Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sidak RSU Negara, Dewan Gelar Pertemuan Tertutup

Bali Tribune/ Sejumlah wartawan yang diundang ikut sidak Dewan ke RSU Negara beberapa jam menunggu dilorong Lantai IV RSU Negara hingga akhirnya membubarkan diri.
balitribune.co.id | Negara - Viralnya kejadia keluarga salah satu pasien mengamuk di IGD RSU Negara Senin (2/9) malam, ternyata juga menjadi perhatian kalangan dewan di Jembrana. Belasan Anggota DPRD Kebupaten Jembrana  Kamis (5/9) siang langsung mendatangi RSU milik Pemkab Jembrana ini. Namun menariknya sidak ini justru berlangsung tertutup.
 
Rombongan Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Jembrana ini melakukan pertemuan tertutup bersama Direktur RSU Negara, dr I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata serta sejumlah manajemen RSU Negara lainnya. Bahkan sejumlah wartawan yang hendak meliput sidak, dan masuk ruangan, diminta keluar ruangan ruang rapat lantai IV RSU Negara dan diarahkan menunggu diruangan lain. Hingga selama dua jam menunggu, sekitar pukul 15.00 Wita wartawan belum dibolehkan masuk.
 
Wartawan hanya sempat mengintip dari balik jendela. Lantaran tidak mendapat kepastian belasan wartawan yang menunggu di lorong lantai IV ini akhirnya membubarkan diri. Adanya pertemuan tertutup dari para anggota dewan dan manajemen RSU Negara yang tidak mengundang pertanyan sejumlah wartawan yang memang sengaja diundang mengikuti sidak tersebut. 
 
Bahkan salah seorang wartawan mengaku kecewa dengan undangan sidak tersebut, “Aneh, diundang tetapi tidak boleh masuk. Mestinya kalau memang tertutup, informasikan dari awal,” ujar awak media yang enggan disebutkan namanya ini. 
 
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jembrana, I Ketut Sudiasa yang menemui awak media di Presroom Pemkab Jembrana mengaku terjadi miss komunikasi satu anggotanya yang meminta wartawan keluar saat pertemuan itu. Pihaknya pun meminta maaf dan mengaku tidak ada maksud tertentu.
 
“Kami gelar tertutup, karena banyak unek-unek dari teman-teman terhadap pelayanan RSU Negara. Tidak ada maksud menghalang-halangi wartawan. Tetapi agar tidak melebar, kami ingin memberikan keterangan pers rilis yang menjadi inti dalam pertemuan tadi, di dalam kita tidak ada membahas macam-macam. Kami murni menekankan kepentingan masyarakat, tentang pelayanan RSU Negara” papar politisi PDI P asal Baler Bale Agung, Negara ini.
 
Pihaknya mengaku dalam pertemuan itu menekankan jajaran Pimpinan RSU Negara agar membenahi pelayanan. Pelayanan diminta tidak selalu mengutamakan administrasi. “Potong SOP demi kemanusiaan. Jangan selalu mengutamakan administrasi. Masalah dia bayar atau belum, layani dulu,” jelasnya.
 
Dewan juga meminta pihak Manajemen RSU Negara memaksimalkan pengawasan jajarannya. Selain pengawasan sewaktu-waktu dan CCTV, diharapkan juga dipasang perekaman suara di lokasi-lokasi pelayanan publik. (u)
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Dorong UMKM Bangli "Naik Kelas", DPMPTSP dan Rumah BUMN Telkom Sinergikan Legalitas dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Bangli - Dalam upaya mempercepat transformasi digital dan penguatan legalitas usaha bagi pelaku UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli menggelar kegiatan "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pelatihan Digitalisasi Berbasis Media Sosial".

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Kebut Progres Pembangunan Jalan Lingkar Selatan

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan komitmennya mengatasi kemacetan lalu lintas dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan sebagai penguat utama daya dukung pariwisata. Salah satu proyek strategis yang terus didorong adalah Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mobilitas di wilayah Badung Selatan, pusat pertumbuhan pariwisata Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sebut Penetapan Tersangka Kakanwil BPN Bali 'Ugal-ugalan', GPS Siap Uji Polda Bali di Praperadilan

balitribune.co.id | Denpasar - Tim penasihat hukum Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Bali, I Made Daging, kembali melontarkan kritik keras terhadap dasar hukum penetapan kliennya sebagai tersangka. Bahkan penetapan tersangka oleh penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali itu disebut "ugal - ugalan" dan sarat kepentingan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.