balitribune.co.id | Bangli - Dari hasil pendataan, ternyata puluhan Badan Usaha (BU) di Kabupaten Bangli menunggak iuran Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). BPJS Kesehatan Cabang Klungkung yang mewilayahi Kabupaten Bangli secara intensif melakukan pendekatan terhadap para penunggak. Selain itu BPJS juga gandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli untuk menuntaskan masalah tunggakan ini.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung Elly Widiani mengatakan, mengacu Perpres no 86 tahun 2020 Badan Usaha memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta JKN serta membayar iuran tersebut. Namun realita masih ada BU yang belum patuh dalam pembayaran iuran.
Menurut wanita asal Buleleng ini, dari hasil pendataan yang dilakukan hingga 10 Juni ada 40 BU yang menunggak pembayaran iuran. "Dari 40 BU tersebut nilai tunggakan Rp 59.638.622,“ sebutnya, Rabu (15/6).
Kata Elly Widiani, sejatinya untuk wilayah kabupaten Bangli ada sekitar 600-an BU, namun hampir sebagian besar tergolong usaha kecil. ”Banyak faktor yang menyebabkan BU menunggak, diantaranya karena tidak mampu membayar dan kurangnya kesadaran pemilik usaha membayar iuran untuk karyawan,” ungkapnya.
Pihaknya berharap agar BU patuh dalam mendaftarkan pekerja, patuh dalam memberikan data dan patuh dalam membayar iuran. "Kepatuhan dalam memberikan data ini, jumlah pekerja yang ada dan didaftarkan sesuai. Jangan sampai pekerja banyak namun didaftarkan hanya segelintir orang saja," harapnya
Dari hasil pemantauan di lapangan, pihaknya menemukan banyak yang berstatus pekerja justru mendaftar lewat desa agar bisa menjadi peserta JKN-KIS dengan dibiaya oleh pemerintah. Disinggung langkah BPJS ksehatan dalam menangani peserta yang menunggak khusus BU, Elly Widiani mengatakan pihaknya secara intensif melakukan pendekatan dengan BU. Selain itu pihaknya juga menggandeng Kejari Bangli. “Bagi BU yang membandel bisa dikenakan saksi dicabut ijin usahanya, tentu untuk efektifkan pengenaan saksi kami akan koordinasi dengan pemerintah daerah,” tegasnya.
