Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Polda Bali Ungkap Pegadaian Ilegal di Desa Lelateng Jembrana

Bali Tribune / PENJELASAN - Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya menjelaskan, pengungkapan kasus tindak pidana penyaluran dana atau penggadaian tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (penggadaian illegal) di Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Jembrana

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali berhasil mengungkap tindak pidana penyaluran dana atau penggadaian tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (penggadaian illegal) di Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Jembrana dan mengamankan seorang pelaku berinisial IPABW. Pelaku sudah melakukan kegiatan pegadaian ilegal ini sejak tahun 2020.

Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan korban IPAWS (30) dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/703/X/2024/SPKAT/Polda Bali, tanggal 12 oktober 2024. Dalam laporannya, pria yang berprofesi sebagai guru ini mengaku dirinya selaku orang yang menggadaikan barang berupa dua unit sepeda motor dan satu TV led kepada pelaku dengan nilai total Rp 4,9 juta dengan pembebanan bunga sebesar 10 persen. Menariknya, bunga bulanannya langsung dipotong dimuka dengan skema, jika pelapor terlambat melakukan pelunasan maka akan dikenakan bunga kembali yang bersifat denda juga sebesar 10 persen secara berlanjut.

"Kemudian setelah di bulan ke 3 (Agustus 2024) pelapor hendak melakukan pelunasaan kewajiban hutangnya kepada pelaku. Namun setelah dicek, barang yang digadaikan ternyata satu unit sepeda motor honda varionya tidak ada di tempat pelaku. Setelah dikonfirmasi menurut pelaku telah disewakan kepada pihak lain tanpa menyebut nama penyewa dan tanpa seizin dari pelapor," ungkapnya.

Atas kejadian tersebut, korban yang merasa dirugikan melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polda Bali. Dan atas dasar laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan ke tempat usaha pelaku itu. Hasil penyelidikan di TKP sekaligus rumah pelaku, ditemukan barang bukti gadaian berupa 21 unit sepeda motor berbagai merek, 3 unit mobil, satu buah tv merek led merek TCL, satu buah buku register atau daftar penggadai (nasabah).

Berdasarkan barang bukti tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti dan melakukan penangkapan pelaku IPABW untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya terkait kegiatan usaha penggadaian ilegal.

"Modus operandi, tersangka menjalankan kegiatan usaha pegadaian ilegal tanpa ijin dari OJK, dengan cara menyalurkan atau pemberian dana kepada korban dengan jaminan barang serta pembebanan bunga sebesar 10 persen hingga 15 persen per bulan dengan pola, jika peminjam tidak bisa bayar bunga pada waktu jatuh tempo (setiap bulan) maka dikenakan bunga kembali yang bersifat denda sebesar 10 persen hingga15 persen secara berlanjut," terang jenderal bintang dua ini. 

Sejumlah Pasal yang dikenakan terhadap tersangka, yaitu Pasal 305 jo pasal 237 undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Pasal 305 : setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 237 diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh ) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).

Pasal 237 huruf a. setiap orang dilarang melakukan penghimpunan dana dan atau untuk disalurkan kepada masyarakat diwajibkan memiliki ijin usaha dari pimpinan otoritas jasa keuangan (OJK), Huruf d. kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan disektor keuangan, dan penyediaan prodak atau jasa system pembayaran, selain yang telah diatur dalam ketentuan perundang undangan dan berdasarkan peraturan undang undangan di wajibkan memiliki ijin usaha dari pimpinan otoritas jasa keuangan (OJK).

b. Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).

Dampak yang ditimbulkan dari pegadian ilegal yang dilakukan tersangka kerugian kepada masyarakat akan kehilangan barang berharga serta penurunan nilai barang yang digadaikan karena pihak tersangka menyimpan barang gadaian tersebut tidak disertai dengan asuransi dan tersangka berpotensi tidak bertanggung jawab akan kehilangan barang maupun penurunan nilai ekonomis barang yang dijadikan jaminan gadai oleh korban atau masyarakat. Selain itu, masyarakat akan terjebak dengan hutang yang tidak kunjung lunas karena pola pegadaian ilegal tersebut dengan membebankan bunga tinggi diluar aturan sebesar 10 - 15 persen per bulan. Muncul tindak pidana lain seperti munculnya potensi tindak pidana fidusia (mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda jaminan fidusia tanpa ijin tertulis dari lembaga pembiayaan atau penerima fidusia).

"Berdasarkan kejadian ini, kami mengimbau masyarakat Bali agar berhati-hati dalam melakukan transaksi pinjam atau meminjamkan uang karena semua sudah ada aturannya. Jangan tergiur dengan proses yang mudah tapi akhirnya ribet dan merugikan masyarakat. Kalaupun urgent, kami sarankan lakukan pada tempat yang resmi dan berijin, seperti  LPD, Bumdes, bank pemerintah ataupun bank dan koperasi yang sudah berijin dari pemerintah dan OJK. Selain bunga rendah jaminan juga aman karena diasuransikan," pungkasnya.

wartawan
RAY
Category

Bupati Sanjaya Ajak Masyarakat Peduli Fasilitas Umum melalui Jumat Bersih

balitribune.co.id | Tabanan — Dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., memimpin langsung pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih yang berlangsung di Lapangan Alit Saputra, Tabanan, Jumat (25/4).

Baca Selengkapnya icon click

Pupuk Indonesia Menekankan Pentingnya Langkah Fundamental Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

balitribune.co.id | Denpasar - Saat forum industri pupuk terbesar di Asia yang berlangsung di Bali yang mempertemukan pelaku usaha, asosiasi, dan pemerintah dari berbagai negara, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi menyampaikan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas negara untuk menjawab tantangan krisis pangan global, disrupsi rantai pasok dan perubahan iklim.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Lindungi Pekerja Program MBG, BPJAMSOSTEK dan Badan Gizi Nasional Menandatangani Nota Kesepahaman

balitribune.co.id | Gianyar - Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa, program Pemenuhan Gizi Nasional atau Makan Bergizi Gratis (MBG) secara tidak langsung juga mampu menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click

Slang Regulator Bocor, Warung Bakso di Kaba-Kaba Kebakaran

balitribune.co.oid | Tabanan – Sebuah warung bakso di Banjar Dauh Yeh, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, kebakaran pada Kamis (24/4) siang.

Meski tidak sampai mengakibatkan korban jiwa, kebakaran yang terjadi sekitar pukul 12.00 Wita di pinggir jalan raya Kaba-Kaba itu menimbulkan kerugian materi sekitar Rp 15 juta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sisa Hari Raya Galungan, Volume Sampah di Badung Naik 15 Persen

balitribune.co.id | Mangupura - Volume sampah di Kabupaten Badung mengalami peningkatan pada Hari Raya Galungan.  Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung mencatat peningkatan volume sampah mencapai 15 persen dari hari biasanya. Selama dua hari terakhir truk sampah mikik DLHK Badung bahkan telah mengangkut sebanyak 620 ton sampah. 

Baca Selengkapnya icon click

Gerakan Wisata Bersih Momentum Memperkuat Aspek Kebersihan dan Keberlanjutan

balitribune.co.id | Denpasar - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana meyakini Gerakan Wisata Bersih (GWB) dapat menjadi momentum untuk memperkuat aspek kebersihan dan keberlanjutan destinasi wisata di Indonesia.

"Saya percaya, Gerakan Wisata Bersih dapat menjadi sebuah langkah untuk menjawab tantangan besar dalam menjaga kebersihan, kelestarian, dan keberlanjutan destinasi wisata kita,” ujarnya dalam siaran persnya, Kamis (24/4).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.