Denpasar, Bali Tribune
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Dewi Setyowati mengatakan kinerja perekonomian Provinsi Bali masih menunjukkan tren membaik yang terlihat dari peningkatan angka pertumbuhan dari sebesar 5,96% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 6,04% (yoy) pada triwulan I 2016, di atas angka pertumbuhan nasional yang sebesar 4,92% (yoy) di periode yang sama. Hal itu dikatakan Dewi Setyowati dalam diseminasi hasil Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Bali Triwulan I 2016, Selasa (28/6).
Dengan perkembangan tersebut, kata Dewi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2016 diperkirakan mengalami peningkatan yaitu berada pada kisaran 6,09% - 6,84% (yoy). Sejalan dengan membaiknya kinerja pertumbuhan ekonomi, perkembangan harga turut menunjukkan kondisi yang terjaga sepanjang tahun 2016, dengan tingkat inflasi Provinsi Bali di bulan Mei tahun 2016 tercatat sebesar 0,09% (mtm), lebih rendah dari inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,24% (mtm). Sementara itu, inflasi Provinsi Bali tahun 2016, diperkirakan sesuai dengan target sebesar 4%±1% (yoy). Menurut Dewi Setyowati, optimisme pencapaian inflasi tahun 2016 tersebut, masih dibayangi oleh adanya tantangan yaitu potensi kenaikan harga minyak dunia, jalur logistik di Provinsi Bali yang masih belum efisien, potensi peningkatan permintaan seiring dengan peningkatan kunjungan wisman, dan potensi musim kering yang panjang. Meskipun demikian, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan inflasi, masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Oleh karena itu, peran seluruh stakeholder memegang peranan penting demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan inflasi yang terjaga.
Sementara itu, Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, Ketut Wija dalam sambutannya mengemukakan, upaya mendorong pengembangan perekonomian Provinsi Bali yang lebih baik masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Dari sisi internal, pesatnya perkembangan industri pariwisata telah membawa implikasi pada sustainabilitas sektor penunjang lainnya. Salah satunya adalah lapangan usaha pertanian, yang kinerjanya terus menerus tergerus oleh terjadinya alih fungsi lahan pertanian, diiringi dengan semakin berkurangnya jumlah tenaga kerja di lapangan usaha tersebut. Dari sisi eksternal, tantangan timbul dari semakin ketatnya tingkat persaingan dengan negara lain, yang juga merupakan destinasi pariwisata unggulan. Oleh karena itu, Provinsi Bali harus menciptakan inovasi untuk mendorong daya saing, baik kualitas tenaga kerja, kualitas destinasi wisata maupun kualitas fasilitas pelayanan pariwisata. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali memiliki beberapa program prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun program prioritas utama Provinsi Bali adalah untuk kesejahteraan masyarakat (kemiskinan). Program prioritas kemiskinan tersebut, mendapatkan alokasi anggaran paling besar dalam APBD Provinsi Bali, melalui Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), dengan rata-rata anggaran pertahun sebesar Rp 350 miliar, program bedah rumah yang telah mencapai 11 ribu rumah, bantuan Rp 1,025 miliar untuk desa sasaran, serta beberapa program lainnya. Pelaksanaan program dari Pemerintah Provinsi Bali tersebut, telah membuahkan hasil, yang ditunjukkan oleh angka kemiskinan di Provinsi Bali merupakan yang terendah kedua se-Nasional di tahun 2014, dengan angka 4,75% dan tahun 2015 masih masuk ke dalam peringkat lima besar nasional. Pemerintah Daerah Provinsi Bali, masih berkomitmen untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
Memasuki sesi diskusi panel, Teguh Setiadi, Kepala Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan KPwBI Provinsi Bali, menambahkan pemaparan terkait dengan prospek perekonomian serta tantangan dan peluang pertumbuhan ekonomi Bali. Dari sisi eksternal, tantangan dan peluang datang, dari daya saing pariwisata Provinsi Bali yang masih dihadapkan dengan semakin meningkatnya kompetisi dari negara tujuan pariwisata eksisting (Thailand dan Hawaii) ditambah dengan negara yang masih dalam pengembangan (Vietnam dan Filipina). Selain itu, adanya perlambatan perekonomian Tiongkok, akan berpotensi membatasi jumlah kunjungan wisman asal Tiongkok. Perbaikan pertumbuhan ekonomi AS yang masih terbatas, berpotensi memberikan dampak pada belum optimalnya permintaan ekspor dari negara tujuan utama Ekspor Bali tersebut. Dari sisi internal, tantangan dan peluang datang dari kebijakan pemerintah untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemangkasan anggaran pemerintah, peningkatan anggaran dana desa, perubahan struktur wisatawan, kebijakan bebas visa dan implementasi MEA.
Selanjutnya Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc membuka presentasinya dengan mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provisni Bali dan perkembangan inflasi, yang masih mencatat kinerja yang cukup baik, dibandingkan daerah lainnya dengan pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 6,04% (yoy) pada triwulan I 2016, lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 4,92%(yoy) di periode yang sama. Perkembangan tersebut, juga didukung oleh pertumbuhan kredit yang mencapai 7,96% (yoy) pada Mei 2016, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit nasional yang sebesar 7,7% (yoy) di periode yang sama. Dalam paparannya, Anggito mengemukakan bahwa kebijakan Britain Exit (Brexit) yang mencuat belakangan ini, tidak perlu dijadikan kekhawatiran, mengingat dampaknya terhadap perekonomian nasional yang tidak terlalu signifikan dan cenderung bersifat temporer. Kondisi tersebut, juga berlaku untuk fenomena penurunan harga komoditas yang terjadi belakangan ini, salah satunya harga komoditas minyak dunia yang mulai menunjukkan peningkatan, setelah sebelumnya terus turun. Indonesia, sebagai negara yang cenderung menggantungkan penerimaan ekspornya dari ekspor komoditas, tentunya terkena dampak negatif akibat penurunan harga komoditas tersebut, yang tentunya dialami oleh sektor swasta. Oleh karena itu, ditengah-tengah perlambatan kinerja sektor swasta dan penurunan daya beli masyarakat tersebut, Pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk di daerah. Dalam hal ini, Provinsi Bali memiliki keunggulan sebagai Provinsi yang mengandalkan sektor pariwisata, sehingga pemerintah memegang peranan penting, dalam penyediaan infrastruktur penunjang sektor tersebut dan dengan didukung oleh pengembangan sektor kreatif, kerajinan, dan digital. Meskipun demikian ke depan, sinergi fiskal antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi kunci, mengingat masih terdapat tantangan pengelolaan fiskal sebagai stimulus, ke depan antara lain berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil yang cenderung turun, belum optimalnya penyerapan realisasi belanja APBD, sumber pendapatan yang tergerus di APBN, Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan Daerah (SILPADA), yang cenderung mengumpul di Bank Daerah sehingga tidak diproduktif, seleksi belanja modal Pemda yang harus dilakukan karena adanya keterbatasan Anggaran. Selain itu, Anggito juga menyampaikan bahwa besarnya peran digital terhadap perkembangan ekonomi perlu menjadi perhatian bagi pelaku usaha dengan menyelaraskan strategi dan kebijakan bisnis ke depan dengan perkembangan teknologi informasi. Suatu bisnis yang akan maju dan berkembang harus menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu juga Anggito meminta pelaku usaha untuk tetap optimis dan tetap aware dengan perkembangan ekonomi global, nasional, dan regional yang terjadi saat ini. Bank Indonesia melalui kebijakan penurunan BI Rate dan reformulasi kebijakan BI Rate (7 day repo rate) serta relaksasi ketentuan makroprudensial (LTV dan FTV) merupakan beberapa langkah kebijakan bank sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara Pemerintah Pusat dengan kebijakan terkini yang sedang menyiapkan kebijakan tax amnesty untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Diskusi panel tersebut mendapat respon positif, yang ditunjukkan oleh antusiasme peserta untuk memberikan pertanyaan terkait dengan langkah – langkah mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan, termasuk peran Pemerintah sebagai agen pembangunan. Acara tersebut ditutup dengan apresiasi dari Asisten II Setda Provinsi Bali akan kegiatan ini dan berharap dapat menginisiasi langkah bersama membangun Perekonomian Provinsi Bali yang berkesinambungan dan merata.
