Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Rencana Pembangunan Reservoar PDAM Diprotes

I Wayan Subagan

Bangli, Bali Tribune

 Warga Dusun Bangkian Sidem Desa Bangbang, Tembuku, Bangli melakukan protes terhadap rencana pembanguan reservoar di Tukad Bubuh oleh PDAM Klungkung. Protes ini muncul karena masyarakat takut jika pembangunan itu terlaksana akan mengancam kelangsungan air subak dan juga air bersih bagi warga Bangkian Sidem dan Pantunan.

Tokoh masyarakat Dusun Bangkian Sidem, I Wayan Subagan, Minggu (10/4) mengatakan, memang santer terdengar berita kalau PDAM Klungkung akan mencari sumber mata air dan langsung membangun reservoar di Tukad Bubuh yang secara geografis masuk wilayah Kabupaten Bangli.

 Menurut Subagan yang juga anggota DPRD Bangli ini, sejatinya protes tidak akan muncul jika rencana pembangunan itu tidak melewati sumber air yang kini digunakan oleh warga untuk kepentingan pertanian dan juga untuk menggerakkan kincir pelontar air untuk air bersih.

“Masyarakat kami tidak akan protes jika pencarian sumber mata air tidak sampai di hulu, yang ditakutkan warga jika mata air yang dicari sampai di hulu akan berimbas pada kecilnya air subak dan juga mengancam keberadaan kincir pelontar  air bersih,” katanya.

 Selain itu sampai saat ini pihak Pemkab Klungkung belum pernah mengutarakan atau menyampaikan rencana tersebut sehingga membuat masyarakat resah. “Kami berharap ada semacam pertemuan terlebih dahulu sebelum rencana itu dilaksanakan, ini penting dilakukan guna menghindari terjadinya gesekan di kemudian hari,” ujar Subagan.

wartawan
Agung Samudra

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.