Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tinjau Pemasangan Pompa Hidram di Bangli, Pangdam: Negara Hadir untuk Rakyat

Bali Tribune/ POMPA HIDRAM -- Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, MSc, bersama rombongan saat meninjau lokasi pemasangan pompa hidram di Banjar Serai, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Rabu (18/8).



balitribune.co.id | Bangli - Meski dihadapkan dengan medan cukup menantang, namun demi meringankan beban masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan air bersih, Kodam IX/Udayana terus berupaya hadir melalui salah satu kegiatan nonprogram Kodam IX/Udayana yaitu pemasangan pompa hidram. Hal ini membuktikan negara selalu hadir untuk rakyat.
  
"Awal mulanya kegiatan nonprogram Kodam IX/Udayana terkait pemasangan pompa hidram ini dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur (NTT), kemudian bergeser ke Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali. Ternyata di Bali juga masih ada wilayah yang memerlukan air dan sampai saat ini, khusus di wilayah Bali sudah terpasang di 8 titik," ujar Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, MSc, Rabu (18/8).
 
Pernyataan itu disampaikan Pangdam saat melakukan kunjungan kerja ke Kodim 1626/Bangli dan meninjau lokasi pemasangan pompa hidram di Banjar Serai, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Didampingi Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, SE, Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, SST, Par, Dandim 1626/Bangli Letkol Inf I Gde Putu Suwardana, SIP, dan Kapolres Bangli AKBP. I Gusti Agung Dana Aryawan, SIK, MIK.
 
Saat di lokasi pemasangan pompa hidram, Jenderal Maruli Simanjuntak, menjelaskan, lokasi dan medannya cukup ekstrem untuk menuju ke tempat sumber air tersebut, baik dari ketinggiannya maupun jaraknya sekitar 1.200 meter.
 
"Nantinya akan terpasang 4 pompa menjadi 2 pipa dan diharapkan per kepala bisa mandapatkan air bersih diatas 50 liter/hari dengan jumlah penduduk sejumlah 123 KK. Program ini terus akan dievaluasi, kemungkinan di satu sumber air ini bisa dimanfaatkan ke desa lain atau ada sumber air di desa lain yang bisa kita kerjakan," kata Pangdam.
 
Bila dilihat secara data, di Bali ada sekitar 90% yang terfasilitasi air bersih, ada yang mengusahakan sendiri dan mungkin tidak terdata di pemerintahan. "Jadi, saat ini pemerintah sudah hadir. Kalau tadinya untuk belanja air Rp300 ribu sebulan, maka sekarang tidak perlu lagi. Itu saya kira cukup untuk membantu masyarakat, apalagi sumber airnya sangat luar biasa dan bersih," jelas Jenderal TNI AD bintang dua itu, seraya menuturkan, mesinnya dibuat sendiri dan dikerjakan secara gotong royong bersama masyarakat, sehingga biayanya cukup murah.
 
Hal ini diapresiasi Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, SE, sambil mungucapkan terima kasih kepada Pangdam IX/Udayana beserta seluruh jajaran sampai tingkat terbawah, karena sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk masyarakat terbawah sekalipun, seperti yang dilakukan di Banjar Serai, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Bangli.
 
Terkait air bersih di Bangli, prioritas utama yang paling banyak belum bisa terakses dengan air bersih yaitu di wilayah Kintamani khususnya di balik bukit. Tetapi secara nyata sudah ada sumur bor yang difasilitasi oleh provinsi dan mencakup semua banjar pada tingkat balai banjarnya saja, sedangkan untuk distribusi ke rumah-rumah yang sudah dikaji dan dianalisa membutuhkan anggaran sekitar Rp 2,5 miliar.
 
Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya, Asintel Kasdam IX/Udayana Kolonel Arh I Made Kusuma Dhyana Graha, SIP, Aslog Kasdam IX/Udayana Kolonel Cpl Simon Petrus Kamlasi, Aster Kasdam IX/Udy Kolonel Inf I Made Mahaparta, Kasrem 163/Wira Satya Kolonel Inf Ida Bagus Ketut Surya Wedana, SE, Wakapendam IX/Udayana Letkol Kav Sigit Priyo Utomo, SIP,  Danden Inteldam IX Udayana Letkol Kav Angga Nurdyana, SSos, MIP, Kasmin Pangdam IX/Udayana Mayor Inf Dhavid Hadiansyah, unsur Forkopimcam Susut, Perbekel Penglumbaran, Babinsa dan masyarakat Br Serai Desa Penglumbaran.
wartawan
JOK

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click

Gunakan Regulasi Baru, Perbekel 2 Periode Bisa Dicalonkan Lagi di Pilkel Serentak

balitribune.co.id I Gianyar - Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 10–18 Juli 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Pilkel tahun ini menggunakan regulasi baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.