balitribune.co.id | Mangupura - Menuntaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022, Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (15/21). Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata didamping Wakil Ketua II, Made Sunarta. Hadir Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa dan sejumlah pimpinan OPD serta jajaran anggota DPRD Badung.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, RAPBD Badung awalnya dirancang sebesar Rp 2,9 triliun lebih. Namun, dalam rapat bersama tersebut masih belum menemukan kesepakatan. "Perlu dilakukan kajian lebih dalam, menurut pandangan eksekutif ada penurunan pendapatan Rp. 54 miliar lantaran dana transfer yang berkurang artinya disatu sisi ada transfer naik kurang lebih Rp 25 miliar, tetapi di satu sisi ada pergeseran nomenklatur sehingga pendapatan lain-lain itu dikosongkan," terangnya.

Parwata menjelaskan, sebelumnya pendapatan lain-lain dirancang sebesar Rp. 88 miliar tapi oleh pemerintah dihilangkan karena nomenklaturnya sudah bergeser menjadi dana transfer yang dimasukkan ke pendapatan daerah. RAPBD yang dirancang Rp. 2,9 triliun lebih merupakan hasil penjumlahan semua pendapatan, namun karena pendapatan tersebut dihilangkan menjadi minus Rp 54 miliar. Kemudian RAPBD 2022 dirancang turun menjadi Rp 2,8 triliun.

"Tetapi Dewan memberikan keyakinan bahwa masih ada beberapa ruang untuk dioptimalkan untuk menambahkan pendapatan. Memang dari hotel kecil, tapi dari restoran ada kemungkinan pendapatan besar naik. Bisa juga dari yang lainnya seperti BPHTB, bunga bank," jelas Parwata.

Jika pihaknya melihat tren pendapatan Badung September-November 2021 sudah ada kenaikan. Namun, pemerintah masih pesimis pendapatan tidak akam tercapai. Sekarang Dewan memberikan atmosfer yang positif supaya ada keberanian untuk melakukan peningkatan pendapatan. Karena lanjut Parwata, secara obyektif indikator untuk menaikkan pendapatan itu masih memungkinkan.

"Yang dulu BPHTB kita estimasi Rp 31 miliar sekarang sudah menjadi Rp 69 miliar perbulan. Kalau itu misalkan ditambahkan Rp 69 miliar waktu tersisa dua bulan, artinya masih ada peluang Rp 130 miliar belum optimalisasi pendapatan dari restoran. Jadi kalau saya estimasikan tadi masih ada ruang Rp 100-150 miliar masih memungkinkan," paparnya.

Oleh karena itu dalam rapat berikutnya, pihaknya meminta menjabarkan kebijakan-kebijakan strategis yang dilakukan oleh DPRD. Supaya lembaga Dewan ini melaksanakan tugasnya secara maksimal. Kemudian, strategi pemerintah untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya memfasilitasi masyarakat.

"Yang strategis yang mana? Yang prioritas yang mana? Ini kita kaji bersama-sama. Kesepakatan ini yang harus kita cari bersama-sama. Kebutuhan lembaga ini akan kita optimalkan sehingga sistem kerja pemerintah dan DPRD juga optimal. Kita tunjukkan DPRD bekerja penuh hati untuk masyarakat kedepan," kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan itu.