Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sekda Buleleng Ingatkan Netralitas ASN dan Non-ASN

Bali Tribune/ Sekda Buleleng Gede Suyasa.

Balitribune.co.id | Singaraja - Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa selaku Ketua Tim Penegakan Disiplin dan Penilaian Kinerja kembali mengingatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga non-ASN jelang Pemilu Serentak tahun 2024. “Saya sudah berulang kali menegaskan kepada para pegawai, baik itu ASN maupun non-ASN untuk tetap netral dalam Pemilu tahun ini,” ujarnya saat ditemui di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Selasa (6/2/2024).

 

Suyasa menjelaskan netralitas ASN dalam Pemilu Serentak 2024 sudah selalu didengungkan pada berbagai kesempatan. Termasuk saat apel-apel yang melibatkan aparatur didalamnya seperti apel bulanan, mingguan, apel krida, ataupun apel kerja. Selain ASN baik itu Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga non-ASN atau tenaga kontrak juga harus menjaga netralitasnya. “Selama mereka menerima gaji atau upah dari APBD, maka mereka wajib menjaga netralitas,” jelasnya.

 

Mengenai netralitas aparatur, sejauh ini ada satu orang tenaga kontrak dan satu orang PNS yang dijatuhi sanksi. Tenaga kontrak yang melanggar netralitas langsung dijatuhi sanksi teguran tertulis oleh pimpinan perangkat daerah dimana ia bekerja. Tenaga kontrak tersebut terbukti mengunggah foto ke media sosial bersama calon legislatif (caleg) dan berpose menunjukkan dukungan terhadap caleg tersebut.

 

Pelaporan dilakukan langsung ke pimpinan perangkat daerah karena yang melakukan perjanjian kerja atau kontrak adalah pimpinan perangkat daerah. “Yang bersangkutan langsung dipanggil oleh pimpinan perangkat daerah. Diberikan teguran tertulis dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulanginya. Unggahan pun langsung dihapus saat itu juga,” kata Suyasa.

 

Untuk oknum PNS, Suyasa mengungkapkan laporan sampai pada Tim Penegakan Disiplin dan Penilaian Kinerja sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buleleng. Rekomendasi Bawaslu menyebutkan yang bersangkutan melanggar pasal 5 huruf n poin 1 dan 2 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Oknum PNS tersebut terlibat kampanye dan menggunakan atribut salah satu pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden.

 

“Itu masuk dalam pelanggaran disiplin sedang. Oleh karena itu, dari tim mengajukan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun. Nanti kepala daerah yang menetapkan,” ungkap Suyasa.

wartawan
HMS
Category

Admin Akun @Kep_alakeluarga Ditangkap Polda Bali, Peras Korban hingga Puluhan Juta

balitribune.co.id | Denpasar - Anggota Direktorat Reserse Siber (Ditresiber) Polda Bali menangkap pengelola akun media sosial @Kep_alakeluarga berinisial RR (27) di Kota Dumai, Riau, pada Sabtu (7/11/2026). Penangkapan ini dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, pemerasan, serta pelanggaran perlindungan data pribadi melalui media sosial.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Siswi SD di Jembrana Jadi Korban Kekerasan Seksual

balitribune.co.id | Negara - Kasus kekerasan seksual terhadap siswi kelas VI SD di Jembrana menjadi perhatian serius. Instansi terkait tengah melakukan langkah pendampingan dan perlindungan kepada korban. UPTD PPA Jembrana terus mempersiapkan pendampingan psikologis serta memastikan terpenuhinya hak pendidikan dan perlindungan korban.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Petani Penggarap Sendang Pasir Lengkapi Data Penguasaan Lahan

balitribune.co.id | Singaraja - Setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi undang-undang, sejumlah persoalan terkait konflik agraria mulai dilakukan pendataan untuk diselesaikan. UU Pengaturan Reforma Agraria sendiri disahkan DPR pada 22 September 2026 dan diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 September 2026.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Status Lahan SMPN 3 Kuta Selatan Belum Tuntas, Desa Adat Targetkan Penyelesaian 2027

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Desa Adat Tanjung Benoa untuk menyelesaikan persoalan status lahan SMP Negeri 3 Kuta Selatan. Kepastian pemanfaatan lahan sekolah tersebut masih menjadi persoalan, termasuk usulan tukar guling dengan lahan milik desa adat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Peringati Hari Pahlawan, Bupati Adi Arnawa Targetkan Pemerataan Akses Pendidikan Masyarakat

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan upacara khidmat dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Ke-81 Tahun 2026 di Lapangan Mangupraja Mandala, Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung, Selasa (10/11/2026).

Baca Selengkapnya icon click

RSUD Giri Asih dan RS Suwiti Siap Layani Pasien BPJS

balitribune.co.id | Mangupura - Penantian masyarakat terhadap beroperasinya rumah sakit milik Pemkab Badung secara penuh di wilayah Abiansemal dan Pelaga diharapkan segera berakhir. Dinas Kesehatan Badung menargetkan RSUD Giri Asih dan RS Suwiti sudah dapat memberikan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan pada November 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.