Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Raja Ampat, Dari Surga Menjadi Neraka

hans Itta
Bali Tribune / Hans Itta - Wartawan Bali Tribune.

balitribune.co.id | Raja Ampat, sebuah “surga di bumi” yang terletak di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia, memang dikenal karena keindahan alam dan biodiversitas lautnya yang luar biasa. Raja Ampat sering disebut sebagai "surga di bumi" karena keindahan alam yang menyegarkan hati dan jiwa. 

Raja Ampat memiliki terumbu karang yang indah dan beragam membuatnya menjadi surga bagi penyelam dan pencinta laut. Raja Ampat punya keragaman hayati laut yang tinggi, dengan banyak spesies ikan dan biota laut lainnya yang unik dan langka. Raja Ampat memiliki pemandangan alam yang spektakuler, dengan perpaduan antara laut, daratan, dan pegunungan yang indah. Raja Ampat masih memiliki keaslian alam yang tinggi. 

Raja Ampat memiliki budaya lokal yang kaya dan unik, dengan masyarakat adat yang masih mempertahankan tradisi dan cara hidup mereka. Raja Ampat memiliki potensi wisata bahari yang besar, dengan kegiatan seperti snorkeling, diving, dan berlayar yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Dengan keindahan alam, keunikan, dan potensi wisata yang dimilikinya, Raja Ampat pada akhirnya dibaptis sebagai "surga di bumi" bagi umat manusia.

Hari-hari ini, Raja Ampat jadi buah bibir, jadi topik perdebatan dan diskusi, pro dan kontra, bahkan jadi sorotan publik, baik dari para pemerhati lingkungan hidup dan masyarakat adat setempat yang bersuara lantang mendesak pemerintah segera menghentikan kegiatan tambang nikel di Raja Ampat. Gelombang protes itu terus digemakan karena publik telah menyaksikan dengan mata telanjang tentang tingkat kerusakan lingkungan di Raja Ampat yang sangat parah. Ribuan hektar hutan digunduli, permukaan tanah menjadi tandus dan berlubang-lubang,  ancaman banjir bandang pun pasti segera datang dan akan melumat apa saja di permukaan.

Endingnya, setelah kekayaan perut bumi itu habis dieksploitasi maka yang tersisa dan bisa dinikmati oleh masyarakat lokal adalah penderitaan, kemiskinan, kebodohan, dan kemelaratan serta tangisan pilu yang berbalut duka lara atas hilangnya “surga di bumi” karena berubah menjadi “neraka” yang membawa petaka bagi manusia. Warga masyarakat adat otomatis yang akan menjadi korban dari kengerian bencana lingkungan sebagai akibat kerakusan manusia. 

Dampak lain adalah  aktivitas pertambangan dapat merusak habitat alami dan mengancam keanekaragaman hayati di Raja Ampat. Proses pertambangan dapat menghasilkan limbah yang dapat mencemari air dan mengancam kehidupan laut. Demikian juga aktivitas pertambangan dapat menyebabkan kerusakan tanah dan mengurangi kesuburan tanah. Penebangan hutan dan eksploitasi sumber daya alam lainnya telah mengancam keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem.

Di satu sisi, sikap pemerintah Pusat dan Daerah sepertinya satu koor. Pemerintah tampak seperti kurang mendengarkan jeritan suara rakyat dan keprihatinan masyarakat pemerhati lingkungan. Pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha tambang nikel dan membiarkan kerusakaan lingungan serta mengabaikan suara rakyat. Padahal, Pemerintah mestinya perlu mengatur kebijakan yang jelas dan konsisten tentang pengelolaan aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Demikian pula masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan kepentingan mereka terwakili. Selain itu, pengawasan yang ketat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Sementara kebijakan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan investasi daripada kesejahteraan dan hak-hak masyarakat lokal. Pemerintah sepertinya setengah hati dalam menjaga kelestarian lingkungan di Raja Ampat karena mereka lebih mementingkan ekonomi dan investasi. 

Kebijakan atau keputusan Pemerintah yang tidak sepenuhnya jelas atau tidak konsisten dalam mengatur atau mengelola aktivitas pertambangan nikel di daerah tersebut malah membawa implikasi: masyarakat lokal mungkin merasa tidak percaya pada pemerintah atau pihak yang berwenang jika perintah setengah hati tidak memberikan kepastian tentang bagaimana aktivitas pertambangan akan dikelola. Ketidakpastian dapat menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat lokal tentang dampak aktivitas pertambangan terhadap kehidupan mereka.

Nah, harapan untuk masa depan Raja Ampat dapat tetap menjadi surga bagi keanekaragaman hayati dan keindahan alam jika kita semua bekerja sama untuk melestarikannya. Dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, Raja Ampat dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. 

Raja Ampat memang perlu dilindungi dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Karena tambang nikel menghancurkan keindahan Raja Ampat. Tambang nikel memang dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Aktivitas pertambangan dapat menyebabkan konflik dengan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan mereka. 

Raja Ampat dapat tetap menjadi surga bagi keanekaragaman hayati dan keindahan alam jika pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, masyarakat lokal dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik tanpa mengorbankan keindahan alam Raja Ampat. Dengan pengelolaan Raja Ampat yang serampangan so pasti akan membawa dampak serius bagi kelestarian alam dan lingkungannya serta kehidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, ayo, mari jaga dan lestarikan Raja Ampat, surga di timur jangan tercemar dan berubah jadi “neraka” akibat keserakahan manusia.

wartawan
Hans Itta
Category

Dewan Bangli Soroti Jalan Rusak di Desa Kintamani

balitribune.co.id | Bangli - Kondisi beberapa ruas jalan kabupaten di Kecamatan Kintamani khususnya di Desa Kintamani dalam kondisi rusak parah. Kerusakan infrastruktur jalan tersebut sudah berlangsung sejak empat tahun terakhir. Sejauh ini belum ada langkah konkrit pemerintah daerah dalam upaya melakukan perbaikan.  Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Bangli, I Wayan Sutama kepada media, Senin (21/7).

Baca Selengkapnya icon click

APBD Perubahan Bangli 2025 Dirancang Naik Rp 46 Miliar

balitribune.co.id | Bangli - Rapat Paripurna DPRD Bangli dengan agenda Penyampaian APBD Perubahan 2025, digelar pada Senin (21/7) Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, I Ketut Suastika dan dihadiri Wakil Bupati Bangli, anggota DPRD Kabupaten Bangli, PLT Sekwan, pimpinan OPD di lingkungan Kabupaten Bangli, dan pimpinan BUMD Kabupaten Bangli.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Target PAD Bangli Alami Penurunan, Fraksi Golkar Desak Pemkab Gali Potensi

balitribune.co.id | Bangli - Pascarancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disampaikan eksekutif, kalangan DPRD Bangli justru menemukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli mengalami penurunan dari Rp 307,4 miliar menjadi Rp303,4 miliar. Temuan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi DPRD Bangli saat Rapat Paripurna DPRD Bangli, Senin (21/7).

Baca Selengkapnya icon click

Wawali Arya Wibawa Resmikan Kopdes Tegal Harum, Selaras Program Nasional 80.000 Kopdes Merah Putih

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar turut ambil bagian dalam peresmian serentak Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertepatan dengan Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78, Senin (21/7), yang berlangsung secara hybrid dari Bentangan, Klaten, Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gandeng BPD Bali, Pemkab Badung Sosialisasikan Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

balitribune.co.id | Mangupura - Sekretaris Daerah Kabupaten Badung lB. Surya Suamba membuka kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerta Gosana Puspem Badung, Senin (21/7) dihadiri oleh PA/KPA (pemegang KKPD), PPK-SKPD, PPTK, Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu masing-masing OPD di Lingkup Pemkab Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Tolak Penggusuran, Warga Pantai Bingin: Kami Minta Waktu, Bukan Konflik

balitribune.co.id | Mangupura - Puluhan pemilik warung dan restoran di kawasan pesisir Pantai Bingin, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, menolak penggusuran bangunan usaha mereka. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Badung memberikan waktu minimal lima hingga sepuluh tahun untuk tetap mengelola kawasan tersebut secara resmi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.