Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sosialisasi Hukum Persaingan Usaha Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Telekomunikasi

Bali Tribune / PENGADAAN - Sosialisasi hukum persaingan usaha dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di sektor telekomunikasi, Selasa (16/5).
balitribune.co.id Mangupura - Sekretariat Daerah Kabupaten Badung menyelenggarakan sosialisasi hukum persaingan usaha dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di sektor telekomunikasi, Selasa (16/5). Sosialisasi yang bertempat di Ruang Rapat Kriya Gosana, menyikapi pesatnya perkembangan teknologi informasi khususnya di sektor telekomunikasi di Kabupaten Badung.
 
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil IV Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Surabaya,  Dendy R Sutrisno, Kabid Kajian dan Advokasi KPPU Kanwil IV Surabaya, Hasiholan Pasaribu, Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Badung, I Nyoman Sujendra, Kadis Kominfo Badung I Gusti Ngurah Jaya Saputra, serta perwakilan OPD terkait di Pemkab Badung.
 
Mewakili Sekda Badung, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat I Nyoman Sujendra pengatakan, sangat mengapresiasi  sosialisasi ini. Pihak juga mengucapkan terima kasih kepada KPPU Kanwil IV Surabaya karena memberikan sosialisasi.  “Harapan kita pada wakil dari perangkat daerah dan serta yang hadir pada hari ini, bisa memahami dengan sosialisasi itu. Sebagai antisipasi ke depan dan selanjutnya. Sehingga dia harus berhati-hati dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu,” ujarnya.
 
Sementara Kepala Kanwil IV KPPU Surabaya Dendy R Sutrisno menyampaikan, terlibatnya dalam sosialisasi ini karena KPPU memiliki kepentingan melahirkan regulasi-regulasi yang bisa juga diharmonisasikan dengan Pemkab Badung.  “Regulasi ini tidak sekedar melihat dari sisi kearifan lokal namun juga mulai mempertimbangkan aspek-aspek yang bermanfaat  untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Badung,” paparnya. 
wartawan
ANA
Category

Antrean Panjang di Ketapang, Sopir Truk Gelar Protes di Gilimanuk

balitribune.co.id | Negara - Padatanya arus balik menuju Bali di Ketapang, Banyuwangi hingga Senin (20/3/2026), menyebabkan diberlakukan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB) oleh ASDP. Para sopir truk/angkutan barang yang tidak terangkut di Pelabuhan Gilimanuk pun sempat menggelar protes dengan memblokade aktivitas bongkar muatan kapal.

Baca Selengkapnya icon click

Dirjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Senin (30/3), DJP mengumumkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penerima Bantuan Pangan di Tabanan Meningkat Jadi 38 Ribu KPM

balitribune.co.id I Tabanan - Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Tabanan di 2026 ini mengalami peningkatan dari 20.000 menjadi 38.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kenaikan jumlah penerima ini juga diikuti dengan penyaluran bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Sedana Arta Pimpin Prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih

balitribune.co.id | Amlapura – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin langsung prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih, Karangasem, Senin (30/3/2026). Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian karya agung Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang rutin dilaksanakan di pura terbesar di Bali tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.