Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sistem Pengelolaan Sampah Surabaya Layak Dipertimbangkan Pemprov Bali

Hidayat Syah (kiri), Kepala Bagian Data dan Publikasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, IB Surja Manuaba

BALI TRIBUNE - Kota Surabaya saat ini tampil bersih dan hijau karena keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengatasi permasalahan sampah plastik yang dihasilkan oleh rumahtangga dan industri. Keberhasilan dalam menata kota dan ruang hijau itu tidak luput dari peran dan komitmen pemerintah dan masyarakat setempat. Ketika melakukan kunjungan kerja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali bersama awak media untuk mengenal lebih dekat sistem pengelolaan sampah Kota Pahlawan Selasa, (17/7) Asisten Administrasi Umum, Pemkot Surabaya, Hidayat Syah membeberkan beberapa hal yang dilakukan untuk menjadikan kota tersebut bersih dan hijau serta nyaman dikunjungi. Kota ini memiliki misi menuju Surabaya lebih baik sebagai kota jasa dan perdagangan yang cerdas, manusiawi, bermartabat, dan berwawasan lingkungan. Maka tidak heran jika Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersikap tegas terhadap masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Kota dengan luas wilayah 347 Kilometer persegi itu memiliki jumlah penduduk sebanyak 3,3 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di kota tersebut sebesar 1,76 persen/tahun. Trennya, semakin tinggi jumlah pertumbuhan penduduk akan berdampak pada permasalahan sampah. Namun saat berkeliling mengunjungi kota ini, dibeberapa destinasi sangat jarang terlihat tumpukan sampah. Hal itu dikarenakan pemerintah setempat telah memiliki sistem pengelolaan sampah yang cukup baik. Menurut Hidayat, Pemkot Surabaya melalui Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mengatasi permasalahan sampah rumahtangga dan industri diantaranya 1 TPA, 100 TPS/Depo, 26 rumah kompos, 177 kendaraan angkut sampah, 15 alat berat, 2 road sweeper, 5 pedestrian scrubber dryer, 2, mini hydraulic excavator, 8 toilet mobil, 20 portable toilet, 31 mesin pencacah sampah, 41 truk tangki air, 14 truck sky walker, 64 mobil pick up, 3 truk bak, dan 31 sepeda motor bak roda tiga. Lebih lanjut dia menjelaskan, pengelolaan sampah di Surabaya secara struktural merupakan tanggungjawab Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Karakter sampah di kota ini didominasi oleh sampah organik sebesar 68,5 persen dan sisanya adalah anorganik seperti plastik, logam, gelas/kaca dan kertas. "Jumlah sampah yang masuk TPA lebih kurang 1.590,57 ton per hari pada 2017 lalu," beber Hidayat. Dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat ini kata dia, pertama, bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk proses reduce, reuse, recycle. Kedua, penanganan sampah dengan penyapuan jalan dan pengangkutan. Ketiga dengan cara penyediaan fasilitas pengurangan sampah seperti rumah kompos dan TPST Super Depo Sutorejo. Keempat, inovasi yakni pengelolaan sampah di Pasar Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Skala Kecil atau PLTSA dan SWAT. Kelima, pemberdayaan masyarakat seperti pengelolaan sampah dari sumbernya, bank sampah, dan lomba-lomba kebersihan. Penanganan sampah yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya setidaknya bisa diterapkan di Pulau Bali sebagai destinasi wisata internasional agar kedepannya terbebas dari permasalahan sampah. Sehingga sampah tersebut tidak menjadi momok yang menakutkan bagi sektor industri pariwisata Bali. Selain itu juga diperlukan dukungan dari masyarakat dan wisatawan untuk menjaga pulau ini terbebas dari isu sampah.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Libur Nataru Berakhir, Ribuan Kendaraan Padati Pelabuhan Padang Bai

balitribune.co.id | Amlapura - Arus penyeberangan di Pelabuhan Padang Bai Karangasem pada puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru berlangsung padat. Pihak ASDP Pelabuhan Padang Bai, Karangasem, mencatat adanya peningkatan arus kendaraan dan penumpang sejak tiga hari jelang puncak arus balik.

Baca Selengkapnya icon click

Relokasi PKL Dauhwaru, Upaya Bupati Jembrana Ciptakan Ketertiban Tanpa Matikan Ekonomi Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Ruas jalan Ngurah Rai di selatan lapangan Dauhwaru, Jembrana yang selama ini kerap dikeluhkan pengguna jalan maupun pejalan kaki akan ditertibkan. Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan dan di atas trotoar di kawasan tersebut akan direlokasi. Relokasi ini pun mendapat respon dari para PKL

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Selesaikan Polemik Tata Ruang Jatiluwih, Sanjaya Beri Sinyal Moratorium Bangunan di Sawah

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, memberikan sinyal terkait rencana penerapan moratorium pembangunan di areal persawahan Jatiluwih.

Langkah ini diambil sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan polemik tata ruang sekaligus menyelamatkan ekonomi warga yang anjlok drastis akibat penyegelan sejumlah tempat usaha.

Baca Selengkapnya icon click

PHDI Kota Denpasar Tolak Wacana Nyepi Pada Tilem Kesanga

balitribune.co.id | Denpasar - Menyikapi wacana yang beredar luas tentang pemindahan Hari Suci Nyepi yang akan dirayakan pada Tilem Kesanga Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar menolak keras wacana tersebut. Penolakan tertuang dalam Surat Pernyataan Parisada Hindu  Dharma Indonesia Kota Denpasar tanggal 1 Januari 2026 dengan Nomor : 12/S.P/A/PHDI.DPS/I/2026 Tentang Isu Pergantian Hari Suci Nyepi Pada Tilem ke Sanga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Resahkan Warga, ODGJ Lempar Tanah Kering ke Pemangku Dievakuasi ke RSJ Bangli

balitribune.co.id | Gianyar - Ulah seorang warga Banjar Taman, Desa Bedulu,  Blahbatuh, terhadap seorang pemangku meresahkan warga. Kejadiannya, Sabtu (3/1) pagi lalu,  saat itu Jero Mangku Marsa (70) jadi korban pelemparan menggunakan tanah kering saat berbelanja di sebuah warung. Pelakunya diketahui INS (55) warga setempat yang diketahui penderita kelaianan kejiwaan.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Desa Dipangkas Besar-besaran, Hasil Musdes Bakal Macet

balitribune.co.id | Singaraja - Sejumlah kepala desa mengeluhkan pemangkasan Dana Desa (DD) secara besar-besaran oleh pemerintah pusat. Mereka khawatir kebijakan itu akan berdampak serius pada pembangunan di desa, terelebih yang sudah dirancang melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Beberapa usulan masyarakat melalui musdes dipastikan sulit bisa diwujudkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.