Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Rapat Paripurna DPRD Karangasem, Seluruh Fraksi Setujui Dua Ranperda Dibahas Lebih Lanjut

Bali Tribune/ PARIPURNA - Rapat paripurna DPRD Karangasem dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua mamteri Ranperda yang diajukan eksekutif.


balitribune.co.id | Amlapura  - DPRD Karangasem, Senin (14/6/2021) menggelar  rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap dua materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masing-masing Ranperda RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
 
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika tersebut dihadiri oleh seluruh anggota fraksi-fraksi di dewan serta Bupati Karangasem, I Gede Dana serta seluruh OPD di lingkungan Pemkab Karangasem. Dimana dalam pemandangan umumnya terhadap dua Ranperda tersebut, hampir seluruh fraksi-fraksi di DPRD Karangasem menyetujui dan dapat menerima kedua Ranperda itu untuk dinahas lebih lanjut.
 
Fraksi PDIP melalui pembicaranya I Gede Parwata menyampaikan jika fraksi PDIP sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah daerah dan mendukung  dua ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut. “Dari pencermatan kami terkait dua materi Ranperda tersebut, kami fraksi PDI Perjuangan akan mendukung sepenuhnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang berfokus kepada tujuan mensejahterakan dan pembangunan masyarakat Karangasem. Dan pada prinsipnya kami dapat menerima untuk dibahas lebih lanjut sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tegas Gede Parwata.
 
Ni Putu Sriani anggota fraksi Catur Warna dalam pemandangan umumnya menyampaikan jika pada prinsipnya fraksi Catur Warna Karangasem juga mendukung kebijakan  pemerintah yang berfokus kepada tujuan mensejahterakan dan pembangunan masyarakat Karangasem. “Pemerintah Daerah harus lebih fokus dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, Investasi dan Kesehatan walaupun di masa pandemi ini,” ujar Sriani.
 
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menurutnya diperlukannya adanya investasi untuk mengembangkan potensi yang ada, sekaligus akan membuka usaha-usaha baru dan menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk itu perlu kajian terhadap potensi-potensi wilayah yang memerlukan investasi. Dalam hal penanggulangan kemiskinan hendaknya Pemerintah lebih fokus menyentuh faktor-faktor penyebab kemiskinan yang mendasar dengan mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi program-program kegiatan yang ada.
 
Fraksi Nasdem dalam pemandangan umummnya juga dapat menerima dan menyetujui agar kedua Ranperda tersebut bisa dibahas lebih lanjut, sementara Fraksi Gerindra juga dalam pemandangan umumnya banyak memberikan usul dan sa ran, diantaranya meminta kepada Pemkab Karangasem bisa meningkatkan lagi usaha-usaha baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi dalam rangka peningkatan PAD khususnya di sektor pajak Galian C.
 
“Refocusing anggaran baik yang sudah dan akan dilakukan harus benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Karangasem, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu,” lugas I Made Dondo Wijaya, anggota Fraksi Gerindra yang membacakan pemandangan umum.
 
 Lanjut Fraksi Gerindra juga mengusulkan agar pihak eksekutif bisa membuat program yang produkif dan fokus pada penanganan Covid-19, sertta program pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi. Ags/ADV
==**
wartawan
AGS
Category

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Bangli Terima Penyampaian 2 Raperda dari Eksekutif

balitribune.co.id | Bangli - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli menggelar Rapat Paripurna bersama Eksekutif (Pemkab) Bangli terkait penyampian 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni, Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) semesta Berencana Bangli tahun 2025-2029, pada Selasa (2/7)

Baca Selengkapnya icon click

Serikat Pekerja Pariwisata Minta Pemerintah Mengkaji Rencana Pelaksanaan KRIS Satu Ruang Perawatan

balitribune.co.id | Badung - Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSP Par) SPSI Kabupaten Badung mendesak pemerintah untuk mengkaji kembali rencana pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang menyeragamkan ruang perawatan di rumah sakit menjadi satu kelas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.