berkembang," imbuhnya.  

wartawan
Agung Samudra
Category

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Bangli Terima Penyampaian 2 Raperda dari Eksekutif

balitribune.co.id | Bangli - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli menggelar Rapat Paripurna bersama Eksekutif (Pemkab) Bangli terkait penyampian 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni, Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) semesta Berencana Bangli tahun 2025-2029, pada Selasa (2/7)

Baca Selengkapnya icon click

Serikat Pekerja Pariwisata Minta Pemerintah Mengkaji Rencana Pelaksanaan KRIS Satu Ruang Perawatan

balitribune.co.id | Badung - Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSP Par) SPSI Kabupaten Badung mendesak pemerintah untuk mengkaji kembali rencana pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang menyeragamkan ruang perawatan di rumah sakit menjadi satu kelas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.