Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PHDI Gaduh, Bendesa Ageng Pura Samuan Tiga Prihatin

Bali Tribune/ I Gusti Ngurah Made Serana

balitribune.co.id | Gianyar   - Keprihatinan terus  menyembul seiring kegaduhan  di tataran umat Hindu pasca diselenggarakannya Mahasabha Luar Biasa (MLB) PHDI di Pura Samuan Tiga, Bedulu, Gianyar. Tak terkecuali Bendesa Ageng Pura Samuan Tiga, yang menyayangkan  Pura yang dijadikan simbol pemersatu umat ini, kini justru sering disebut  dalam suasana saling hujat dan gaduh perihal pro dan kontra PHDI hasil MLB.
 
Ditemui, Selasa (28/9), Bendesa Ageng Pura Samuan Tiga, I Gusti Ngurah Made Serana menwgaskan jika pihak bukan pada posisi menilai baik dan buruk. Hanya saja, dirinya menyatakan sangat prihatin
 
Pura Samuan Tiga kini sering dibawa-bawa dalam kegaduhan yang terjadi.  "Kami sangat menyayangkan,  kegaduhannya sampai membawa nama Pura. Semua sifatnya ngayah tidak bisa mengatakan ini baik atau buruk. Karena acaranya itu dirubah ke Mahasaba luar biasa, mungkin itu membuat gaduh, dan kami pun juga jadinya tidak enak hati," ujarnya.
 
Serana yang juga anggota Bendesa Adat Bedulu dan anggota DPRD Gianyar ini mnyebutkan, jika  dalam surat yang diterimanya memang tidak berisikan kegiatan Mahasabha luar biasa PHDI. Namun isinya Pembahasan  Hasil Pesamuan Agung dan Persiapan Mahasaba XII Tahun 2021. Setelah pertemuan selesai baru gaduh ternyata ada Maha Saba Luar Biasa. "Kami pengayah hanya memfasilitasi tempat sesuai surat dan memastikan prokes, terkait agenda kami hanya berpatokan pada surat," tegasnya.
 
Bedesa pun berharap, kedepan agar tidak terjadi kegaduhan hingga menyeret nama Pura Samuan Tiga agar masyarakat jika mengagendakan kegiatan mohon agendanya jelas jika pun ada perubaham mohon disampaikan.
 
"Kami tegaskan, Pura Samuan Tiga adalah milik umat. Kami tidak akan membatasi masyarakat," pungkasnya.
wartawan
ATA
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.