Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Prajurit Korem 163/Wira Satya Harus Miliki 5 Kemampuan Teritorial

netralitas
Kolonel Arh I Gede Widiyana, SH.

BALI TRIBUNE - DANREM 163/Wira Satya Kolonel Arh I Gede Widiyana, SH., menegaskan, setiap prajurit TNI Aangkatan Darat (AD), termasuk prajurit Korem 163/Wira Satya harus memiliki lima kemampuan teritorial, salah satunya adalah kemampuan komunikasi sosial (komsos).

“Komunikasi sosial atau komsos sebagai salah satu metode pembinaan teritorial atau binter merupakan hal penting untuk memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi kepada segenap komponen bangsa, guna meningkatkan partisipasi dalam konteks pertahanan negara serta mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat,” ujar Kolonel Gede Widiyana, saat memberikan arahan pada pembukaan kegiatan bertajuk “Peningkatan Kemampuan Komsos Prajurit TA 2018” di Aula Makorem 163/Wira Satya, Denpasar, Senin (5/3).


Penjelasan Danrem itu sesuai dengan ketentuan Undang Undang (UU) RI Nomor: 34/Tahun 2004 Tentang TNI, bahwa tugas pokok TNI, termasuk TNI AD sebagai bagian integral dari TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut dijabarkan dalam tugas operasi militer  perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).


Dalam OMSP, salah satunya adalah melaksanakan tugas memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta (Sishanta). "Implementasi tugas pemberdayaan wilayah pertahanan tersebut melalui pembinaan teritorial atau binter yang juga menjadi salah satu fungsi utama dari TNI AD," kata Danrem.


Binter kata Danrem, tidak hanya menjadi tugas satuan, tetapi merupakan jati diri yang melekat pada setiap prajurit TNI AD yang dilaksanakan dalam tugas sehari-hari. Dalam berinteraksi dengan seluruh komponen bangsa, baik itu dengan aparat pemerintah, rakyat, dan komponen lainnya, maka setiap prajurit TNI AD harus memiliki lima kemampuan territorial, salah satu diantaranya adalah komsos.


Dengan berkomunikasi sosial setiap prajurit dituntut memiliki kemampuan yang baik dan fleksibel untuk bergaul dengan masyarakat, sehingga apa yang menjadi tugas pokok dan keinginan yang terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi pemahaman yang sama bagi seluruh komponen bangsa. “Sebagai insan territorial, maka kita harus bisa menjaga komunikasi yang baik dengan rakyat, terlebih bisa membantu apa yang menjadi kesulitan rakyat. Kehadiran prajurit TNI ada manfaat dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” harap Danrem.


Para peserta yang terdiri dari personel militer dan jajaran Balak Aju korem 163/Wira Satya juga mendapatkan pembekalan materi dari Kasi Teritorial Korem 163/Wira Satya Mayor Inf Frandi Siboro tentang teknik peningkatan kemampuan komsos. Serta pembekalan tentang netralitas TNI menghadapi tahun politik 2018 dan 2019 yang disampaikan Pasi Wanwil Staf Teritorial Korem 163/Wira Satya Kapten Inf I Made Mustika, mantan Pasiter Kodim 1611/Badung.

wartawan
Redaksi
Category

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.