Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tangani Prabencana, BPBD Gianyar Terganjal Anggaran

BERGERAK- Anggaran Pra Bencana dicoret, BPBD Gianyar hanya bisa bergerak setelah ada bencana.

BALI TRIBUNE - Mengantisipasi bencana menjelang musim hujan ini, Badan Penanggulangan Bencana Terpadu (BPBD) Gianyar sudah mulai ditumpuki permohonan penebangan pohon. Sayang, tidak seperti tahun sebelumnya, BPBD Gianyar kini tidak bisa lagi  memenuhinya. Lantaran bantuan pemangkasan pohon dan antisipasi lainnya yang masuk dalam anggaran prabencana,  untuk tahun 2018 dicoret.

Kepala BPBD Gianyar AA Gde Oka Digjaya, yang ditemui  Selasa (12/6) tidak menampik kondisi itu.  Disebutkan, sejak musim hujan mulai terjadi, sejumlah permohonan pemangkasan pohon masuk ke BPBD. Mulai dari Desa Pakraman, Desa Dinas hingga perorangan. Mereka khawatir dengan ancaman bencana pohon tumbang yang berpotensi terjadi. “Karena tak disediakannya anggaran untuk itu, permohonan itupun tak bisa kami penuhi,” akunya.

Pihaknya mengaku sudah berupaya maksimal agar anggaran yang masuk dalam pos Prabencana itu bisa masuk, namun tak kunjung berhasil. Padahal anggaran ini akan dimanfaatkan untuk mengantisipasi bencana seperti kerawanan pohon tumbang ini. Dihandingkan dengan  tahu 2017 lalu, anggaran di pos prabencana ini mampu menangani pemamgkasan pohon  di saebanyak 66 lokasi. Bahkan, dengan tersedianya  anggaran itu, sejumlah bencana pohon tumbang bisa diminimalisir. “Kalaupun terjadi bencana  tak sampai menimbulkan kerugian yang besar mengingat kondisi pohon sudah diopangkas sebelumnya,” ungkapnya.

Atas kondisi ini, pihaknya  pun menghimbau masyarakat untuk mengantisipasi bencana pohon tumbang dengan cara swadaya. Sebab musim hujan yang sudah mulai turun sangat rawan menimbulkan bencana. Harapannya,  tahun 2019 mendatang, anggaran untuk pra bencana ini bisa kembali dianggarkan untuk mengantisipasi kerawanan  bencana di masyarakat. 

wartawan
redaksi
Category

Antrean Panjang di Ketapang, Sopir Truk Gelar Protes di Gilimanuk

balitribune.co.id | Negara - Padatanya arus balik menuju Bali di Ketapang, Banyuwangi hingga Senin (20/3/2026), menyebabkan diberlakukan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB) oleh ASDP. Para sopir truk/angkutan barang yang tidak terangkut di Pelabuhan Gilimanuk pun sempat menggelar protes dengan memblokade aktivitas bongkar muatan kapal.

Baca Selengkapnya icon click

Dirjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Senin (30/3), DJP mengumumkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penerima Bantuan Pangan di Tabanan Meningkat Jadi 38 Ribu KPM

balitribune.co.id I Tabanan - Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Tabanan di 2026 ini mengalami peningkatan dari 20.000 menjadi 38.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kenaikan jumlah penerima ini juga diikuti dengan penyaluran bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Sedana Arta Pimpin Prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih

balitribune.co.id | Amlapura – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin langsung prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih, Karangasem, Senin (30/3/2026). Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian karya agung Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang rutin dilaksanakan di pura terbesar di Bali tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.