Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Raker dengan Kadinkes, Kadisdikpora dan Direktur RSD Mangusada), Komisi IV Sorot Masalah Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Bali Tribune/RAKER - Komisi IV DPRD Badung saat Raker dengan Kadinkes, Kadisdikpora dan Direktur RSD Mangusada membahas program-program kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Badung, Rabu (5/10).



balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat kerja (Raker) dengan jajaran eksekutif di Gedung Dewan, Rabu (5/10). Raker yang dipimpin Ketua Komisi IV I Wayan Suwardana itu secara khusus membahas kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di Gumi Keris.
 
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV Ni Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi bersama anggota I Wayan Edy Sanjaya, Gede Aryantha dan Made Sumerta.
 
Sementara dari eksekutif hadir Kadis Kesehatan dr Padma Puspita, Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga I Gusti Made Dwipayana dan Direktur RSD Mangusada dr Wayan Darta.
 
Ketua Komisi IV I Wayan Suwardana menyatakan Raker ini sangat penting lantaran menyangkut hak dasar masyarakat yakni masalah kesehatan dan pendidikan. Pihaknya berharap Diskes, RSD Mangusada dan Disdikpora yang menggawangi masalah ini benar-benar memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Badung.
 
Masalah kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar masyarakat, makanya kami memandang penting untuk duduk bersama dengan OPD terkait untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di bidang kesehatan dan pendidikan, ujarnya.
 
Lebih lanjut anggota Wayan Edy Sanjaya Edy Sanjaya menyebut ada sejumlah permasalahan yang ingin ditanyakan Dewan, diantaranya terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Dimana kata dia, Badung juga mendapat jatah perekrutan P3K untuk tenaga kesehatan. 
 
Kalau benar ada P3K untuk tenaga medis, lantas tenaga kontrak yang sudah ada bagaimana? tanya Edy Sanjaya.
 
Pihaknya pun berharap pengangkatan P3K ini tidak mengabaikan tenaga kontrak yang sudah terlanjur direkrut oleh Pemkab Badung. 
 
Kalau bisa kami mohon tenaga kontrak yang ada ini diperjuangkan juga, kalau bisa biar diprioritaskan juga, kata politisi PDIP ini.
 
Hal senada juga disampaikan rekannya Rara Hita Sukma Dewa. Namun, srikandi PDIP asal Lukluk, Mengwi ini, lebih banyak menyoroti masalah kualitas pelayanan Puskesmas, Pustu, dan tenaga KBS serta Jumantik yang ada di Badung. Menurutnya, pelayanan dari para petugas tersebut masih kurang. Ia bahkan menyebut petugas Jumantik antara ada dan tidak ada.
 
Ada keluhan dari masyarakat, KBS kadang-kadang tidak berfungsi saat dibutuhkan. Begitu juga petugas Jumantik. Tolong ini dipertegas lagi sistem kerja mereka, jangan sampai KBS sopir tidak ada, atau ban mobilnya kempes, ungkap Rara Hita.
 
Sementara untuk Made Sumerta, pihaknya lebih banyak menyoroti masalah rencana pembangunan rumah sakit di Badung selatan. Menurut dia, RS di Kecamatan Kuta Selatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
 
Lagi kami mempertanyakan masalah realisasi RS di Kuta selatan. RS ini sangat penting, karena jarak kami ke RSD Mangusada sangat jauh, belum lagi macet, katanya.
 
Kalau memang RS belum bisa dibangun di Badung selatan politisi PDIP yang juga Bendesa Adat Pecatu ini meminta pemerintah mengoptimalkan Puskesmas agar bisa melayani rawat inap. Kalau memang belum bisa (bangun RS) Puskesmasnya rawat inap 24 jam. Karena masyarakat kami kesulitan untuk dapat layanan rawat inap, tegas Sumerta.
 
Menanggapi hal itu, Kadiskes Badung dr Padma Puspita menyatakan bahwa pihaknya masih terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan. Pihaknya juga terus melakukan pembenahan ke internal baik dilingkungan Puskesmas maupun Pustu.
 
Kalau ada keluhan masalah pelayanan tolong sampaikan ke kami, kami akan catat dan tindaklanjut. Terus terang kami memang sedang berbenah, baik kualitas maupun sarana dan prasarana, katanya, sembari menyebut untuk pelayanan kesehatan, masyarakat Badung saat ini bisa menikmati program Krama Badung Sehat (KBS) di 13 Puskesmas dan RSD Mangusada.
 
Kemudian mengenai pengangkatan P3K untuk tenaga media, dr Padma menyebut sejauh ini pihaknya belum menerima Juklak maupun Juknis dari pusat. Jadi pihaknya belum bisa berkomentar banyak. 
 
Soal pengangkatan P3K kami masih menunggu arahan pusat, apakah tenaga kontrak bisa tetap lanjut atau masuk outshorcing, jelasnya.
 
Selanjutnya mengenai bidang pendidikan, Komisi IV pada kesempatan itu juga membahas masalah program-program yang dilaksanakan Disdikpora Badung. Salah satu yang paling ditekankan adalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak di Gumi Keris. 
wartawan
ANA
Category

Batalkan Putusan PN Singaraja, MA Vonis Terdakwa Kasus Penusukan 3 Tahun Penjara

balitribune.co.id | Singaraja - Upaya hukum Kasasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng atas kasus pembunuhan di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, dengan terdakwa I Wayan Suarjana alias Jana (46), dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Melalui putusannya MA menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Suarjana setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pembunuhan.

Baca Selengkapnya icon click

BKSAP DPR RI Kunjungi Pemkot Denpasar, Bahas Waste Management dan Quality Tourism

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar, memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas pariwisata. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK, PPATK dan BSSN Sepakat Jaga Integritas Sektor Jasa Keuangan

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) menyepakati perjanjian kerja sama terpisah dalam memperkuat sinergi untuk menjaga integritas dan keamanan sektor jasa keuangan.

Baca Selengkapnya icon click

Desa Adat Bongan Puseh Berharap Tradisi Mesuryak Kian Lestari

balitribune.co.id | Tabanan - Desa Adat Bongan Puseh berharap tradisi Mesuryak kian lestari setelah ditetapkan sebagai warisan budaya tidak benda (WBTB) oleh Pemerintah Pusat pada 15 Oktober 2025 lalu.

Selain terpelihara kelestariannya, tradisi Mesuryak yang sebagian besar dilaksanakan warga Desa Adat Bongan Puseh, bisa dikemas menjadi suatu atraksi budaya untuk kepentingan diversifikasi wisata di Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Alas Kedaton “Panen” Turis

balitribune.co.id | Tabanan - Galungan dan Kuningan, menjadi waktu sangat berharga bagi Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata (DTW) Alas Kedaton di Desa Kukuh, Kecamatan Marga. Di momen itu, terutama Umanis Galungan, objek wisata alam berupa hutan yang menjadi habitat kawanan monyet ini banyak dikunjungi turis baik domestik maupun mancanegara.

Baca Selengkapnya icon click

DJP Bali Catat Kinerja Positif Penerimaan Pajak Tumbuh 10,32 Persen

balitribune.co.id | Denpasar - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025. Hingga Oktober, penerimaan pajak berhasil dihimpun sebesar Rp13,07 triliun, atau 72,68% dari total target tahunan yang dipatok Rp17,99 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.