Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Rugi Ratusan Juta, Petani Buleleng Menjerit

petani
Bali Tribune / PERTANIAN - Lahan pertanian jagung yang dibiarkan terbengkalai tidak dipanen akibat harganya tidak sebanding dengan modal yang mereka keluarkan.

balitribune.co.id | Singaraja - Program ketahanan pangan pemerintah ternyata belum menyentuh kepentingan kaum petani secara keseluruhan. Buktinya, ratusan petani di Buleleng menjerit setelah hasil panen mereka terbuang percuma akibat tidak terserap pasar. 

Panen raya jagung yang diharapkan dapat memberikan keuntungan ternyata isapan jempol belaka. Selain harga jatuh, tanaman jagung nyaris tidak bisa dipanen akibat tidak ada pembeli. Petani pun akhirnya gigit jari dan menumpahkan kekesalannya kepada pemerintah yang dianggap tidak becus menggarap sektor pertanian.

Informasi dilapangan menyebutkan, lokasi tanaman jagung seluas 60 hektar di Buleleng barat terutama di Kecamatan Gerokgak tidak terserap pasar akibat pengusaha yang biasa membeli jagung menolak untuk membeli. Alasannya selain harga jatuh para pengusaha pakan ternak tidak lagi beroperasi akibat pabriknya tutup.

“Para petani menangis akibat rugi ratusan juta karena saat panen jagungnya tidak ada yang membeli. Mereka terpaksa menjual dengan harga dibawah pasar atau terpaksa dipanen kemudian ditimbun dirumah,” kata Ketua Serikat Petani Buleleng  M. Rasyid, Minggu (13/4).

Ia menyebutkan, harga jagung yang biasa mereka jual sekitar Rp 8 juta/ 30 are luas tanaman jagung kini tidak lagi bisa dijual akibat minimnya minat pasar membeli jagung. Menurutnya, saat ini harga jual yang ditawarkan sebesar Rp 5.000/kg, itu pun tetap tidak ada pembeli. Kondisi itu menyebabkan petani pasrah dan memilih membiarkan tanaman jagungnya tanpa dipanen.

“Dengan kondisi itu para petani tentu rugi. Mereka berhitung soal bayar cicilan bank karena sebagian dari mereka ada yang menggunakan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pembiayaan,” imbuhnya.

Menurut dia, para pengusaha yang biasa membeli jagung hasil panen mereka sudah tidak membeli lagi. Penyebabnya, harga jagung selain anjlok, pengusaha pakan ternak pabriknya banyak yang tidak beroperasi lagi akibat melemahnya kondisi ekonomi.

“Informasi dari pengusaha yang biasa membeli jagung, banyak pabrik pakan dengan jagung sebagai bahan utama sudah pada tidak beroperasi. Dan itu menjadi penyebab jagung petani tidak terserap pasar,“ kata Rasyid.

Ia juga mengatakan, pemerintah telah memutuskan tahun 2025 tidak lagi impor jagung untuk pakan ternak. Hal itu dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hanya saja, kondisi yang petani hadapi saat ini menjadi ironi karena jagung petani tidak terserap pasar.

Melihat kondisi itu, Rasyid yang pernah di undang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pada Hari Tani beberapa waktu lalu, berharap agar Nasib petani benar-benar diperhatikan. Terlebih dengan adanya program ketahahan pangan Presiden Prabowo jangan sampai hanya  menjadi obyek kepentingan sesaat yang justru semakin membuat terpuruk nasib petani.

“Menteri pertanian dan pihak terkait hingga pemerintahan terbawah hendaknya benar-benar meperhatikan nasib dan kebutuhan petani. Karena program ketahanan pangan pemerintah nasibnya ada dipetani,” tandasnya.

wartawan
CHA
Category

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.