Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sudah Meninggal, Kena Mutasi

ilustrasi mutasi (http://bengkuluekspress.com)

Gianyar, Bali Tribune

Di antara 700-an staf pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara (PNS/ASN) dan pegawai harian di Pemkab Gianyar yang menerima surat mutasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gianyar pada Senin (16/01/2017), salah satunya sudah menjadi almarhum.

Kontan saja, hal ini menjadi bahan pembicaraan para pegawai setempat. Sebagaimana diketahuai, pasca pengukuhan pejabat di sejumlah instansi pasca pemberlakuan Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BKD Gianyar menggelar mutasi staf besar-besaran. Salah satunya adalah Wayan Merta Jiwa. Salah seorang pegawai yang juga teman dekat almarhum mengungkapkan, Merta Jiwa sebelumnya bertugas sebagai sopir mobil pelayanan jenasah, Bagian Perwat Setda Gianyar.

Dia dimutasi ke BKD. “Adanya nama Almarhum yang kena mutasi ini, memang cepat beredar dan kini menjadi perbincangan hangat teman-teman di Pemkab Gianyar,” katanya. Ketua Komisi I DPRD Gianyar, Ketut Artawa Putra, mengaku sangat menyayangkan hal ini. Baginya, kesalahan tentu ada batasannya. Jika terjadi kesalahan ketik nama atau NIP masih bisa diperbaiki. Namun, kalau pegawai yang sudah meninggal masih masuk data, apalagi ikut dimutasi dinilainya sudah sangat fatal.

“Ini kelihatan jelas jika mutasi sifatnya dadakan, sehingga pendataan pegawai pun kurang cermat,” sesal Artawa Putra. Menurutnya, sebelum mutasi dilakukan, masing-masing instansi semestinya sudah menyodorkan nama staf sebagai pembanding data yang ada di BKD. Selanjutnya diverifikasi sehingga tidak sampai terjadi kesalahan nama, NIP hingga kepangkatan. “Banyak laporan, mutasi berdasarkan like and dislike. Ini bisa jadi bumerang bagi pelayanan di Pemkab Gianyar,” ujarnya. (ata)

wartawan
redaksi
Category

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Dukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

balitribune.co.id | Denpasar - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memperkuat langkah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui ikut aktif dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi elektronifikasi dalam penguatan sumber dana dan belanja daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.