Diposting : 27 December 2019 23:57
habit - Bali Tribune
balitribune.co.id | Gianyar - Sorotan terhadap konndisi Objek Wisata Ceking Teras, Tegallalang yang kian semrawut mendapat perhatian serius anggota DPR RI asal Gianyar I Nyoman Parta. Setelah Turun ke lokasi, Jumat (27/12) kemarin, Parta di jejali banyak keluhan. Parta pun langsung tergeleng-geleng dan meminta kesiapan semua stocholder untuk melakukan penataan secara menyeluruh.
Usai berkeliling memantau langsung, Parta menyempatkan diri menerima keluhan serta permasalahan yang terjadi dihadiri prajuru adat dan dinas, karang taruna, kelompok darwis serta pegiat lingkungan. Dalam keluh kesah yang menjejali Politisi Senior itu, sebagian besar tentang kondisi Objek wisata Ceking yaang semakin hari tidak terkontrol. Mulai dari pembangunannya di Kawasan Objek hingga kendaraan yang parkir. Termasuk pula kebersihannya. Demkian juga banyaknya ada pungutan. Bahkan wisatawan sampai harus membayar pungutan .donasi sampe di 4 titik. "Ini banyak menuai keluhan pengunjung dan juga masyatakat umum yang melintas lantaran terjebak macet, " ungkap Nyoman Parta usai menyerap aspirasi.
Pada kesempatan itu, Nyoman Parta mengapresisasi adanya keaepaktan seluruh stocholder untuk melakukan penataan. Ini menunjukan kesadaran bersama demi eksistensi objek wisata setempat. " mereka sangat menyadari bila semua jalan sendiri, Ceking akan tinggal kenangan. Intinya penataan keseluruhan. Mulai dari bangunan dan view, penataan tatakelola dan kerjasama dengan pemilih tanah serta pemilik View. Termasuk pengenaan tiket satu pintu," terang Parta.
Lanjutnya, komitmen ini baru tahap awal. Yag terpenting ada kesepakatan untuk di tata. Dan bagaimana bentuk penataannya, kata Parta, tentu harus duduk dengan melibatkan Pemkab.Gianyar,pedagang, desa adat, pemilik tanah di barat dan pemilik tanah di areal view. " ke depannya, memang tempat tempat destinasi, harus disiapkan perencanaan keseluruhan. Dari A sampe Z dan pemerintah harus hadir dari awal, " terangnya.
Karena dunia pariwisata adalah dunia pertunnujukan . Pemerintah wajib hadir dan ambil bagian utuk merekayasa, serta merancang penantaan pembangunannya. Termasuk kelengkapan fasilitas pendukung " Kita harus antisipaai dan jangan biarkan berkembang secara alamiah, " pungkasnya.