Denpasar, Bali Tribune
Usaha Kecil Mikro (UKM) memegang peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. Meski jalan berliku kerap dihadapi, namun ketangguhan UKM tidak bisa dipungkiri.Fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang kapasitasnya besar.
UKM perlu mendapat perhatian khusus dan dukungan dari pemerintah dalam menumbuhkan penetrasi, baik itu dari segi sumber daya manusia (SDM), permodalan, ataupun pemasaran.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi Provinsi Bali, Dewa Nyoman Patra, sebagai narasumber mewakili Wakil Gubernur Bali dalam diskusi panel “Meningkatkan Akses UKM Ke Perbankan” di Hotel Ibis Denpasar, Senin (30/5). Lebih lanjut, ia memaparkan, jumlah UKM yang tersebar di Bali ada sekitar 250 ribu. “Jadi dengan UKM yang jumlahnya 265 ribu itu, bagaimana dengan usaha kita bersama usaha kecil itu bisa diangkat menjadi mikro, dan selanjutnya,” katanya.
Mendorong usaha kecil mikro untuk bisa naik kelas menurutnya diperlukan jalan keluar dari persoalan yang kerap dihadapi UKM seperti SDM, Permodalan, dan Pemasaran. “Di sinilah diperlukan peranan pemerintah sebagai leading sector yang diharapkan mampu menggerakkan sektor kecil mikro ini, agar bisa lebih maju lagi,” tandasnya.
Ia mengharapkan peran serta semua pihak yang punya kepedulian terhadap sektor kecil mikro ini secara bersama mensosialisasikan kepada khalayak sebagai bagian mengangkat perekonomian masyarakat Bali khususnya. “Paradigma masyarakat mesti diubah, terutama bagi mereka yang baru tamat sekolah kejuruan, ataupun perguruan tinggi untuk tidak lagi berpikir untuk kerja, tapi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja,” sebutnya lagi.
Lantas ia juga mengatakan, dengan ditumbuhkannya jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda, selain tercipta lapangan kerja, yang paling penting mampu menyerap tenaga kerja di sektornya. “Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya mendorong kewirausahaan agar bisa tumbuh melalui dinas terkait,” tuturnya.
Sekretaris Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia, Luther Teguh Margono, yang hadir dalam diskusi ini mengungkapkan, banyak sekali pihak yang salah kaprah dalam memperlakukan UKM ini. “Persepsi atau salah kaprahnya orang memperlakukan UKM ini mesti dijernihkan dulu, karena ini merupakan fondasi dasar dalam membentuk kebijakan selanjutnya,” tukasnya.
Selain menjabarkan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini tengah digelontorkan pemerintah, ia beranggapan akan terjadi penurunan penganguran terbuka sebesar 26 persen bila penyaluran itu memang benar. “Penurunan sebesar 26 persen untuk pengangguran terbuka ini berdasarkan skema perhitungan yang kami miliki, dan ini bisa jadi obat yang mujarab bagi pemerintah dalam mengurangi pengangguran terbuka tadi,” ungkap Luther.
Ketua Kadin Provinsi Bali, AA Alit Wiraputra, yang juga hadir dalam sesi diskusi kali ini mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam pengelolaan UKM, serta menyoroti skema penyaluran KUR oleh perbankan. “Data yang kami kumpulkan dari kabupaten/kota yang ada di Bali jumlah UKM yang terdaftar baru sekitar 38 ribu artinya jumlah itu hanya sekitar 20 persen dari 265 ribu UKM yang ada di Bali,” ucapnya.
Menurutnya, kondisi ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Apalagi, menurutnya, terkait dengan tantangan dan peluang UKM ke depan. “Pasar, akses, dan teknologi jadi kendala para UKM kita, saya agak prihatin dengan kondisi UKM kita yang bisa dibilang mati suri,” katanya. Ia mengakui UKM lebih banyak dikuasai pengusaha besar yang notabene pemilik modal, mereka hanya dijadikan anak perusahaan yang hanya jadi mesin produksi bagi korporasi.
“Yang paling penting sebenarnya bagaimana melindungi UKM kita yang ada di Bali,” imbuhnya. Ia menyebutkan, kesulitan yang kerap dihadapi UKM di lapangan yaitu terkait tumpang tindihnya peraturan antara pemerintah pusat dan daerah. “Kita harapkan kebijakan pemerintah daerah lebih bisa berdaulat, sehingga bisa jadi tuan rumah didaerahnya sendiri,” tandas Alit. Ia juga berharap pengelolaan UKM lebih profesional, karena diakui atau tidak, SDM-nya masih rendah dan perlu adanya pembinaan.
Alit juga menyentil pihak perbankan karena sulitnya proses kredit oleh UKM sangat berbeda dengan proses untuk kredit komsumtif. “Tidak ada keterbukaan dalam penyaluran KUR, yang kita inginkan cuma transparansi pihak perbankan dalam penyaluran KUR yang jadi haknya para UKM ini,” tegasnya. Ia menuntut berharap perbankan mengedukasi para UKM khususnya, bagaimana mekanisme penyaluran KUR dan transparansi dalam penyaluran. Banking Head Bank Mandiri Bali Nusra, Rodi Judo Dahono, hanya menjelaskan skema penyaluran KUR pada masyarakat sesuai dengan mekanisme perbankan.
