BALI TRIBUNE - Gubernur Bali yang diwakili oleh Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/7).
Seusai pembukaan, dalam sesi wawancara, Wabug Sudikerta berpesan agar ke depan pelaporan keuangan bisa lebih efisiensi lagi. "Hal itu bertujuan untuk menghemat waktu, sekaligus mengindari sistem kerja para ASN yang hanya fokus membuat laporan sehingga telat mengeksekusi program," tuturnya yang dalam kesempatan itu turut juga didampingi oleh Asisten Administrasi Umum, I Gusti Ngurah Alit.
Selain penyederhanaan sistem pelaporan, Sudikerta juga menyinggung masalah raihan Bali yang berturut-turut menyabet predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pelaporan keuangan. Menurutnya prestasi ini jangan membuat jajarannya berbangga diri dan lengah. "Inilah waktunya kita pacu kinerja untuk meraih hasil yang lebih baik, minimal agar bisa mempertahankan prestasi tersebut," pungkasnya.
Sementara dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan soal perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara. Baginya, semua yang dilakukan oleh para jajarannya harus mengarah pada perbaikan sistem yang ada. Menurutnya penyelenggaraan Rakernas dengan tema "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera" itu digelar untuk meningkatkan komitmen para penyelenggara pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
"Semuanya berkembang dengan cepat dengan cara-cara yang tak terduga. Inovasinya cepat sekali. Oleh sebab itu, kita juga harus berani berubah. Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada prosedur, harus diubah kepada orientasi hasil. Hasil pun juga harus berkualitas,"ujarnya di hadapan sejumlah Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Pemerintah, dan Pimpinan Instansi.
Perubahan ini harus sesegera mungkin dilakukan. Sebab, perlu diakui, masih adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, baik itu APBN maupun APBD.
"Saya sudah cek satu per satu, banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang ada coba dilihat satu-satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai," ucapnya.
Pada bagian lain, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan soal penyederhanaan laporan yang pernah ia minta beberapa waktu sebelumnya. Laporan pertanggungjawaban yang bertumpuk-tumpuk pada akhirnya akan membuat aparatur menjadi lebih terfokus pada pengerjaan laporan dibanding dengan eksekusi program.
"Ini kita bekerja membuat laporan atau bekerja menghasilkan sesuatu? Saya sampaikan untuk buat yang sederhana. Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Buat saja 2 atau 3, itu sudah maksimal untuk saya," kata Presiden.
Meski demikian, penyederhanaan laporan sebagaimana yang diminta Presiden bukan berarti tidak memperhatikan aspek akuntabilitasnya. Yang paling penting ialah bagaimana laporan tersebut mudah untuk diperiksa, dikontrol, diikuti, dan memiliki hasil yang jelas.
"Penyederhanaan SPJ menjadi kunci yang harus kita lakukan sehingga tenaga pikiran kita betul-betul bisa kita gunakan untuk mengikuti proses kegiatan dan program yang ada, memeriksa kualitasnya, dan tidak tertumpu atau terjebak kepada banyaknya laporan yang harus kita buat," ujarnya.
Di akhir sambutannya, Presiden juga menyampaikan apresiasinya terhadap hasil pemeriksaan BPK baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tingkat Kementerian/Lembaga mencapai 85%, tingkat Provinsi 90%, dan pada tingkat Kabupaten/Kota 66%.
"Sebuah progres yang sangat baik.. Tapi WTP bukan tujuan, tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program memberikan hasil dan program itu bisa tepat sasaran," pungkasnya dalam acara yang turut juga dihadiri oleh para Menteri Kabinet Kerja.
